BandungBergerak – Bandung bukan satu-satunya kota yang menghadapi berbagai persoalan perkotaan. Namun persoalan yang muncul di kota ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana jarak antara kebijakan publik dan kebutuhan warga masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan.

Dua puluh delapan tahun setelah Reformasi, Bandung terus membangun. Jalan diperbaiki. Program diluncurkan. Proyek diresmikan. Anggaran dibelanjakan.

Namun di tengah semua itu, pertanyaan yang paling mendasar justru semakin jarang diajukan: “Apakah kehidupan warga benar-benar menjadi lebih baik?”

Setiap hari masyarakat makin terjebak dalam kemacetan yang semakin padat. Persoalan sampah terus berulang. Parkir semrawut menjadi pemandangan biasa. Konflik agraria muncul di berbagai tempat.

Dalam persoalan transportasi misalnya, kemacetan tidak lagi sekadar disebabkan oleh pertumbuhan kendaraan pribadi. Perkembangan moda transportasi daring, khususnya taksi online, juga menimbulkan pertanyaan mengenai pengendalian operasional, kapasitas jalan, dan kemampuan pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian. Apakah terdapat evaluasi yang memadai mengenai dampaknya terhadap lalu lintas kota? Apakah pemerintah memiliki data yang cukup untuk memastikan bahwa pertumbuhan armada transportasi daring sejalan dengan daya dukung infrastruktur jalan?

Sementara itu, berbagai proyek pembangunan datang dan pergi, sering kali meninggalkan pertanyaan mengenai manfaat yang sesungguhnya dirasakan masyarakat.

Persoalan-persoalan tersebut biasanya diperlakukan sebagai masalah yang terpisah. Kemacetan dianggap urusan transportasi. Sampah dianggap urusan kebersihan. Konflik agraria dianggap urusan pertanahan. Padahal akar persoalannya sering kali sama: lemahnya hubungan antara kekuasaan dan pertanggungjawaban publik.

Baca Juga: SUDUT LAIN BANDUNG: Ketika Reformasi Kehilangan Jiwanya
SUDUT LAIN BANDUNG: Sampah dan Kegagalan Membangun Peradaban Kota
SUDUT LAIN BANDUNG: Ketika Bandung Terlalu Sibuk Menikmati Sandiwara

Ruang untuk Warga Bertanya

Selama bertahun-tahun warga diminta percaya bahwa berbagai program akan menyelesaikan masalah. Namun terlalu sedikit ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk bertanya. Siapa yang bertanggung jawab ketika kebijakan gagal? Bagaimana keberhasilan program diukur? Apa manfaat yang benar-benar diterima publik? Dan mengapa berbagai persoalan yang sama terus berulang meskipun anggaran terus bertambah?

Bandung bukan kekurangan program. Bandung juga bukan kekurangan rencana pembangunan. Yang sering kali kurang adalah keberanian untuk membuka seluruh proses tersebut kepada pengawasan publik yang sungguh-sungguh.

Akibatnya, pembangunan perlahan berubah menjadi urusan segelintir orang. Warga diminta menerima hasil akhirnya, tetapi tidak selalu memiliki kesempatan yang cukup untuk mengawasi prosesnya. Partisipasi publik sering berhenti pada formalitas administratif, sementara keputusan-keputusan strategis tetap berada dalam lingkaran yang terbatas.

Kondisi ini tidak lahir dalam ruang kosong. Ia merupakan bagian dari persoalan yang lebih besar yang juga dihadapi Indonesia setelah hampir tiga dekade Reformasi. Reformasi berhasil membuka pintu demokrasi, tetapi berbagai kompromi politik yang menyertainya membuat banyak pola kekuasaan lama tidak benar-benar hilang. Sebagian hanya berganti bentuk dan beradaptasi dengan sistem yang baru.

Patronase politik masih hidup. Balas budi politik masih menjadi kenyataan. Loyalitas personal sering kali lebih menentukan daripada kompetensi. Kepentingan publik tidak jarang harus berhadapan dengan berbagai kepentingan yang memiliki akses lebih dekat kepada kekuasaan.

Revolusi Akuntabilitas

Dalam situasi seperti ini, persoalan Bandung tidak lagi dapat diselesaikan hanya dengan proyek baru atau program baru. Yang dibutuhkan Bandung hari ini bukan sekadar program baru, melainkan sebuah Revolusi Akuntabilitas.

Bukan revolusi yang bertujuan mengganti satu kelompok dengan kelompok lainnya. Bukan pula slogan politik yang muncul setiap musim pemilihan. Yang dibutuhkan adalah perubahan cara berpikir bahwa kekuasaan bukanlah hak untuk memerintah, melainkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada masyarakat.

Pada akhirnya warga tidak hidup dari pidato. Warga tidak hidup dari pencitraan. Warga tidak hidup dari peresmian proyek.

Warga hidup dari kualitas pelayanan publik yang mereka rasakan setiap hari. Dari jalan yang tidak macet berjam-jam. Dari lingkungan yang bersih. Dari transportasi yang tertata. Dari kepastian hukum. Dari ruang kota yang dikelola untuk kepentingan publik, bukan kepentingan segelintir pihak.

Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak boleh lagi berhenti pada jumlah program yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang dibelanjakan. Ukurannya harus lebih sederhana sekaligus lebih mendasar. Apakah warga merasakan manfaatnya? Apakah kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Apakah masyarakat memiliki ruang untuk mengawasi dan mengevaluasinya?

Sebab demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang hanya memberi hak memilih setiap lima tahun sekali. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memungkinkan warga meminta pertanggungjawaban dari mereka yang memperoleh mandat untuk berkuasa.

Pada akhirnya, mengembalikan Bandung kepada warga bukan hanya soal memperbaiki transportasi, mengatasi sampah, menata parkir, atau menyelesaikan konflik agraria. Ia adalah bagian dari sebuah upaya yang lebih panjang: mengembalikan negara kepada prinsip dasarnya, yaitu melindungi warga negara, menegakkan hukum, dan memastikan keadilan tidak hanya menjadi janji, tetapi kenyataan.

Karena ketika kekuasaan tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan, yang hilang bukan hanya kepercayaan publik. Yang hilang adalah alasan mengapa kekuasaan itu diberikan sejak awal.

Dan ketika rakyat tidak lagi dapat meminta pertanggungjawaban dari kekuasaan, demokrasi perlahan kehilangan maknanya. Karena demokrasi tanpa akuntabilitas pada akhirnya hanya menyisakan prosedur tanpa kedaulatan rakyat.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB