BandungBergerak.id - Menghadapi kemarau panjang yang akan berdampak pada sediaan air bersih, belum ada langkah-langkah baru dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Bentuk antisipasi tidak jauh berbeda dengan saat kemarau pada tahun-tahun sebelumnya, seperti imbauan menghemat air hingga penyediaan mobil tangki air. 

Jangkauan pipanisasi PDAM Tirtawening juga tidak banyak bertambah. Padahal kemarau datang setiap tahun. Kebutuhan air pun dipastikan meningkat. PDAM sudah banyak menerima kritik maupun masukan, termasuk soal peningkatan pelayanan. 

Pemkot melaporkan, dampak musim kemarau sudah dirasakan oleh warga, salah satunya di Kelurahan Tamansari. Di sana air untuk kebutuhan sehari-hari sudah berkurang, sumur-sumur di pemukimannya mengering. 

Pelaksana Harian Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengintruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), PDAM Tirtawening, dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) untuk mengambil langkah menyikapi kebutuhan air bersih yang terdampak kemarau panjang. 

Ema juga mengingatkan kepada seluruh ASN Pemkot Bandung untuk meningkatkan kepekaan terhadap persoalan yang dirasakan masyarakat, termasuk air bersih. ASN aktif melaporkan kejadian dampak kemarau tersebut agar dapat segera diatasi. 

"Tentunya (ASN) untuk peka melihat situasi di lingkungan masyarakat dan persoalan yang terjadi di masyarakat untuk dilaporkan. Kita harus meningkatkan kepekaan terhadap persoalan masyarakat, sebagai bahan informasi untuk segera kita benahi," kata Ema Sumarna, dikutip dari siaran pers, Senin (14/8/2023). 

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Tirtawening Sonny Salimi menyebut, PDAM Tirtawening telah menyiapkan 14 unit mobil tangki yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama 24 jam untuk memberikan pelayanan distribusi air secara gratis. 

"Dengan catatan satu tangki untuk 10 kepala keluarga. Secara teknis kita sampaikan pada waktunya," ujarnya. 

Baca Juga: Masalah Air Bersih yang Menjadi Keluhan Berulang
Ancaman Krisis Air Bersih di Bandung Raya
Menilik Akses Air Bersih di Kota Bandung

Kepuasan Warga Bandung 

Akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan merupakan tantangan utama di Indonesia. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 menyatakan bahwa cakupan akses air minum jaringan perpipaan pada tahun 2018 adalah 20,14 persn dari total penduduk Indonesia. Tahun 2024, akses perpipaan ditargetkan menjadi sebesar 30,45 persen.

Dari data tersebut, masih banyak sekali penduduk Indonesia yang belum mengakses pipa PDAM. Di Bandung, PDAM baru mampu melayani 177.877 sambungan langganan dengan kapasitas produksi air sebesar 2.729 liter per detik (PDAM Tirtawening, Kota Bandung, 2018).

Sebagian besar penduduk masih memenuhi kebutuhan airnya dari sumber bukan perpipaan, khususnya air tanah. Ekstraksi air tanah skala besar di perkotaan dalam jangka panjang dinilai tidak berkelanjutan karena berpotensi menyebabkan penurunan permukaan tanah dan membahayakan integritas lingkungan binaan. Di sisi lain, masyarakat kerap tidak dapat mengandalkan air permukaan tanpa diolah karena tingginya tingkat pencemaran.               

Ada sebuah penelitian yang mengukur kerelaan konsumen untuk menerima beban pembayaran sesuai yang telah ditetapkan oleh PDAM (Willingness to Pay (WTP)). Penelitian ini dilakukan Muhamad Akmaludin dan Yuniati dari ITB. Mereka menganalisa data dari 130 responden di Kota Bandung.

Dari penelitian itersebut diketahui bahwa faktor-faktor  yang  mempengaruhi nilai WTP terhadap air minum PDAM adalah jumlah kebutuhan air atau kuantitas, kontinuitas air, dan kualitas air. Aspek-aspek inilah yang sangat diperlukan warga Kota Bandung dalam mengakses air bersih.