BandungBergerak - April lalu saya menerima kiriman siaran pers tentang nasib guru honorer swasta yang tidak menerima insentif honorarium peningkatan mutu. Bagian bawah siaran pers tertanda Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung Yanyan Herdiyan, Sukamiskin, 10 April 2026. Lawas sekali saya tidak mendengar FKGH, forum yang sejak dulu getol menyuarakan kesejahteraan nasib guru honorer.

Saya iseng mencari berita tentang FKGH yang pernah saya liput, lalu ketemu tanggal 22 November 2011. Beritanya kurang lebih sama dengan siaran pers yang saya terima 15 tahun kemudian: tentang ketidakkesejahteraan guru.

Namun ternyata masalah ketidaksejahteraan guru di Indonesia jauh lebih tua lagi, bahkan lebih tua dari lagu Guru Oemar Bakrie (Iwan Fals, 1981). Negeri ini terlalu sibuk mengejar inovasi, kecuali terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

Peran mulia guru selalu disebut di teks-teks pidato resmi, tapi selalu terlambat dalam prioritas penganggaran. Padahal, tidak ada profesi yang lebih sering disebut pahlawan daripada guru. Tidak banyak pahlawan yang selama puluhan tahun terus diberitakan terbelit masalah ekonomi.

Status kerja guru pun menggantung. Disebut profesi tapi unsur-unsur untuk menunjang profesionalismenya timpang. Upah guru diklasifikasikan berdasarkan status negeri, swasta, PPPK, honorer. Kondisi ini menciptakan kesenjangan yang semakin lebar, selaras dengan jurang kesenjangan antarsekolah negeri dan swasta di tengah kota dan di pinggiran, tak terkecuali di Jawa Barat.

Aneh, di saat kesejahteraan guru berjalan di tempat, tuntutan kepada mereka justru berlari kencang. Guru diminta membentuk karakter, mencegah tawuran, melawan narkoba, mengatasi perundungan, memperbaiki moral bangsa.

Ironisnya, ketika hasil pendidikan dianggap belum memuaskan, perhatian jarang diarahkan pada kondisi guru itu sendiri. Diskusi tentang kualitas pendidikan lebih sering berputar pada kurikulum, kedisiplinan murid, atau metode pengawasan. Padahal guru adalah aktor utama yang setiap hari berhadapan langsung dengan murid. Jika fondasi ini rapuh, sulit mengharapkan bangunan pendidikan berdiri kokoh.

Pernah suatu waktu seorang kepala daerah memilih memajukan jam masuk sekolah lebih pagi atau subuh. Kebijakan ini berefek domino bagi murid, orang tua, dan guru yang harus bekerja lebih pagi lagi. Namun belum banyak pembuat kebijakan yang membuat terobosan untuk memperpanjang jam layanan perpustakaan. Belum ada pula insentif sederhana bagi murid yang aktif mengunjungi perpustakaan atau toko buku.

Dulu, mungkin sekarang juga masih, saat Ramadan anak-anak sekolah diberi buku absensi tarawih. Mereka harus mengisi kolom kegiatan di buku tersebut dan meminta tanda tangan imam sebagai legitimasi. Kalau mau, model sederhana ini bisa saja diterapkan pada murid untuk mengunjungi toko buku atau perpustakaan. Tak harus dibebani dengan harapan bahwa anak-anak itu harus menjadi kutu buku. Karena paling tidak, dengan kunjungan ini mereka bisa mencium aroma kertas, berdiskusi, membaca beberapa judul buku di rak dan menyimpannya di memori mereka. Suatu saat memori yang mereka simpan bisa jadi muncul kembali berupa dorongan membaca buku.

Namun bangsa ini tampaknya lebih mudah percaya bahwa karakter dibentuk oleh aba-aba dan perintah daripada oleh proses membaca, berdialog, dan berpikir. Bahkan ada pejabat yang melakukan lompatan imajinasi bahwa untuk melahirkan pribadi berkarakter maka mereka mesti belajar di barak. Imajinasi itu tidak mendarat ke perpustakaan atau ruang-ruang kelas yang sunyi.

Padahal dalam sejarah panjang pendidikan manusia, karakter bukan produk komando. Pribadi yang berakhlak tumbuh melalui percakapan, keraguan, pengulangan, keteladanan, dan refleksi yang berlangsung terus-menerus.

Indonesia mungkin tidak akan mampu mengembangkan industri pesawat terbang jika B.J. Habibie tidak tumbuh dengan kebiasaan berpikir analitis dan kritis. Kemampuan semacam itu tidak lahir dari kepatuhan semata, melainkan dari pendidikan yang memberi ruang untuk bertanya, meragukan, dan mencari jawaban.

Ini bukan soal memilih antara guru atau komando. Dalam Pedagogy of the Oppressed, Paulo Freire menjelaskan bahwa pendidikan bukanlah proses mencetak kepatuhan, melainkan proses memanusiakan manusia. Bagi Freire, pendidikan harus membebaskan, bukan menundukkan. Peran guru adalah membantu murid mengembangkan kesadaran kritis agar mampu memahami dan mengubah realitas yang mereka hadapi (philopedia.org, diakses Jumat, 5 Juni 2026).

Tugas guru, menurut Freire, adalah memfasilitasi murid untuk berdialog, membangun kesadaran, mengembangkan nalar, dan mengambil keputusan secara mandiri (Plato Stanford Edu, diakses Jumat, 5 Juni 2026). 

Model pendidikan yang menekankan komando berisiko mengubah murid menjadi statis. Murid akan ditanya, “Siap?” dan menjawab “Siap”. Sedangkan dalam konsep pendidikan Freire, guru bertanya, “Mengapa?” dan murid akan memikirkan alasannya.

Kedua pendekatan memiliki fungsi yang berbeda. Namun pendidikan yang memberi ruang bertanya dan berpikir kritis lebih memungkinkan melahirkan ilmuwan, peneliti, pemikir, filsuf, atua bahkan “bikin otak orang seperti otak Habibie”.

Jadi, mengapa ketika kita ingin membentuk karakter manusia, kita tidak memberikan kepercayaan sepenuhnya pada guru dan meningkatkan kesejahteraan mereka? Kesejahteraan guru bukan satu-satunya faktor yang menentukan kualitas pendidikan. Namun sulit mengharapkan mutu pendidikan meningkat jika para pendidiknya terus hidup dalam ketidakpastian ekonomi.

Jangan sepenuhnya menyalahkan guru jika suatu generasi tumbuh dengan budaya malas belajar, permisif terhadap korupsi, mudah percaya pada pencitraan, atau kehilangan daya kritis terhadap kekuasaan.

“Rata-rata pendapatan mereka (guru honorer) cuma menyentuh 1 juta rupiah bahkan masih ada yang bertahan di angka 500-700 ribu (rupiah),” demikian siaran pers FKGH, 10 April 2026.

Baca Juga: NGABANDUNGAN: Dialog dengan Sampah
NGABANDUNGAN: Tertib di Ruang Publik

Jika guru memang dipercaya membentuk karakter, nalar, dan masa depan bangsa, maka pengaruh profesi ini jauh melampaui ruang kelas. Sejarah menunjukkan bahwa banyak perubahan besar dalam peradaban tidak lahir dari kekuatan senjata, melainkan dari gagasan yang diwariskan melalui pendidikan, tulisan, dan pengajaran.

Alexander Agung bersama pasukannya memang menaklukkan wilayah yang luas, tetapi cara kita memahami dunia setelahnya tidak dibentuk oleh barisan tentara itu, melainkan oleh tradisi pemikiran yang diwariskan melalui teks, pengajaran, dan interpretasi. 

Sang jenderal dari Makedonia itu disebut-sebut pernah berguru pada Aristoteles, filsuf yang di sekolahnya Lyceum bahkan tidak memiliki pasukan. Tetapi sampai hari ini dunia masih berdebat dengan gagasan-gagasannya.

Pengaruh seorang guru bertahan selama muridnya hidup. Ketika murid itu kemudian mengajar generasi berikutnya, pengaruh tersebut terus berlipat dan sering kali bertahan lebih lama daripada usia banyak rezim.

Negara memerlukan penjaga dan senjata. Namun negara yang tidak lagi memiliki guru yang dihormati akan segera kehabisan sesuatu yang lebih penting daripada kedaulatan itu sendiri: masa depan.

Kita mengenal senjata paling menakutkan di dunia dari Einstein dan Oppenheimer, dua ilmuwan yang biasa bergelut di ruang-ruang sunyi perpustakaan. Penemuan mereka dituliskan oleh para penulis, dibukukan, lalu disampaikan oleh para guru ke murid-muridnya, dan sampai juga di layar ponsel atau ke toko-toko buku yang bisa dibaca oleh siapa pun.

Dari sini muncul ironi: senjata memang mengubah peta, tetapi guru menjelaskan makna peta itu. Namun peran guru sering berada di sisi yang sering tak terlihat, yaitu mengajarkan cara membaca peta dan sejarah lahirnya senjata, bahkan meragukan keduanya.

Bahkan nasionalisme, yang sering dipertanyakan negara pada orang-orang kritis, pertama kali ditanamkan pada seorang anak oleh guru di kelas-kelas maupun di lapangan upacara. Murid dikenalkan pada sejarah bagaimana negara terbentuk bukan dari perintah atau doktrin, melainkan dari pemahaman bersama.

Jadi, jika ada alat yang paling menentukan masa depan suatu bangsa, mungkin bukan senjata yang disimpan di barak, melainkan kapur yang dipegang seorang guru di ruang kelas. Persoalannya, bangsa ini masih terlalu sering meminta mereka membentuk masa depan tanpa terlebih dahulu memastikan kesejahteraan mereka pada hari ini.

Siaran pers yang ditulis Yanyan Herdiyan menegaskan kenyataan pahit yang dialami para pendidik sampai hari ini. Nasib para guru honorer, tulisnya, “seolah berhadapan dengan tembok tebal bernama pembiaran”.

Kamis, 4 Juni 2026, Pak Yanyan mengembuskan napas terakhir setelah berjuang melawan sakit. Namun persoalan yang ia suarakan selama bertahun-tahun masih tetap hidup. Selamat jalan, Pak.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB