BandungBergerak – Ada kebiasaan unik di negeri ini. Semua orang tahu sesuatu sedang bermasalah, tetapi semua berpura-pura baik-baik saja. Mirip tamu hajatan yang sadar gulainya kurang garam, tetapi tetap mengangguk sambil berkata, “Wah, mantap.” Bukan karena lidahnya rusak. Biasanya karena malas ribut dengan tuan rumah. Dalam kehidupan bernegara, kebiasaan semacam itu jauh lebih berbahaya. Diam sering berubah menjadi persetujuan tanpa tanda tangan. Yang aneh perlahan dianggap normal. Yang keliru akhirnya diterima sebagai budaya. Maka lahirlah fenomena di luar nalar. Kita hidup dalam keramaian komentar, tetapi miskin keberanian berbicara jujur.

Fenomena itu sebenarnya tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan, seperti lumut di tembok lembap. Lama tidak disadari, tahu-tahu seluruh dinding menghitam. Banyak persoalan publik terus berulang dengan pola sama. Program berubah nama, logo berganti warna, jargon makin kreatif, tetapi inti masalah tetap bertahan seperti pelanggan tetap warung kopi. Ketimpangan wilayah masih terjadi. Kemiskinan mudah kambuh. Birokrasi tetap ruwet. Bahkan beberapa kebijakan besar sering hilang tanpa evaluasi jelas. Publik hanya diberi pengumuman baru, seolah kegagalan lama tidak pernah ada. Situasi itu mengingatkan pada tulisan Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem (1963), tentang tata kelola yang berjalan rutin tetapi kehilangan refleksi moral.

Di ruang publik, keadaan makin lucu sekaligus mengkhawatirkan. Kritik sering dianggap ancaman. Orang yang bertanya dicurigai tidak loyal. Padahal bangsa sehat justru dibangun dari kebiasaan mempertanyakan sesuatu. Ironisnya, kita hidup pada era ketika semua orang gemar membuat konten motivasi, tetapi takut membuat pertanyaan kritis. Media sosial penuh nasihat “berani jadi diri sendiri”, tetapi banyak orang gemetar ketika harus berbeda pendapat. Akibatnya, ruang percakapan berubah seperti panggung karaoke. Semua ingin tampil, sedikit yang sungguh mendengar. Dalam suasana seperti itu, kebenaran mudah kalah oleh kenyamanan bersama.

Baca Juga: Prabradox: Antara Retorika Kerakyatan dan Praktik Kekuasaan
Ketika Negara Takut pada Ide
Prekaritas dan Realitas Pahit Kelas Menengah Indonesia

Fenomena di Luar Nalar

Majalah The Economist dalam artikel Indonesia’s leader is jeopardising the economy and democracy, 16 Mei 2026, memicu kegaduhan besar karena menyampaikan sesuatu yang lama dihindari publik domestik. Banyak orang terkejut bukan karena tidak tahu persoalannya, tetapi karena ada pihak yang berani mengucapkannya terang-terangan. Kadang masalah terbesar bukan kebohongan, melainkan ketakutan kolektif menyebut kenyataan. Kita seperti penumpang bus yang sadar sopirnya ugal-ugalan, tetapi tetap diam sambil berharap selamat sampai tujuan.

Fenomena itu terlihat jelas dalam politik. Demokrasi sering dirayakan lewat seremoni angka dan prosedur. Pemilu berjalan, baliho memenuhi jalan, pidato berseliweran setiap hari. Namun, kualitas percakapan publik justru menurun. Data Economist Intelligence Unit dalam Democracy Index 2025 menunjukkan skor demokrasi Indonesia terus turun dan masuk kategori flawed democracy. Freedom House dalam laporan Freedom in the World 2025 juga mencatat penurunan kebebasan sipil selama beberapa tahun terakhir. Angka-angka itu penting bukan karena statistik semata, melainkan karena menggambarkan menurunnya keberanian warga untuk berpikir merdeka.

Masalahnya, kekuasaan selalu menyukai situasi yang tenang. Bahkan terlalu tenang. Seperti guru yang curiga ketika satu kelas mendadak diam total. Biasanya bukan karena murid memahami pelajaran, melainkan sedang menyontek bersama. Dalam kehidupan sosial, ketenangan kadang hanya tanda orang lelah berbicara. Kritik dianggap mengganggu stabilitas. Padahal stabilitas tanpa koreksi hanya menghasilkan genangan. Air terlihat tenang, tetapi sebenarnya mulai bau. Bangsa yang sehat membutuhkan kegaduhan sehat. Perdebatan wajar justru menandakan masyarakat masih berpikir.

Dalam ekonomi, persoalannya tidak kalah menarik. Pertumbuhan ekonomi sering diperlakukan seperti skor pertandingan sepak bola. Angka diumumkan dengan bangga, lalu publik diminta bertepuk tangan. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 mencapai 5,61 persen. Tetapi pertanyaan pentingnya jarang dibahas terbuka. Siapa sebenarnya menikmati pertumbuhan itu? Apakah warga desa merasakannya? Apakah buruh informal hidup lebih layak? Atau pertumbuhan hanya berputar di lingkaran kelompok tertentu? Kita terlalu sibuk menghitung kenaikan angka, sampai lupa mengukur rasa keadilan.

Di titik ini, fenomena di luar nalar mulai terlihat jelas. Kita memuja pembangunan, tetapi sering melupakan manusia. Jalan tol dibangun cepat, sementara percakapan tentang kualitas pendidikan dan kesehatan tertinggal jauh. Kota tumbuh penuh gedung tinggi, tetapi banyak warga masih sulit membeli rumah sederhana. Ada semacam keyakinan aneh bahwa kemajuan otomatis menetes ke bawah. Padahal kenyataannya sering seperti hujan di atap seng. Berisik terdengar, tetapi airnya tidak masuk ke dalam rumah. Itulah sebabnya banyak orang merasa negeri bergerak cepat, tetapi hidup pribadi mereka jalan di tempat.

Kondisi serupa muncul dalam kebijakan publik. Banyak program dibuat terburu-buru demi efek politis cepat. Yang penting terlihat aktif. Kadang pemerintah seperti peserta lomba presentasi. Slide-nya menarik, istilahnya canggih, tetapi isi pelaksanaannya membingungkan. Program makan bergizi gratis, koperasi desa, sampai sekolah rakyat sebenarnya lahir dari niat baik. Tetapi niat baik tanpa tata kelola matang sering berubah jadi sumber masalah baru. Kita terlalu alergi mengakui kegagalan. Padahal negara maju bukan negara tanpa kesalahan. Negara maju ialah negara yang mampu belajar dari kesalahan tanpa sibuk mencari kambing hitam.

Lucunya, masyarakat kita juga sering terjebak dalam romantika slogan. Kata “demi rakyat” terdengar sakral, meski kadang rakyat sendiri bingung manfaat konkretnya di mana. Banyak orang akhirnya menikmati simbol dibanding substansi. Fenomena ini tampak dalam kehidupan sehari-hari. Orang lebih percaya potongan video pendek dibanding laporan panjang. Kalimat bijak lebih cepat viral dibanding data penelitian. Bahkan kadang suara paling keras dianggap paling benar. Rasionalitas perlahan kalah oleh sensasi. Kita hidup pada zaman ketika emosi bergerak lebih cepat dibanding pemikiran.

Dalam kehidupan sosial, persoalan menjadi lebih rumit. Banyak isu sensitif disederhanakan agar nyaman didengar. Kemiskinan direduksi menjadi statistik. Intoleransi dianggap gangguan kecil. Perbedaan identitas dipandang ancaman. Padahal kehidupan manusia memang kompleks. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan slogan motivasi dan video berdurasi tiga puluh detik. Ketika realitas dipaksa sederhana, masyarakat kehilangan kemampuan memahami manusia secara utuh. Akibatnya, empati menurun. Orang mudah menghakimi, tetapi malas memahami konteks.

Budaya Berpikir Sehat

Keadaan itu mengingatkan pada tulisan George Orwell, Politics and the English Language (1946), yang menjelaskan bagaimana bahasa sering dipakai menyamarkan kenyataan. Kata-kata indah kadang justru dipakai menutupi masalah buruk. Kita menyebut penggusuran sebagai penataan. Kita menyebut pembungkaman sebagai stabilitas. Kita menyebut kritik sebagai provokasi. Lama-lama masyarakat terbiasa hidup dalam kosmetik bahasa. Padahal kenyataan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya disembunyikan sementara, seperti sampah yang didorong ke bawah karpet. Rumah terlihat bersih, tetapi baunya tetap keluar.

Karena itu, keberanian berpikir mandiri menjadi sangat penting. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Yang sering kurang ialah keberanian memakai kepintaran secara jujur. Banyak orang akhirnya memilih aman. Akademisi takut kehilangan posisi. Birokrat takut kehilangan jabatan. Warga takut dianggap berbeda. Padahal sejarah selalu bergerak maju karena ada orang yang berani mempertanyakan kebiasaan lama. Kemajuan lahir dari keberanian mengoreksi diri, bukan sekadar merayakan pencapaian.

Mungkin inilah tantangan terbesar Indonesia menuju 2045. Bukan sekadar membangun gedung tinggi atau mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan membangun budaya berpikir sehat. Budaya yang tidak takut kritik. Budaya yang mampu menertawakan kesalahan sendiri tanpa marah berlebihan. Sebab bangsa yang dewasa bukan bangsa yang selalu benar. Bangsa dewasa ialah bangsa yang cukup tenang menerima kenyataan bahwa dirinya bisa salah. Dari situlah pembelajaran dimulai. Dan mungkin, di tengah segala fenomena di luar nalar ini, harapan terbesar justru lahir dari keberanian sederhana: berani berkata jujur ketika semua orang memilih diam.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB