BandungBergerak.id - Poros Revolusi Mahasiswa Bandung mengkritik 9 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi dinilai memiliki sembilan pekerjaan rumah besar yang belum tuntas, mulai dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), konflik agraria, refresivitas aparat, reformasi hukum, ekonomi, pelayanan publik, industri, dan pendidikan.

Kritik tersebut disuarakan Poros Revolusi Mahasiswa Bandung dalam aksi tiga titik di Kota Bandung, Senin, 24 Oktober 2023. Titik aksi pertama dilakukan di Taman Cikapayang Dago, lalu massa aksi bergeser ke Simpang Pahlawan, dan berakhir di depan Gedung Merdeka, Bandung.

Mereka berpindah menggunakan kendaraan roda dua. Sembari menenteng poster bernada kritik terhadap sembilan tahun kepemimpinan Jokowi.

Aksi mahasiswa tersebut dimulai pukul 17.16 WIB. Mereka membawa spanduk dan poster kritik terhadap Jokowi: “9 tahun jokowi #gagal total”, “kesejahteraan rakyat dibegal rezim gagal. #semua pasti merana”.

Ada juga poster dengan nada sindiran, “Program Indonesia Maju. Maju anakku, maju mantuku, maju iparku, maju besanku”.

Sembari, sorak sorai mahasiswa meneriakkan kegagalan Jokowi: “Jokowi gagal jokowi gagal”.

Perwakilan PRMB Ilham Hilmi Hazim mengungkapkan, aksi kampanye ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Melalui aksi ini mahasiswa ingin menunjukkan realitas 9 tahun pemerintahan Jokowi yang memiliki banyak permasalahan.

Sebelumnya, kata Ilham, mahasiswa telah melakukan kajian dan melahirkan 9 catatan titik hitam persoalan yang belum mampu dituntaskan oleh Jokowi.

“Mulai dari persoalan Pelanggaran HAM, represifitas aparat, seperti kemarin di Tamansari, Dago Elos dan lainnya, permasalahan lingkungan secara nasional. Dalam produk hukum yang dihasilkan UU Minerba dan juga ketahanan pangan yang mengesampingkan dampak lingkungan,” papar Ilham, ditemui di lokasi.

Kemunduran Penuntasan Kasus Hak Asasi Manusia

Selain itu, konflik agraroa melonjak pesat selamat kepemimpinan Jokowi. Pemerintah atas nama proyek strategis nasional mengesampingkan kepentingan masyarakat umum.

Persoalan pendidikan juga mendapat sorotan. Menurut Ilham, hingga kini Indonesia belum sampai kepada reformasi pendidikan berkeadilan, baik bagi tenaga pendidik maupun peserta didik.

Dalam hal industri, pemerintah cenderung membuka karpet merah kepada investor asing. Sementara kesejahteraan ekonomi rakyat tidak pernah tercapai.

Di tengah fakta-fakta miris tersebut, muncul kegaduhan revisi peraturan batas umur capres cawapres yang hanya memuluskan jalan bagi sang anak presiden.

Bagi Ilham, kondisi tersebut jelas tidak baik-baik saja. Mahasiswa harus bergerak.

“Berbagai permasalahan hukum, revisi UU KPK, ini seperti perselingkuhan jahat antara legislatif dan eskeskutif. Pemerintah gagal dalam menjalankan amanah reformasi,” kata Ilham.

Salah satu mahasiswa UPI, Faadz mengungkapkan selama sembilan tahun kepemimpinan Jokowi banyak kemunduran yang terjadi. Banyak persoalan HAM yang tak mampu dituntaskan. Padahal sejak awal terpilih, Jokowi menjanjikan menuntaskan pelanggaran HAM.

“Di awal periode Jokowi berjanji berkomitmen untuk meneggakan persoalan HAM, realitasnya tidak selaras,” ungkap Faadz.

Ia berharap, melalui aksi masyarakat menjadi paham. Aksi ini juga mengingatkan para calon pemimpin agar serius dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat.

Baca Juga: Mahasiswa Bandung: 9 Tahun Kepemimpinan Jokowi Melahirkan Demokrasi Rasa Monarki
Mahasiswa dan Rakyat Bandung Turun ke Jalan Mengkritik Pemerintahan Jokowi
Diguyur Hujan Lebat, Buruh Kecewa pada Gubernur Ridwan Kamil dan Presiden Jokowi

Perempuan Belum Aman

Siti Nuraisha, mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital merasa di kondisi saat ini memiliki persoalan khusus bagi perempuan. Kaum hawa belum sepenuhnya mendapatkan ruang aman dan kurang dilindungi.

Persoalan lainnya juga terkait dengan ketenagakerjaan, masih banyak perusahaan yang tidak menjalankan peraturan. Masih banyak pekerja perempuan yang diperbudak.

“Kadang ngerasa gak aman, perempuan kurang dilindungi dalam HAM. Terus dalam UU penyamarataan gender kadang disalah airtikan,” kata Siti.

Keresahan lainnya disampaikan oleh Ajeng, Presiden BEM UNIBI yang menuntut lembaga yang mengatasi kasus kekerasan seksual agar bisa lebih cepat tanggap. Juga para penegak hukum.

Ajeng juga mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT). Hal ini mendesak karena masih banyak pekerja perempuan yang bekerja di sektor domestik yang belum dilindungi oleh undang-undang.

“Mengapa mendesak, seharusnya teman perempuan yang menjadi pekerja rumah tangga mendapat perlindungan. Banyak perempuan yang kerja di rumah dapat kekerasan,” kata Ajeng.