Pemilih Muda dalam Peta Kerawanan Pilpres 2024
Presiden BEM Unpas M. Reza Zakki Maulana berharap, orang muda menjadi pemain kunci dalam menentukan arah bangsa lima tahun ke depan.


BandungBergerak.id - Tahun 2024 setidaknya akan ada dua hajatan politik, yaitu Pemilu serentak yang terdiri dari pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 14 Februari. Masih di tahun yang sama, pada pada 27 November akan berlangsung Pilkada serentak. Tak heran jika tahun 2024 memiliki tingkat kerawanan tersendiri karena meningkatnya eskalasi politik.
Sebagai pihak yang ada dalam peta Pemilu 2024, pemilih muda tentu memiliki peran penting. Presiden BEM Universitas Pasundan (Unpas) M. Reza Zakki Maulana menuturkan, orang muda punya peran signifikan dalam menentukan arah bangsa lima tahun ke depan.
Mahasiswa Bandung tersebut berharap baik di Pilpres, Pileg, maupun Pilkada generasi muda menjadi pemain kunci (game changer) dalam memilih calon pemimpin.
“Jangan memilih karena diiming-imingi sesuatu, tapi karena kita yakin calon pemimpin yang dipilih betul-betul baik, amanah, berdisiplin ilmu, dan dapat memberikan pandangan baru untuk peradaban bangsa,” ujar Reza, dikutip dari laman Unpas, Bandung, Selasa, 7 November 2023.
Diketahui, dalam peta Pemilu 2024 pada level Pilpres terdapat tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud MD, dan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Pada level Pileg pun sejumlah partai sudah mengusung calon anggota DPR. Sementara di level Pilkada, masing-masing daerah juga tengah menyiapkan tahapan pemilihan kepala daerah. Di Bandung Raya, sejumlah daerah juga bersiap menghelat pilkada, di antaranya Pilwalkot Bandung. Ada juga Pilgub Jabar di level provinsi.
Dengan demikian, wajar jika kerawanan politik patut diwaspadai. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai upaya pemetaan dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan Pemilu.
Dalam IKP tersebut terdapat 15 wilayah yang memiliki skor IKP tertinggi. Semakin tinggi skor artinya semakin tinggi pula tingkat kerawanannya.
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menempati posisi ketiga dalam daftar ini dengan skor 91,59. Artinya, Kabupaten Bandung memiliki kerawanan dan kasus pelanggaran yang berpotensi menyumbang kerawanan dalam pemilu.
Baca Juga: Tiga Pasang Kontestan Pilpres 2024 Dianggap Belum Bisa Mewadahi Aspirasi Pemilih Muda
Reklame Politik Mengepung Kampus
Membaca Kerapuhan Mahkamah Konstitusi menjelang Pemilu 2024
Kerawanan Pemilu juga Terkait Faktor Sejarah dan Ekonomi
Menyoal kerawanan pemilu ini, mahasiswa UGM telah melakukan penelitian penyelenggaraan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan, menjelang Pemilu 2024 potensi terjadinya konflik dan polarisasi masyarakat semakin tinggi. Terlebih karena seluruh pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak, maka wacana akan keamanan saat pemilu menjadi urgensi tersendiri.
“Semua lapisan masyarakat pastinya akan merasakan hal yang sangat berbeda dari masa pemilu sebelumnya. Kemeriahan dari tahun politik ini pastinya tidak akan bisa terlepas dari konflik yang otomatis timbul karena fanatisme terhadap sebuah pihak. Potensi adanya konflik yang terjadi tidak bisa dipandang secara sebelah mata,” ucap Sherlly Rossa, mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan yang merupakan salah satu peneliti UGM, dikutip dari laman UGM.
Sherlly menjelaskan, penelitian ini berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya yang juga diwarnai konflik yang disebabkan fanatisme di antara satu pihak dengan yang lainnya.
Sherlly dan tim juga mengungkapkan terdapat indikasi pemicu konflik yang berasal dari organisasi di bawah partai politik. Konflik ini kemudian tidak hanya terkait politik, namun ada hubungannya dengan faktor sejarah, ekonomi, dan personal.
“Awalnya kami menduga konflik ini dipicu oleh adanya perbedaan ideologi antar dua kubu, tetapi temuan di lapangan menunjukkan adanya praktik politik ekonomi formal dan informal,” ungkap Sherlly.
Penemuan ini mengacu adanya kecenderungan organisasi untuk membuat masyarakat turun ke jalan, berkampanye, dan memperlihatkan fanatisme terhadap kelompok tertentu. Ada pun faktor yang paling kuat dilatarbelakangi oleh faktor historis, ekonomi, dan personal.
Meskipun begitu, penelitian juga menjelaskan kesadaran masyarakat akan keutamaan hasil suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu sendiri.
“Salah satu informan kami itu mengatakan kalau menang di jalanan juga belum tentu menang suara di TPS, kan sayang. Lebih baik bikin program yang tujuannya menang di TPS,” tutur Sherlly.
*Kawan-kawan yang baik bisa membaca lebih lanjut artikel-artikel lain tentang Pilpres atau Pemilu 2023
Editor: Ahmad Fikri
Tanggapanmu
0Ruang berdialog yang santun, bebas dari ujaran kebencian dan fitnah. Komentar dimoderasi redaksi sebelum ditayangkan.
Tuliskan Tanggapan Anda
Belum ada tanggapan pada artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Baca juga
Pelajaran dari Astronomi: Manusia Bukan Pusat Semesta
Premana W. Premadi dalam orasi kebudayaannya mengingatkan, bumi bukan pusat tata surya, matahari juga bukan pusat galaksi. Begitu juga manusia.
Azany Magrina Duarte13 November 2026
Pesepeda Bersolidaritas Mempertahankan Lapangan Teuku Umar sebagai Ruang Sepak Bola Warga
Di tengah rencana pembangunan Lapangan Teuku Umar senilai 3,1 miliar rupiah, warga dan komunitas pesepeda menolak perubahan fungsi lapangan yang dibangun warga.
Yopi Muharam13 November 2026
Ketika Sejarah Dikubur, Siapa yang Masih Mengingat Leluhur?
Dalam Layar Tancap Terang Bulan, trauma 1965 dan 1998 tidak selalu diceritakan, tetapi terus diwariskan dalam kehidupan keluarga Tionghoa.
Abimanyu Ismoyo Santoso12 November 2026



