BandungBergerak.id - Hak pemilih pemula tak hanya melakukan pencoblosan saja. Mereka juga berhak melakukan pengawasan rangkaian Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) pada Pemilu serentak 2024 nanti. Para pemilih pemula ini kebanyakan terdiri dari orang-orang muda mulai dari anak-anak kelas tiga setingkat SMA maupun mahasiswa. 

Dosen STIA LAN Faza Dhora Nailuffar mengatakan, partisipasi politik orang muda tidak boleh berakhir usai pemungutan dan penghitungan suara yang akan digelar serentak pada 14 Februari 2024. Orang muda masih punya berbagai aktivitas untuk menunjukkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu usai ‘coblosan’. 

“Penyelenggaraan pemilu ini biayanya besar teman-teman mahasiswa, makanya ‘nggak milih nggak keren’. Teman-teman bisa menjadi sukarelawan yang ikut mengawasi hasil rekapitulasi. Nanti ada banyak LSM yang akan mengajak menjadi sukarelawan,” kata Dhora, dikutip dari laman KPU, Jumat, 27 Oktober 2023. 

Menurut Dhora ada tiga variabel besar yang menjadi pekerjaan besar Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni persiapan, penyelenggaraan, dan evaluasi. Orang muda harus berpartisipasi dalam ketiga proses tersebut. Dhora berpesan untuk menggunakan hak pilih tanggal 14 Februari 2024 untuk membangun negeri. 

Sebelumnya, KPU terus menjaring pemilih pemula. Generasi muda yang masih duduk di sekolah setingkat SMA di Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung Barat menjadi sasaran sosialisasi Pemilu 2024. 

Di Kota Bandung, sosialisasi Pilpres 2024 dilakukan di SMA Negeri 8 Kota Bandung, Rabu, 20 September 2023. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa dan siswi terkait politik, demokrasi, dan pemilu.  

Di Kabupaten Bandung Barat, sosialisasi Pemilu pada murid SMA, SMK, MA dilakukan untuk memperoleh data pemilih pemula yang signifikan. Data ini akan dimasukkan ke dalam Data Pemilih Berkelanjutan (DPB). 

Data pemilih tersebut dihasilkan dari pendataan pihak sekolah yang kemudian di sinkronisasi oleh operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU KBB. Sinkronisasi dilakukan dengan mencocokkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga serta elemen data penduduk lainnya sehingga tercatat sebagai pemilih baru di tempat domisili masing-masing. 

Hingga akhir Juli kemarin, KPU KBB telah mencatat jumlah pemilih pada DPB sebanyak 1.211.735 orang yang tersebar pada 165 desa di 16 kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat. Tercatat 602.022 orang di antaranya berjenis kelamin perempuan, 57 orang di antaranya pemilih pemula. 

"Kami bekerjasama dengan sejumlah sekolah pada beberapa kecamatan di KBB. Ke depan mudah-mudahan akan kami peroleh data maksimal yang berasal dari seluruh sekolah menengah di KBB," ujar Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat Adie Saputro, dikutip dari laman resmi.

Upaya tersebut dilakukan KPU Kabupaten Bandung Barat sesuai amanat PKPU No 6 tahun 2022 tentang Mutarlih. Pun diperkuat dengan upaya menarik kesadaran pemilih pemula untuk bisa mendaftarkan diri sebagai pemilih secara langsung pada aplikasi 'Lindungi Hakmu Mobile' yang bisa diunduh pada ponsel. 

Aplikasi tersebut memiliki empat fitur yang dapat dimanfaatkan, antara lain Cek Data Pemilih, Rakapitulasi Data, Daftar Jadi Pemilih serta Lapor TMS. 

Aplikasi Lindungi hakmu ini bisa diakses melalui aplikasi mobile, pengguna dapat memasukan NIK kemudian akan muncul nama, NIK, dan lokasi TPS. Selain itu di dalam aplikasi lindungi hakmu juga terdapat rekapitulasi data pemilih dari tingkat provinsi hingga TPS, tetapi data yang muncul tidak mencantumkan NIK secara lengkap untuk melindungi data masyarakat. 

Diketahui, Pilpres 2024 akan diikuti tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, pasangan Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud MD, dan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

*Kawan-kawan yang baik bisa membaca lebih lanjut tulisan-tulisan Iman Herdiana, atau artikel-artikel lain tentang Pilpres atau Pemilu 2024