BandungBergerak.id - Tidak lama lagi Jawa Barat akan menghelat pemilihan gubernur yang diselenggarakan serentak dengan Pemilu 2024. Jawa Barat membutuhkan pemimpin yang paham dengan wilayah berpenduduk hampir 50 juta jiwa pada tahun 2020. Salah satu masalah krusial di Jawa Barat adalah ketimpangan wilayah.  

Ketimpangan tersebut terjadi di Jabar Selatan yang cenderung tertinggal di bandingkan daerah lain di Jabar. Ketimpangan juga terjadi di masing-masing kabupaten kota. Misalnya di Kabupaten Cianjur, terjadi ketimpangan pembangunan antara Cianjur utara dan selatan.

Salah satu masalah yang dihadapi warga Kabupaten Cianjur adalah akses kesehatan. Tinggi kebutuhan terhadap akses kesehatan ini terlihat dari antusiasme masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan gratis yang dibuka tim Universitas Padjadjaran (Unpad) di Desa Karangwangi, Cidaun, Kabupaten Cianjur. Bahkan jumlah masyarakat yang berminat sempat membludak.

Penanggung jawab kegiatan Zara mengatakan, program ini mendapat respons positif karena pemeriksaan kesehatan gratis belum pernah digelar di desa tersebut. Lebih dari 100 warga datang untuk memeriksakan diri.

“Antrean pemeriksaan kesehatan sempat membeludak, karena ternyata pihak desa memasukkan agenda ini ke rundown Agustusan desa. Tapi alhamdulillah walaupun cukup kewalahan kegiatan dapat terlaksana dengan lancar tanpa kendala berarti,” ujar Zara, dikutip dari laman Unpad, Jumat (1/9/2023).

Program kesehatan gratis ini digagas Tim PPK Ormawa BEM Kema Unpad bersama tim Jabar Social Village Project BEM Kema Unpad. Acara berlangsung di di GOR Balai Desa Karangwangi, Cidaun, Kabupaten Cianjur, 17 Agustus 2023 lalu. Kegiatan ini berisi pemeriksaan kesehatan seperti tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat.

Selain pemeriksaan kesehatan gratis, tim Jabar Social Village Project dan PPK Ormawa Bem Kema Unpad juga melakukan sosialisasi kesahatan kepada masyarakat desa Karangwangi di Posyandu dan Puskesmas Desa Karangwangi. Kegiatan ini didasari oleh maraknya penyakit diare yang dialami Masyarakat. Sosialisasi kesehatan yang disampaikan adalah mengenai penyakit diare dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).

Sosialisasi diikuti oleh mayoritas ibu-ibu yang jumlahnya lebih dari 25 orang. Tim juga membagikan poster edukasi dan sikat gigi untuk para peserta sosialisasi.

“Mulai dari langkah kecil mengajarkan cara-cara mengelola makanan dan lingkungan yang bersih, diharapkan mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan utamanya mencegah dari penyakit diare,” ucap Naja, mahasiswi Fakultas Kedokteran Unpad yang bertugas sebagai penanggung jawab sosialisasi kesehatan.

Baca Juga: Ketimpangan Pembangunan di Jabar Selatan
Angka Stunting di Indonesia tertinggi Ketiga di Asia, Bagaimana dengan Jawa Barat?
Buntut Kerusakan Ranca Upas oleh Acara Motor Trail, Perhutani Harus Melarang seluruh Aktivitas Offroad di Hutan Lindung Jawa Barat

Ketimpangan Cianjur Utara dan Selatan

Karangwangi merupakan satu dari 14 desa yang berada di wilayag Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Menurut data Kecamatan Cidaun dalam Angka 2022, penduduk Cidaun sebanyak 63.406 jiwa. Desa Karangwangi termasuk kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Cidaun, yakni 6.092 jiwa.

Indikasi bahwa masyarakat Karangwangi membutuhkan akses yang mudah ke fasilitas-fasilitas kesehatan dapat dilihat dari jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di Kecamatan Cidaun. Kecamatan ini tercatat tidak memiliki rumah sakit umum maupun rumah sakit bersalin dan hanya memiliki satu unit poliklinik/balai pengobatan, satu unit puskesmas rawat inap, dan 1 unit apotek.

Jumlah tenaga kesehatan di Kecamatan Cidaun tercatat terdiri dari 3 orang dokter, 48 bidan, dan 44 orang lainnya (apoteker/tenaga teknis kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, perawat, dll). Dilihat dari jumlah fasilitas kesehatan maupun tenaga medisnya, jelas perbandingannya sangat jauh jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk Kecamatan Cidaun yang mencapai 63.406 jiwa.

Masalah ketimpangan di Kabupaten Cianjur ini pernah menjadi kajian ilmiah, di antaranya dilakukan Fakhri Muhammad Adisaputra dan Nia Kurniasari dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, dalam Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota.

Fakhri dan Nia menyatakan, ketimpangan wilayah merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Ketimpangan di Kabupaten Cianjur dapat dikurangi melalui penataan ruang, kebijakan pembangunan dan program pengurangan ketimpangan wilayah.

Kedua penulis menyatakan, dari 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur, menurut data Indeks Desa Membangun yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat dua kecamatan yang dikategorikan kawasan sangat tertinggal yaitu Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Cikadu.

Lalu, terdapat 8 kecamatan yang dikategorikan kawasan tertinggal yaitu Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Sindangbarang, Kecamatan Leles, Kecamatan Tanggeung, Kecamatan Pasirkuda, Kecamatan Kadupandak, Kecamatan Takokak, dan Kecamatan Campakamulya. Selain itu terdapat 11 kecamatan yang dikategorikan kawasan berkembang, salah satunya Kecamatan Cidaun.

Fakhri dan Nia menyimpulkan Cianjur utara lebih maju dari Cianjur selatan. Dilihat dari SDM, wilayah selatan Kabupaten Cianjur didominasi dengan sumber daya manusia berpendidikan SD (54 persen). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penurunan persentase antara SD (54 persen) kepada tahap SMP (23 persen).

“Pengembangan sumber daya manusia dapat berpengaruh kepada upaya penanggulangan disparitas wilayah Kabupaten Cianjur ditinjau dari aspek ekonomi,” tulis Fakhri dan Nia.

Cianjur merupakan potret dari tidak meratanya pembangunan di Jawa Barat. Hal ini menjadi tantangan serius bagi calon pemimpin Jabar hasil Pemilu 2024.