BandungBergerak.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat, 18 - 20 Mei 2023. Ia mengaku diberi tugas oleh Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) untuk membawa investasi energi terbarukan ke Indonesia. Dalam ADPMET, Ridwan Kamil duduk sebagai ketua.

Dikabarkan bahwa kunjungan ini juga akan membahas isu lingkungan terkait target Indonesia Net Zero Emisi pada 2050. Menurut Ridwan Kamil, Indonesia harus mulai gencar mengurangi penggunaan listrik dari baturbara termasuk mengurangi bahan bakar tranportasi berbasis bensin.

"Kita ini sudah berjanji kepada dunia bahwa kita akan net zero emisi pada 2050 sehingga yang namanya pembangkit listrik tenaga batubara harus mulai perlahan dikurangi, transportasi berbasis bensin juga harus mulai dikurangi," tutur Ridwan Kamil, dikutip dari siaran pers, Selasa (16/5/2023).

Ia mendukung penuh adanya insentif bagi masyarakat untuk pembelian kendaraan listrik. Dengan begitu net zero emisi pada 2050 bisa tercapai.

"Kalau tidak ada insentif-insentif proses itu akan lama jadi saya sangat mendukung yang namanya insentif untuk kendaraan listrik agar 2050 target tercapai," kata Ridwan Kamil.

Baca Juga: Walhi Serukan Publik Mencermati Program-program Prolingkungan pada Pemilu 2024
Indonesia Perlu Menjalankan Konsep Ekonomi Biru dalam Menjawab Kebutuhan Pangan
Sungai-sungai Indonesia Banjir Mikroplastik, Jawa Barat Peringkat ke-10

Kondisi Lingkungan Jawa Barat

Target energi baru terbarukan maupun nol emisi memang mendesak untuk diterapkan di Indonesia, khususnya di provinsi yang dipimpin Ridwan Kamil, yakni Jawa Barat, yang dalam catatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) kondisinya tidak lebih baik secara nasional.

Pada 15 Januari 2019 lalu, Walhi Jawa Barat merilis Catatan Akhir Tahun Lingkungan Hidup Jawa Barat 2018. Salah satu kasus yang disorot adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara di Indramayu dan Cirebon.

Berbicara kendaraan listrik, energi baru terbarukan, nol emisi terasa menjadi bertentangan manakala sumber listrik negara justru berasal dari PLTU Batubara yang menjadi proyek strategis nasional. Energi batubara dikenal sebagai energi terkotor yang mencemari lingkungan.

Dalam laporan Walhi disebutkan, pembangunan PLTU Batubara juga berdampak pada warga sekitar. Sampai saat ini pembangunan PLTU Batubara di Jawa Barat terus menulai prokontra.

“Hingga saat ini belum ada kejelasan pembatalan proyek PLTU di Jawa Barat,” demikian catatan Walhi.

Tak hanya itu, Walhi Jawa Barat juga melakukan evaluasi terhadap RPJMD 2013-2018:

Target pencapaian sebagai Green Province tidak tercapai, pencapaian luasan kawasan lindung hanya 38 persen dari total wilayah Jawa Barat, masih jauh dari target 45 persen dari total wilayah Jawa Barat;

Kebijakan dan program Control Pollution Manajement (CPM)/Manajemen Kontrol Polusi/Pencemaran air, tanah dan udara (limbah industri, domestik) tidak berjalan efektif dan maksimal;

Semakin meningkatnya laju alih fungsi hutan dan lahan sawah produktif oleh berbagai aktivitas pembangunan infrastruktur skala besar; dan gagalnya mempertahan kawasan lindung provinsi dari praktik pertambangan.