• Berita
  • Cuaca Ekstrem El Nino di Bandung: Mengapa Difabel dan Lansia Menjadi Kelompok Paling Terdampak?

Cuaca Ekstrem El Nino di Bandung: Mengapa Difabel dan Lansia Menjadi Kelompok Paling Terdampak?

Kemarau yang diperkirakan lebih panjang dan lebih kering tidak hanya meningkatkan risiko penyakit, tetapi juga memperdalam kerentanan sosial bagi difabel.

Warga memompa air bersih dari instalasi air tanah umum di Kelurahan Maleber, Bandung, 24 Juli 2026. Kemarau panjang berdampak pada keringnya sumur-sumur warga. (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak)

Penulis Retna Gemilang27 Juli 2026


BandungBergerak - Enam tahun tinggal seorang diri di Rusun Rancacili, Kota Bandung, Neneng, 68 tahun, terbiasa menghadapi keterbatasan fisik. Namun, kemarau yang diperkirakan semakin kering seiring peluang El Niño menambah beban lansia penyintas stroke tersebut. Suhu yang kian panas membuatnya lebih sering mengurung diri di rumah karena mudah berkeringat, gatal-gatal, dan kesulitan beraktivitas di luar ruangan.

"Keganggunya panas, saya malas keluar," ujar perempuan yang tangan kirinya diamputasi akibat kecelakaan itu, Minggu, 19 Juli 2026.

Keluar rumah hanya ia lakukan untuk kontrol berobat atau bertemu komunitas. Ia selalu bepergian sendiri dengan angkutan umum. Tak jarang, ia harus berjalan kaki untuk berpindah dari satu angkutan ke angkutan lainnya.

Mobilitas Neneng kini semakin terbatas. Ia sulit berdiri dan berjalan dalam waktu lama. Cuaca panas membuat kondisinya kian berat.

"Saya pernah jatuh dari ojek, ini makanya jadi syaraf kejepit. Jadi, kalau enggak penting banget, enggak keluar," katanya.

Untuk mengurangi dampak cuaca panas, Neneng rutin minum air putih, mengonsumsi vitamin, dan makan buah. Namun, perubahan cuaca tetap menjadi tantangan yang harus ia hadapi seorang diri.

"Kalau disebut, berat," ucapnya singkat sembari menahan tangis.

Pengalaman serupa juga dialami Iwan, 37 tahun, penyandang tunanetra. Selama sepekan terakhir, ia mengalami batuk dan pilek akibat cuaca yang berubah drastis. Menurutnya, suhu di Bandung terasa sangat dingin pada pagi dan malam hari, tetapi berubah menjadi panas menyengat pada siang hari.

Meski rutin mengonsumsi vitamin, kondisi tubuhnya tak kunjung membaik.

"Enggak enak aja ke badan, keganggu banget, apalagi kalau kondisi badan kurang fit," ujarnya.

Kerentanan kesehatannya membuat Iwan lebih sering memeriksakan diri ke dokter. Ia memilih praktik dokter pribadi dibanding fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS karena tidak perlu mengantre dan dokter telah memahami riwayat kesehatannya.

Pilihan itu membuat biaya pengobatannya jauh lebih besar. Dalam sekali konsultasi, Iwan mengeluarkan sekitar Rp500 ribu hingga Rp600 ribu.

Kerentanan serupa juga dirasakan Aden Achmad, 59 tahun, penyandang tunadaksa sekaligus aktivis disabilitas. Baginya, cuaca yang semakin tidak menentu membatasi mobilitas sehari-hari.

Saat beraktivitas, Aden mengendarai sepeda motor modifikasi. Namun, ketika hujan turun di tengah perjalanan, ia kesulitan berhenti untuk mengenakan jas hujan sehingga terpaksa melanjutkan perjalanan dalam kondisi basah.

"Tidak semudah dengan non-disabilitas. Ketika di tengah perjalanan tiba-tiba hujan, kadang-kadang saya mau tidak mau harus hujan-hujanan," ujarnya.

Pengalaman itu membuat Aden meragukan kesiapan pemerintah dalam melindungi kelompok rentan menghadapi bencana maupun dampak perubahan iklim.

Menurutnya, edukasi kebencanaan belum sepenuhnya menjangkau penyandang disabilitas dan lansia. Bahkan dalam pelayanan kesehatan, masih banyak tenaga medis yang belum memahami kebutuhan penyandang disabilitas.

"Masih banyak tenaga nakes belum paham akan disabilitas. SOP ada, tapi tidak dilaksanakan. Itu di bidang pelayanan kesehatan bagi disabilitas, apalagi menjelang perubahan iklim ini," katanya.

Kekhawatiran mereka muncul ketika ancaman musim kemarau diperkirakan semakin meningkat.

Baca Juga: Kekeringan Menghantui Bandung Raya
Dibutuhkan Terobosan dari Pamkot Bandung untuk Mengantisipasi Dampak Kemarau

Warga memompa air bersih dari instalasi air tanah umum di Kelurahan Maleber, Bandung, 24 Juli 2026. Kemarau panjang berdampak pada keringnya sumur-sumur warga. (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak)
Warga memompa air bersih dari instalasi air tanah umum di Kelurahan Maleber, Bandung, 24 Juli 2026. Kemarau panjang berdampak pada keringnya sumur-sumur warga. (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak)

Kemarau Panjang bagi Kelompok Rentan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau 2026 berlangsung pada Juli hingga September. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal seiring peluang terjadinya El Niño.

"BMKG memprediksi fenomena El Niño akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen," kata Ardhasena dalam rilis resmi, 10 Juni 2026.

Risiko tersebut juga tercermin dalam penelitian terbaru Oxford University yang menganalisis 205 kota di dunia berdasarkan paparan panas, tingkat kerentanan masyarakat, dan kapasitas adaptasi terhadap kenaikan suhu global.

Hasilnya, Surabaya dan Bandung masuk dalam 20 kota dengan risiko panas ekstrem (heat risk) tertinggi di dunia. Surabaya menempati peringkat ke-18 dengan skor risiko komposit 0,72, sedangkan Bandung berada di posisi ke-19 dengan skor 0,71.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyebut kemarau tahun ini berpotensi menjadi "Godzilla El Niño" yang dapat memicu krisis air bersih, gagal panen, hingga krisis pangan.

Bandung sendiri memiliki kerentanan tersendiri. Berdasarkan reportase BandungBergerak, lebih dari 96 persen kebutuhan pangan kota ini masih dipasok dari luar daerah sehingga sangat bergantung pada kondisi wilayah pemasok.

Di tengah ancaman tersebut, penyandang disabilitas dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan. 

Dalam perspektif Gender Inequities in the Impact of Climate Change on Health: A Scoping Review, kelompok disabilitas dan lansia menghadapi beban berlapis. Selain masih menghadapi diskriminasi dan stigma, mereka juga lebih rentan terhadap dampak kesehatan akibat perubahan iklim serta berbagai hambatan dalam mengakses layanan kesehatan.

Dokter kesehatan masyarakat Ahyani Raksanagara menjelaskan El Niño berkaitan erat dengan perubahan suhu, kualitas udara, berkurangnya ketersediaan air, dan meningkatnya debu di udara.

Kondisi tersebut meningkatkan risiko berbagai penyakit, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, penyakit paru kronis, iritasi mata akibat debu, diare, dehidrasi, batuk pilek, hingga penyakit kulit.

Menurut Ahyani, penyandang disabilitas dan lansia memiliki risiko lebih besar karena umumnya telah memiliki penyakit penyerta. Karena itu, mereka memerlukan dukungan dan pendampingan khusus berbasis rehabilitasi bersumber daya masyarakat (RBM).

Dampak perubahan iklim juga tidak berhenti pada kesehatan fisik. Jurnal "Mental Health Impacts of Climate Change Among Vulnerable Populations Globally" menunjukkan, perubahan iklim dapat memicu tekanan psikologis, depresi, gangguan stres pascatrauma (PTSD), eco-anxiety, hingga meningkatkan risiko bunuh diri.

Pada kelompok lansia, gelombang panas juga dikaitkan dengan penurunan fungsi kognitif yang dapat memunculkan rasa cemas, panik, putus asa, hingga takut, terutama ketika terus-menerus terpapar informasi mengenai bencana dan perubahan iklim.

Presiden Pergerakan Disabilitas dan Lanjut Usia (DILANS) Indonesia Farhan Helmy mengatakan, dampak krisis iklim tidak dirasakan secara sama oleh setiap orang. Penyandang disabilitas dan lansia memiliki kemampuan adaptasi yang lebih terbatas sehingga mobilitas mereka lebih mudah terganggu.

Di sisi lain, kelompok tersebut juga lebih rentan mengalami tekanan sosial maupun ekonomi ketika cuaca ekstrem menghambat aktivitas sehari-hari.

"Krisis iklim itu berdampak tidak sama bagi setiap orang," kata Farhan, Minggu, 19 Juli 2026.

Ia menilai Kota Bandung belum sepenuhnya inklusif bagi penyandang disabilitas dan lansia, baik dari sisi infrastruktur, kebijakan, maupun transportasi publik.

Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat program adaptasi perubahan iklim yang berpihak pada kelompok rentan, termasuk memperbanyak ruang terbuka hijau yang mudah diakses sebagai tempat beraktivitas saat cuaca ekstrem.

"Karena jumlah difabel dan lansia di Indonesia itu 50 juta orang, lalu di dunia itu lebih dari 1,5 miliar orang, maka kemudian sudah selayaknya menyelesaikan soal krisis iklim sekaligus juga menyelesaikan urusan disabilitas," paparnya. 

Bagi Neneng, Iwan, dan Aden, perubahan iklim bukan sekadar perubahan cuaca. Kenaikan suhu, cuaca yang semakin tidak menentu, dan keterbatasan akses layanan membuat mereka menanggung beban yang lebih berat dibandingkan masyarakat pada umumnya.

Karena itu, ancaman perubahan iklim tidak cukup dipahami sebagai persoalan lingkungan atau kesehatan semata. Bagi kelompok rentan, krisis iklim juga menyangkut aksesibilitas, perlindungan sosial, serta kesiapan kota menghadirkan layanan yang inklusif ketika cuaca ekstrem semakin sering terjadi.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

Editor: Iman Herdiana

COMMENTS

image
//