BandungBergerak – Ketika pakar manajemen dan pemenang Hadiah Nobel Ekonomi 1978, Herbert A. Simon pertama kali menyebut “a wealth of information creates a poverty of attention” (informasi berlimpah justru menciptakan kelangkaan perhatian) dalam esainya (Greenberger, 1971, Computers, Communications, and the Public Interest, h.38-72), belum terbayang jelas bahwa itu akan terwujud setengah abad kemudian.

Simon mungkin juga tidak pernah membayangkan kelangkaan perhatian pada era keberlimpahan informasi dapat diperdagangkan sebagai komoditas utama. Seperti diungkap oleh peneliti Science for the People, Michael H. Goldhaber, dalam artikelnya di majalah WIRED Edisi 1, Vol.5, No.12, Desember 1997, perhatian adalah mata uang baru dalam sistem ekonomi baru yang disebutnya attention economy.

Di era media sosial hari ini, perhatian bukan lagi sekadar reaksi spontan, melainkan objek yang diperebutkan juga penentu status sosial. Berburu perhatian, menjadi pusat perhatian, mempertahankan perhatian, mengumpulkan jumlah perhatian kemudian dimonetisasi adalah normalitas baru masyarakat digital. Dunia maya menjadi amat kompetitif dan mendorong orang melakukan segala cara agar tidak kehilangan perhatian (fear of missing out).

Pada puncak perebutan perhatian itulah, lahir istilah “War Ticket”. Kata war atau perang, sejatinya menandai tindakan agresif menyingkirkan pesaing demi menguasai sumber daya yang terbatas. Dalam realitas dunia maya, perang ini memperebutkan kunci masuk ke dalam sebuah pengalaman eksklusif yang dianggap tak tergantikan. Seperti konser musik band terkenal atau pertandingan olah raga tingkat dunia. Laporan riset IDN Research Institute bersama Advisia pada 2023 memperlihatkan motif utama generasi muda terlibat dalam war ticket adalah demi mengejar pengalaman eksklusif yang langka dan berharga (IDN Times, 24 November 2023).

Baca Juga: Sepenggal Potret Normalisasi Politik Kekuasaan di Indonesia, Siapa Sih Yang Benar?
Membaca Kontroversi ‘Lalaki Langit, Lalanang Bejat’ lewat Kacamata Komunikasi
Debat Qodari dan Fathimah

Logika Ekonomi dan Pergeseran Cara Komunikasi Publik Negara

Tampaknya, logika ekonomi perhatian tanpa disadari merasuk ke dalam diri pengelola komunikasi publik negara di Indonesia. Mereka menawarkan pengalaman eksklusif untuk peristiwa yang seharusnya menjadi hak semua orang. Tahun 2025, pemerintah membuka “war ticket” upacara peringatan kemerdekaan di Istana Negara (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 7 Agustus 2025). Belum lama juga muncul ide untuk “war” antrean ibadah haji (Kompas, 11 April 2026). Kemudian cara yang sama ditawarkan kembali pada perayaan kemerdekaan ke-81 tahun Republik Indonesia,  Agustus 2026. Disebutkan lebih dari 336 ribu orang mendaftar untuk memperebutkan 8.900 kursi (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 10 Agustus 2026).

Tidak bisa dipungkiri kompleks Istana Negara bukanlah stadion olahraga. Lahannya terbatas, protokol keamanan kepala negara sangat ketat, dan upacara kenegaraan memiliki aturan baku yang berbeda dengan pesta rakyat di lingkungan permukiman. Wajar jika ada seleksi karena tidak semua bisa ditampung. Namun, di situlah letak masalahnya, mengapa harus ada “war”? Apa sebenarnya yang sedang diperebutkan oleh 336 ribu pendaftar itu? Ingin menyaksikan langsung atraksi yang disuguhkan? Ingin melihat wajah pejabat dari dekat? Atau ingin jadi bagian dari kelompok elite?

Di sinilah peran bahasa dan pembingkaian (framing) bekerja. Pemerintah pada hakikatnya sedang mendistribusikan undangan terbuka untuk ritual kenegaraan. Namun, ketika mekanisme itu dibingkai sebagai "perang tiket", publik secara otomatis mencernanya dengan logika pasar. Pembingkaian ini bukan hal yang netral. Ia perlahan mengubah cara pandang warga terhadap hak kebangsaannya. Dari "warga yang memiliki hak melekat untuk hadir" menjadi "peserta kompetisi yang harus bersaing" agar bisa diterima di halaman istana.

Fenomena ini dimulai tahun 2023, ketika Sekretariat Presiden mulai memperluas alokasi undangan masyarakat umum hingga mencapai 8.000 kursi per sesi dengan janji kemasan acara yang lebih ramah publik (Sekretariat Presiden, 04 Agustus 2023). Maka kita bisa saksikan saat itu para pejabat yang hadir dengan beragam pakaian adat serta urutan acara yang tidak biasa.

Ada pergeseran cara negara berkomunikasi di era digital, yang tidak lagi sekadar menyiarkan secara searah melalui layar televisi, melainkan menawarkan "pengalaman langsung yang eksklusif”, yang bernilai untuk dibagikan di media sosial.

Ilmuwan komunikasi James W. Carey (1989) dalam Communication as Culture: Essays on Media and Society mengingatkan, komunikasi tidak semata-mata dapat dipahami melalui model transmisi, yakni penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima. Carey menawarkan juga ritual view of communication, yaitu pandangan yang melihat komunikasi sebagai proses pemeliharaan masyarakat melalui peneguhan nilai, keyakinan, dan identitas bersama. Dalam kerangka ini, upacara kemerdekaan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk ritual komunikasi karena berfungsi menegaskan kembali identitas dan kebersamaan nasional. Dengan demikian, partisipasi dalam ruang ritual tersebut tidak hanya bermakna fisik, tetapi juga simbolik. Oleh karena itu, siapa yang berada di dalam arena ritual dan siapa yang berada di luar pagar dapat dimaknai memiliki posisi simbolik yang berbeda.

Mengacu pada pemikiran Pierre Bourdieu, kehadiran di ruang yang memiliki legitimasi tinggi, seperti Istana Negara, dapat menghasilkan modal simbolik (dalam Richardson Ed., Handbook of Theory and Research for The Sociology of Education, 1986, h. 241-258), yakni bentuk prestise dan pengakuan sosial yang diakui bernilai oleh masyarakat. Modal simbolik tersebut dapat dikonversi menjadi legitimasi dan status dalam berbagai interaksi sosial. Dalam perspektif Bourdieu, akses ke arena yang eksklusif juga berfungsi sebagai mekanisme distingsi (Distinction: A social critique of the judgement of taste 1984), karena menandai perbedaan antara mereka yang memperoleh pengakuan langsung dari pusat kekuasaan dan mereka yang hanya menyaksikannya dari luar. Dengan demikian, narasi "saya hadir di Istana" memiliki nilai simbolik yang lebih tinggi dibandingkan narasi "saya menonton dari televisi".

Hari Kemerdekaan Milik Siapa

Jika ditarik ke dalam wacana komunikasi publik dan komunikasi sains, fenomena ini mencerminkan ketegangan antara deficit model dan dialogue model. Dalam model defisit, institusi negara memposisikan dirinya sebagai pemegang otoritas penuh atas ruang dan makna, sementara warga diposisikan sebagai pihak pasif yang kekurangan akses sehingga harus mengantre, memohon, dan menunggu verifikasi sistem. Sebaliknya, model dialog meniscayakan partisipasi yang setara di mana warga dan negara bersama-sama memproduksi makna perayaan.

War ticket berjalan di antara dua model tersebut secara paradoksal. Di satu sisi, pendaftaran digital berbasis situs web memberikan jangkauan akses yang lebih demokratis dibanding era analog yang kaku. Ini adalah elemen dialogis. Namun di sisi lain, kendali penuh tetap berada di tangan otoritas pusat, mulai dari penentuan waktu pembukaan portal, kriteria lolos verifikasi, hingga penambahan kuota di menit-menit terakhir. Elemen defisitnya tetap dominan, hanya saja kini mewujud dalam bentuk antrean algoritmik di layar ponsel.

Ngomong-ngomong, apakah praktik terpusat seperti ini hanya terjadi di Indonesia? Tidak juga. India memiliki tradisi perayaan kemerdekaan yang juga berpusat di benteng bersejarah Red Fort, New Delhi. Setiap 15 Agustus, warga yang ingin hadir harus memesan tiket melalui portal resmi Aamantran milik Kementerian Pertahanan India (The Sunday Guardian, 13 Agustus 2026).

Agak berbeda, Vietnam pada peringatan Hari Nasional 2025 menggelar parade megah di Lapangan Ba Dinh, Hanoi, dengan melibatkan puluhan ribu personel, sementara masyarakat umum memadati jalan-jalan protokol kota tanpa perlu tiket untuk menonton (VietnamPlus, 02 September 2025). Di Amerika Serikat, tradisi peringatan 4 Juli sejak era Thomas Jefferson pada 1801 cenderung bersifat terdesentralisasi, di mana perayaan menyebar ke festival-festival komunitas lokal di seluruh negara bagian, selain di halaman Gedung Putih (White House Historical Association ).

Sementara itu, Kota Bandung dan mungkin juga kota-kota lain, memiliki tradisi akar rumput yang juga kreatif. Perayaan Hari Kemerdekaan yang disebut “Agustusan” di sudut-sudut kota tidak pernah menggantungkan diri pada dukungan Istana. Gang perkampungan, lapangan RW, hingga lapang parkiran mendadak berubah menjadi panggung perayaan yang autentik. Ragam perlombaan, pentas seni warga, dan gerak jalan bersama merupakan bentuk nyata partisipasi simbolik warga dalam memaknai kemerdekaan.

Ruang-ruang partisipasi warga di tingkat lokal justru memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh seremoni Istana. Agustusan bisa berlangsung sebelum dan bahkan setelah Bulan Agustus. Karakter utamanya adalah inklusivitas, melibatkan warga bukan sebagai penonton pasif, melainkan sebagai produsen makna. Ibu-ibu, pengurus RT, karang taruna, dan warga bersama-sama merancang acara puncak Agustusan, menghias jalanan dan menyiapkan hadiah, menunjukkan bagaimana komunikasi publik dapat tumbuh melalui partisipasi. Sayangnya, dalam lanskap media yang digerakkan oleh attention economy, perayaan berbasis warga seperti ini sering dianggap biasa dan kalah mencolok dibandingkan seremoni kenegaraan yang gemerlap.

Kemerdekaan secara politik adalah milik seluruh rakyat. Istana Kepresidenan tentu akan tetap menjadi panggung utama ritual kenegaraan yang khidmat. Namun, jangan sampai kita keliru membaca makna kemerdekaan. Jika kemerdekaan adalah milik bersama, maka pengalaman merayakannya tidak semestinya menjadi privilese yang harus diperebutkan lewat adu cepat jari-jari di layar ponsel. Tugas negara ke depan bukanlah menciptakan kompetisi untuk mendapatkan akses, melainkan menghadirkan negara lebih dekat ke ruang hidup warganya. Esensi kemerdekaan bukan terletak pada seberapa dekat seseorang dengan pusat kekuasaan, melainkan pada sejauh mana setiap warga dapat merasakan pengakuan, martabat, dan keterlibatan yang setara dalam kehidupan kebangsaan.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB