BandungBergerak.id – Dewan Kota Bandung mengadakan pertemuan pada bulan Juli 1924. Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Walikota Bandung, Bertus Coops, dan dihadiri oleh 12 anggota dewan. Persoalan yang dibahas dalam rapat penting itu difokuskan pada urusan tanah, yang juga melibatkan Wolff Schoemaker sebagai anggota dewan kota (AID de Preangerbode, 24 Juli 1924).

Dalam pidato sambutannya, Bertus Coops menyapa Ir. H.H.J. Schneider yang hadir pada pertemuan tersebut lalu mengucapkan selamat atas pengangkatannya sebagai bendahara umum. Ia juga memberikan penghargaan kepada Ir. H. J. J. Schneider karena kiprahnya yang berhasil masuk ke dalam Volksraad, bahkan Coops menyatakan upaya Schneider sangatlah bermanfaat bagi Bandung. Selain itu, Coops mengungkapkan penyesalannya terhadap kondisi politik yang ada, bahwa Bandung tidak begitu diinginkan oleh Volksraad (AID de Preangerbode, 24 Juli 1924).

Memang pada bulan sebelumnya, pemerintah tengah menetapkan puluhan anggota Volksraad yang baru. Berdasarkan laporan Pemberita Makassar 19 Maret 1924, terdapat sekitar 48 orang dari berbagai organisasi di Hindia Belanda dengan resmi menjadi anggota Volksraad. Tentu saja Ir. H. J. J. Schneider yang menjadi sorotan Bertus Coops dalam pidatonya, menjadi salah satu yang ditetapkan sebagai anggota Volksraad.

Dalam Pemberita Makassar tercatat bahwa Schneider merupakan seorang insinyur dari Bandung sekaligus anggota Nederlandsch-Indische Voetbal Bond (NIVB). Bersama delapan orang lainnya Schneider mewakili NIVB di Volksraad yang mayoritas berdomisili di wilayah Priangan (Pemberita Makassar, 19 Maret 1924).

Baca Juga: SISI LAIN SCHOEMAKER #7: Menjadi Panitia Pameran Kebersihan
SISI LAIN SCHOEMAKER #8: Mengikuti Pertemuan Indo Europeesch Verbond
SISI LAIN SCHOEMAKER #9: Berdebat dengan IEV

Rapat Dewan Kota Bandung

Setelah pidato sambutan disampaikan, pembahasan pun diarahkan pada persoalan pajak sumber daya transportasi. Melalui pengesahan wali kota, dewan menyetujui penilaian pengurangan pajak sumber daya transportasi yang dilakukan oleh berbagai elemen terkait. Sebut saja antara lain T. L. C.  Lindgreen, J. L. C. Anten, D. H. Felix, Ch. Van ‘t Hoogerhuys, J. F. H. Irael, Diroen, K. De Gelder, Goei Keng Kioe, A. De Neve, P. J. G.  Vermeulen, Toko Molenvliet, Bureau Vraag en Aanbond, NVNI dan C. M. Terpstra. Setelah itu Walikota lalu memberikan tunjangan untuk pengurangan ketetapan pajak, berdasarkan hak lisensi yang tertulis atas nama Koo Hok Gim (AID de Preangerbode, 24 Juli 1924).

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga Bertus Coops mendesak agar diadakan perbaikan sistem untuk rumah potong hewan. Namun, pembahasan pun beralih pada problem perusahaan tanah yang tidak menguntungkan, di samping terdapat undang-undang yang salah dalam penulisan. Tidak hanya itu, Coops berpendapat mengenai kurangnya tinjauan yang benar terhadap perusahaan tanah. Tetapi, pembahasan tersebut diselingi oleh respons dari Ir. H. J. J. Schneider yang mengucapkan terima kasih terhadap Bertus Coops. Ia juga merasa senang lantaran melihat Walikota tidak pantang menyerah dengan hasil yang didapat pada Volksraad. Bahkan Schneider mengaku dirinya telah melayani dengan baik di bawah kebijakan Bertus Coops sebagai wali kota Bandung, dengan selalu memisahkan urusan pribadi dengan bisnis (AID de Preangerbode, 24 Juli 1924).

Soal lain yang dibahas dalam pertemuan itu ialah tentang penurunan sumur artesis. Seorang anggota dewan memberikan gambaran bahwa dirinya mewaspadai penurunan deras aliran sumur artesis yang telah diamati. Dalam kasus ini, wali kota berharap menerima laporan lebih lanjut dan meminta informasi yang baru. Bukan hanya itu, terkait bisnis perumahan, Coops cenderung merasa tidak senang bahwa dalam rencana penyewaan 50 unit rumah, sebanyak 43 unit rumah belum berhasil disewa. Ia berpikir alangkah baiknya bila harga sewa diturunkan. Begitu juga dengan harga toko (AID de Preangerbode, 24 Juli 1924) yang dapat memengaruhi pemasukan.

Membahas Masalah Tanah

Konon, laju perusahaan tanah ketika itu sedang tidak menentu. Apalagi dengan bisnis tanah yang tidak berkembang sama sekali dan masih berada di angka penurunan. Selain itu, Dewan Kota juga masih memiliki utang yang mesti dibayar. Kendatipun demikian, urusan ini tidak bisa diarahkan sepenuhnya kepada Dewan Kota, bahkan mengenai daya beli yang berkurang begitu banyak (AID de Preangerbode, 24 Juli 1924).

Dalam persoalan lain, Bertus Coops sangat menyayangkan direktur perusahaan tanah dan perumahan tidak bisa menepati janjinya. Ia juga mendesak supaya pembangunan dapat diselesaikan sesuai dengan tanggal penyelesaian. Sebagaimana rencana yang telah ditetapkan, seharusnya, pembangunan bisa selesai pada bulan November 1924, termasuk mengenai pembangunan toko-toko di Cihapit (AID de Preangerbode, 24 Juli 1924).

Sementara itu, Schneider mempertanyakan lebih jauh terkait penyelesaian utang tanah. Lalu ia tidak ingin terlalu banyak memberikan keringanan hukuman pada pihak urusan tanah dan perumahan. Sehingga dalam perkara ini, Walikota segera dimintai pertanggungjawaban. Soal penjualan tanah di Kota Bandung, pada tahun sebelumnya diperkirakan mencapai f 887.000. Sementara pada tahun 1924 hanya memperoleh sepuluh ribu. Dari problem ini, ketua Dewan Kota meyakinkan supaya dilakukan perbaikan dalam peninjauan harga yang akan menghasilkan penjualan yang baik. Upaya ini tentu diinginkan oleh Schneider. Ia bahkan mendesak penurunan harga yang besar, karena hingga saat itu masih ada yang enggan untuk melakukan pengurangan harga tanah (AID de Preangerbode, 24 Juli 1924).

Bukan hanya Schneider, salah seorang anggota dewan lainnya bernama Smith, menagih janji bahwa harga tanah akan dikurangi. Lalu beberapa orang anggota dewan ikut memberikan komentar, termasuk juga dengan Wolff Schoemaker. Dalam hal ini, Wolff Shcoemaker merasa tidak puas dengan problem Direktur Pekerjaan Umum yang dianggap terbebani dengan pekerjaannya (AID de Preangerbode, 24 Juli 1924). Sehingga tentunya masalah ini menjadi meluas pada soal-soal yang tidak dapat terselesaikan.

Memang, pertemuan Dewan Kota yang dipimpin langsung oleh Bertus Coops itu menjelaskan banyak persoalan yang belum dapat dipecahkan sepenuhnya, terutama mengenai rencana pembangunan yang banyak bersinggungan dengan urusan tanah. Sementara posisi Wolff Schoemaker sendiri dalam Dewan Kota menempati jabatan yang mengurusi soal-soal tanah dan perencanaan pembangunan di Kota Bandung. Dalam pertemuan itu Wolff Schoemaker tidak banyak memberikan banyak pendapat. Meskipun ia perlu untuk mengungkapkan atas ketidakpuasannya terhadap pihak Pekerjaan Umum yang cenderung tidak profesional dalam mengerjakan tugasnya.