BandungBergerak -  Pukul lima pagi, Alo, 55 tahun, sudah mulai mengemudikan angkot trayek Margahayu–Ledeng. Selama sekitar 15 jam setiap hari, ia berkeliling Kota Bandung demi membawa pulang uang untuk menghidupi istri dan lima anaknya. Namun, kerja sepanjang hari itu kini sering hanya menghasilkan pendapatan bersih 50 ribu rupiah hingga 100 ribu rupiah.

"Nah, biasanya setoran 200 ribu (rupiah) sehari, sekarang turunnya hampir Rp100 ribu, itu pun masih sulit," kata Alo, dalam liputan BandungBergerak.

Alo telah menjadi sopir angkot selama sekitar satu dekade. Sebelumnya, ia menghabiskan hampir 30 tahun sebagai sopir bus, travel, hingga truk. Ketika beralih menjadi sopir angkot sekitar 2015, profesi itu masih menjanjikan. Saat itu ia masih bisa membawa pulang penghasilan bersih Rp250 ribu hingga Rp300 ribu per hari.

Kini kondisinya jauh berbeda. Penumpang terus berkurang sejak transportasi berbasis aplikasi berkembang. Sebagian besar penumpangnya merupakan pelajar dan mahasiswa. Saat sekolah atau kampus libur, pendapatannya bisa anjlok.

"Bahkan saya pernah dari Margahayu ke Ledeng cuma dapat Rp2.500. Pas balik dari Ledeng ke Margahayu enggak bawa penumpang," ujarnya.

Karena angkot yang dikemudikannya merupakan kendaraan sewaan, ia tetap harus memenuhi setoran kepada pemilik armada. Untuk menutup kebutuhan keluarga, warga Lembang, Kabupaten Bandung Barat, itu juga mengambil pekerjaan sambilan sebagai sopir kendaraan pribadi, travel, maupun bus pariwisata.

Dari lima anaknya, empat belum menikah dan dua masih bersekolah. Agar kebutuhan rumah tangga terpenuhi, ia sedikitnya harus membawa pulang Rp100 ribu setiap hari. Sekitar Rp70 ribu diserahkan kepada istrinya untuk kebutuhan rumah tangga, sementara sisanya digunakan untuk makan dan biaya bekerja di jalan. 

Kisah Alo menjadi potret sulitnya kondisi angkot di Bandung. Kondisi ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Lisna Rahayu dalam jurnal berjudul ”Mode Shifting Probability of Working People to Angkot:   Is   there   Any   Hope   for Angkot to Survive in Bandung City?” (31 August 2021). 

Lisna menyatakan, dalam kondisi saat ini, probabilitas masyarakat pekerja untuk memilih angkot hanya sebesar 0,001 persen. Apabila pada masa mendatang pemerintah meningkatkan kenyamanan angkot dan menurunkan tarif agar lebih terjangkau—dengan asumsi kondisi lain yang tidak teridentifikasi dalam model tetap sama—probabilitas pekerja memilih angkot hanya meningkat menjadi 3,31 persen.

Probabilitas yang tetap sangat rendah ini menunjukkan bahwa peluang angkot untuk bertahan di masa depan tergolong kecil. Apabila Pemerintah Kota Bandung ingin mendorong perpindahan masyarakat pekerja dari kendaraan pribadi menuju transportasi publik, dapat dipastikan bahwa angkot dalam bentuk saat ini belum menarik bagi kelompok pekerja.

“Karena itu, angkot perlu ditransformasikan menjadi bentuk transportasi publik lain yang memiliki tingkat manfaat dan daya tarik (utility) lebih tinggi dibandingkan kendaraan pribadi,” tulis Lisna.

Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap kajian mengenai peluang keberlangsungan angkot di masa depan serta faktor-faktor penting yang menentukan pilihan moda transportasi pekerja di Kota Bandung.

Selain itu, model yang dikembangkan mampu menjelaskan potensi perpindahan moda (mode shifting) dari kendaraan pribadi menuju transportasi publik di masa depan. Hal ini memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai karakteristik transportasi publik yang perlu disediakan dibandingkan kondisi angkot saat ini agar masyarakat lebih bersedia berpindah moda.

Baca Juga: Melihat Bandung dari Jendela Angkot, Bukan dari Bingkai Media Sosial
Data Sembilan Lintasan Trayek Angkot dengan Jumlah Armada Terbanyak di Kota Bandung Tahun 2021, Abdul Muis-Cicaheum di Urutan Pertama

Transformasi Angkot Bandung

Di sisi lain, berbagai pihak menilai jalan keluar sebenarnya sudah tersedia. Kajian teknis telah disusun, operator menyatakan siap bertransformasi, dan warga telah menyusun cetak biru pembenahan angkot. Kini, implementasinya dinilai tinggal menunggu komitmen politik Pemerintah Kota Bandung.

Kesimpulan itu mengemuka dalam Temu Wargi: Menuju Transformasi Angkot Bandung yang diselenggarakan Demokrasi Kita bersama Aliansi Wargi Bandung Peduli Transformasi Angkot di Gedung Indonesia Menggugat, Juni 2026 lalu, sebagaimana dalam siaran pers yang diterima BandungBergerak. Forum tersebut mempertemukan warga, operator, akademisi, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas transformasi angkot sebagai bagian dari sistem transportasi publik Bandung.

Urgensi pembenahan semakin besar mengingat Bandung masih menghadapi krisis mobilitas. Kemacetan membuat warga kehilangan sekitar 129 jam produktif setiap tahun, sementara biaya transportasi menghabiskan sekitar 37 persen pengeluaran bulanan masyarakat. Kerugian ekonomi akibat kemacetan diperkirakan mencapai Rp12 triliun.

Pada saat yang sama, jumlah armada angkot menyusut drastis, dari 5.521 unit pada 2015 menjadi sekitar 2.195 unit saat ini. Padahal, uji coba dua trayek Angkot Feeder Metro Jabar Trans menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola mampu meningkatkan kualitas layanan.

Perwakilan warga Bandung, Dimas Sandya, mengatakan masyarakat sebenarnya hanya menginginkan layanan transportasi umum yang dapat diandalkan.

"Sebetulnya yang diinginkan wargi sederhana dan sudah banyak disampaikan. Kami ingin angkot yang pasti-pasti aja, ada dan bisa diandalkan."

Kepala Seksi Manajemen Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung, Santi Prianti, mengatakan kajian pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) telah memasuki tahap akhir. Pemerintah juga menargetkan penambahan dua hingga tiga koridor BRT tahun ini dengan dukungan tambahan anggaran sebesar Rp56 miliar.

Dari sisi operator, Ketua Kopamas Kota Bandung Budi Kurnia menegaskan pengemudi siap mendukung integrasi angkot dengan BRT, selama ada kepastian mengenai masa depan mereka.

"Koperasi dan sopir siap mendukung BRT. Yang kami minta adalah konfirmasi pemerintah bahwa angkot tidak akan ditinggalkan dan ada kepastian nasib anggota kami," kata Budi.

Ahli transportasi ITB Sony Sulaksono Wibowo mengatakan kajian teknis sebenarnya sudah siap dilaksanakan. Tantangan terbesar kini adalah memastikan proses transisi berjalan adil bagi pengemudi melalui skema pendanaan dan penataan ulang trayek.

Senada, Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia menilai pengalaman Semarang dan Solo menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi angkutan umum bukan ditentukan oleh kajian semata, melainkan oleh komitmen pemerintah membangun kesepakatan dengan operator.

Forum tersebut juga meluncurkan Cetak Biru Wargi untuk Transformasi Angkot yang dibuka untuk tinjauan publik hingga 11 Juli 2026. Dokumen itu diharapkan menjadi dasar aspirasi masyarakat dalam mendorong reformasi angkot di Bandung.

Dalam hal ini, posisi dan peran Pemkot Bandung menjadi kunci utama untuk menjamin kepastian komitmen anggaran, dukungan kebijakan teknis, serta kelancaran koordinasi antartingkat pemerintahan. Saat ini, seluruh elemen ekosistem pada dasarnya telah bersepakat dan siap untuk bertransformasi. Selanjutnya, penentu keberhasilan langkah krusial ini bertumpu penuh pada kemauan politik (political will) wali kota selaku pengemban mandat tertinggi di Kota Bandung.

Bagi Alo, transformasi itu bukan sekadar wacana transportasi. Di tengah penumpang yang terus berkurang, harga kebutuhan pokok yang meningkat, hingga waktu yang terbuang untuk mengantre BBM, perubahan sistem angkutan umum menjadi harapan agar profesinya tetap memiliki masa depan.

***