BandungBergerak – Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi Bandung–mulai dari tekanan terhadap lingkungan hidup, ancaman krisis air, berkurangnya ruang terbuka hijau, hingga berbagai perdebatan mengenai arah pembangunan kota–ruang publik seharusnya dipenuhi diskusi tentang gagasan dan kebijakan. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Perhatian publik lebih mudah tersedot oleh kontroversi, potongan video, dan pertarungan citra yang berlangsung tanpa henti di media sosial.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di Bandung. Politik yang seharusnya menjadi ruang adu gagasan perlahan berubah menjadi panggung pertunjukan. Setiap hari publik disuguhi konten, sensasi, dan pencitraan yang berlomba merebut perhatian. Pemimpin lebih mudah dikenal karena unggahannya daripada kebijakannya. Akibatnya, yang sering menang bukan mereka yang memiliki gagasan paling matang, melainkan mereka yang paling piawai memainkan algoritma.

Yang mengkhawatirkan bukanlah keberadaan politik pertunjukan itu sendiri. Yang mengkhawatirkan adalah kecenderungan kita untuk terus terpesona olehnya, seolah tidak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya.

Dalam demokrasi, setiap warga tentu berhak menyukai atau mendukung seorang pemimpin. Namun demokrasi tidak pernah meminta warga untuk mencintai penguasa tanpa syarat. Demokrasi justru menuntut kemampuan untuk tetap kritis, bahkan kepada pemimpin yang kita sukai. Di situlah perbedaan antara warga negara dan penggemar. Penggemar membela figur, sedangkan warga negara mengawasi kebijakan.

Sayangnya, batas antara keduanya semakin kabur.

Baca Juga: SUDUT LAIN BANDUNG: Di Bawah Lampu Merah Pasirkaliki Mereka Hanya Boleh Memeluk Bulan
SUDUT LAIN BANDUNG: Ketika Reformasi Kehilangan Jiwanya
SUDUT LAIN BANDUNG: Sampah dan Kegagalan Membangun Peradaban Kota

Kritik Dibungkam

Dalam beberapa tahun terakhir, ruang publik Indonesia menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Kritik semakin sering dianggap permusuhan, sementara dukungan tanpa syarat dianggap kesetiaan. Padahal demokrasi tidak pernah mengharuskan warga untuk mencintai penguasa. Demokrasi hanya mengharuskan warga untuk tetap menggunakan akal sehatnya.

Ketika kritik dibungkam dengan pelabelan dan ad hominem–menyerang orangnya, bukan menjawab argumennya–masyarakat perlahan kehilangan kemampuan untuk membedakan antara pembelaan terhadap figur dan pengawasan terhadap kekuasaan.

Ironisnya, gejala tersebut juga menyusup ke Bandung. Kota yang selama ini bangga dengan keberagaman komunitas, ruang kreatif, dan tradisi berdiskusi, perlahan ikut terseret ke dalam kebiasaan yang sama. Kritik tidak lagi diuji melalui argumentasi, melainkan melalui identitas penyampainya. Jika dianggap berada di luar kelompok, maka kritiknya mudah diabaikan. Jika dianggap tidak memiliki status tertentu, maka pendapatnya dianggap tidak layak didengar. Ruang publik pun kehilangan salah satu syarat utamanya: kesediaan untuk mendengarkan alasan sebelum menjatuhkan penilaian.

Fenomena ini semakin diperparah oleh hadirnya budaya buzzer dan politik loyalitas. Kritik terhadap kebijakan sering kali tidak dijawab dengan penjelasan atau data pembanding, melainkan dengan serangan balik terhadap pengkritiknya. Pengkritik dicap nyinyir, pembenci, tidak paham persoalan, atau sekadar mencari perhatian yang wajib dikucilkan. Perdebatan pun bergeser dari substansi kebijakan menjadi pertarungan sentimen.

Ketika argumen kalah oleh algoritma dan kritik dijawab dengan ad hominem, politik berhenti menjadi ruang pertukaran gagasan dan berubah menjadi sekadar pertunjukan loyalitas.

Padahal Bandung hari ini menghadapi persoalan yang jauh lebih penting daripada sekadar persaingan citra di media sosial. Kota ini sedang berhadapan dengan berbagai tantangan yang menyangkut masa depan warganya: tata ruang yang semakin kompleks, tekanan terhadap lingkungan hidup, ancaman krisis air, kemacetan, berkurangnya ruang terbuka hijau, hingga ketimpangan pembangunan yang belum sepenuhnya teratasi.

Namun perhatian publik sering kali tersita oleh hal-hal yang lebih mudah dikonsumsi. Kita lebih cepat memperdebatkan potongan video dibandingkan dokumen kebijakan. Kita lebih tertarik mengikuti kontroversi dibandingkan menelaah dampak keputusan publik. Kita lebih sibuk menilai tokoh daripada mengawasi arah kota.

Perdebatan Publik yang Sehat

Persoalan semacam ini menjadi semakin penting ketika muncul berbagai wacana strategis yang akan menentukan wajah Bandung di masa depan. Salah satunya adalah gagasan perluasan wilayah administrasi Kota Bandung yang menyentuh kawasan yang selama ini menjadi bagian penting dari penyangga ekologis Bandung Raya.

Wacana semacam ini seharusnya mendorong perdebatan publik yang sehat. Bukan tentang siapa yang mengusulkannya atau siapa yang akan memperoleh keuntungan politik darinya, melainkan tentang dampaknya terhadap daya dukung lingkungan, kawasan resapan air, tata ruang, dan keberlanjutan kota dalam jangka panjang.

Kawasan Bandung Utara bukan sekadar ruang kosong dalam peta administrasi. Kawasan ini merupakan benteng ekologis yang menopang kehidupan jutaan warga Bandung Raya. Kesalahan dalam pengelolaannya dapat menimbulkan konsekuensi yang jauh melampaui satu periode pemerintahan.

Sayangnya, ketika ruang publik terlalu sibuk menikmati sandiwara politik, pertanyaan-pertanyaan penting semacam itu sering kehilangan tempat. Kita lebih tertarik pada siapa yang tampil di panggung daripada apa yang sedang diputuskan di belakang layar.

Barangkali di sinilah letak amnesia politik yang sesungguhnya. Bukan karena masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi, melainkan karena masyarakat perlahan kehilangan kebiasaan untuk menguji informasi secara kritis. Kita terlalu mudah terpesona oleh kemasan, terlalu cepat memberi tepuk tangan, dan terlalu jarang bertanya tentang konsekuensi.

Padahal sejarah selalu mengajarkan satu hal yang sederhana: kemajuan sebuah masyarakat tidak ditentukan oleh seberapa besar kekagumannya kepada pemimpin, melainkan oleh seberapa kuat kemampuannya mengoreksi kekuasaan.

Karena itu, pelajaran yang perlu dipetik warga Bandung dan Jawa Barat ke depan bukanlah bagaimana menemukan figur yang paling menarik perhatian, melainkan bagaimana membangun kembali kebiasaan untuk menguji setiap kebijakan secara rasional. Popularitas dapat diciptakan oleh algoritma. Citra dapat dibangun oleh tim media. Namun kualitas kebijakan hanya dapat diuji melalui argumentasi, data, dan keberanian warga untuk bertanya.

Tugas warga negara bukan mencintai kekuasaan, melainkan mengawasinya. Sebab demokrasi yang sehat tidak membutuhkan pasukan pembela figur. Demokrasi membutuhkan warga yang berani berpikir, berani mengkritik, dan berani mengingat.

Karena ketika sandiwara itu usai, yang tersisa bukan tepuk tangan. Yang tersisa adalah kota yang harus kita tinggali bersama, dengan seluruh konsekuensi dari keputusan-keputusan yang pernah kita biarkan berlalu tanpa cukup dipertanyakan.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB