BandungBergerak.id – Tahun politik menyibukkan media yang bertugas untuk memberikan informasi serta pengetahuan menjelang dan sesudah pesta demokrasi. Sembari membawa perannya sebagai pengawas dan pengawal pemilu, banyak media pemberitaan malah memperlakukan berita politik tak jauh berbeda dengan entertaintment dan pertandingan olahraga.

Banyak media yang menjadikan peristiwa politik dalam pemilu justru sebagai hiburan. Tak salah juga, banyak aktor politik memang memanfaatkan strategi hiburan untuk mendongkrak popularitas demi memenangkan kontestasi pemilu. Walhasil, situasi tersebut membuat garis pembatasan antara hiburan dan politik menjadi kabur, situasi yang melahirkan istilah Politainment.

Pemberitaan media mengenai debat gagasan antara calon presiden atau calon wakil presiden menjadi ilustrasi yang mewakili situasi tersebut. Sering dalam pemberitaannya, yang disoroti bukan gagasan masing-masing calon presiden atau wakil presiden, melainkan cara berpakaian atau malah gestur kandidat.

“Yang menjadi subjek itu adalah media, di mana media menggunakan momen-momen politis untuk menghadirkan momen yang menghibur,” jelas Peneliti Remotivi, Surya Putra, dalam diskusi “Politainment: Ini Berita Politisi atau Artis”, di X space BandungBergerak, Jumat 26 Januari 2024.

Surya menuturkan bahwa perkawinan berita politik dan hiburan dalam industri media dibagi menjadi dua, yakni hiburan politik dan politik hiburan. “Politik menghiburnya, subjek politisi seperti Prabowo yang datang ke konser Dewa 19, Ganjar yang datang ke Master Chef Indonesia,” ujarnya.

Dalam bingkai pemberitaannya sendiri politainment dapat dibagi menjadi dua. Pertama, dengan berfokus pada personalisasi kontestan politik yang kemudian disebut personalisasi. Selanjutnya, dengan membingkai berita politik layaknya berita olahraga seperti memberitakan pertandingan sepak bola.

“Media mengajak kita melihat politik sebagai layaknya kita menonton olahraga. Salah satunya itu berita-berita yang menyajikan narasi-narasi menang kalah, unggul tertinggal dan lain sebagainya,” ujar Surya.

Istilah Politainment sendiri, kata Surya, muncul dan telah tumbuh subur di Amerika Serikat di tahun 1970-an. Dalam konteks Indonesia, momen Pemilu tahun 2014 sudah mulai muncul media-media yang lebih menyoroti personalisasi kandidat politik. Hingga kini, politainment mendapatkan tempatnya sendiri di media arus utama.

Baca Juga: Mengenalkan Nilai Demokrasi dan Pemilu pada Gen Z Bandung
Tular Nalar, Mengajak Pemilih Pemula Memahami Pemilu
Milenial dan Gen Z Jadi Kunci Mencegah Penyebaran Hoaks Pemilu 2024

Penting dan Tidak Penting.

Industri media dan perusahaan media di mana ruang redaksi menjadi pemegang kendali utama, belakangan sering mengutamakan hal yang menarik, ketimbang mendahulukan yang penting bagi publik.

“Yang terjadi sekarang adalah, banyak media tergelincir memprioritaskan yang menariknya gitu. Pertimbangannya macam-macam salah satu yang dominan adalah karena itu cara mudah untuk menarik audiensi segara membuat orang mengeklik dan menghadirkan traffic,”kata Pimpinan Redaksi, BandungBergerak, Tri Joko.

Di tengah kondisi seperti itu, media yang tetap dituntut untuk menjadi pengawas kekuasaan serta kritis dan independen, tetapi tidak didukung dengan ekosistem. Meski pun begitu, ruang redaksi perlu tetap menghadirkan berita yang mendalam atau investigasi di tengah berjamurnya berita politainment.

“Pemilu itu bukan urusan permukaan, remeh temeh, joget, dan gimmick tapi ada persoalan serius tentang pelanggaran, baliho yang membahayakan orang. Ruang redaksi harus tetap menyediakan kesempatan untuk itu,” jelas Ketua Aji Bandung ini.

Laporan Remotivi Jumlah Politainment di Indonesia

Berita politik yang mengaburkan antara politik dan hiburan itu kemudian dipantau oleh relawan-relawan muda Remotivi dengan melakukan pemantauan media lokal dan nasional. Hasilnya, pemantauan Remotivi pada periode 4-24 Desember 2023 di 34 media daring di Indonesia mendapati 1.547 berita politainment baik dalam bingkai personalisasi dan bingkai pertandingan.

“799 berita menggunakan ‘bingkai pertandingan’. Jenis pemberitaan ini meliput politik seakan ajang perlombaan. Umumnya, berita ini hanya fokus pada siapa yang unggul dan siapa yang tertinggal. Sementara itu, 600 berita menggunakan ‘bingkai personalisasi’ (fokus pada penokohan seperti sikap, gerak-gerik, karakter, hingga keluarga kandidat). Terakhir, 148 berita mengandung bingkai ‘pertandingan’ dan sekaligus ‘personalisasi’,” tulis Remotivi, diakses Selasa 30 Januari 2024.  

Remotivi juga menyebutkan bahwa liputan media masih banyak menyoroti aspek remeh temeh. Informasi yang bermanfaat justru tidak didapatkan. Kecenderungan ketimpangan frekuensi pemberitaan capres dan cawapres ditemukan pada media yang di mana pemiliknya justru menjadi bagian dari kubu-kubu politik peserta kontestasi pemilu.

“Kita tahu, pemilik MNC Group Hary Tanoesoedibjo mendukung Ganjar Pranowo dan pemilik Media Indonesia, Surya Paloh, mendukung Anies Baswedan. Data yang dikumpulkan relawan kami menunjukkan kecenderungan frekuensi pemberitaan Anies yang lebih tinggi di Metrotvnews.com dan Ganjar di Okezone dan Sindonews,” mengutip laporan Remotivi tersebut.

Salah satu Relawan Monitoring Media Bandung, Salma Nur menceritakan proses pemantauan yang dilakukannya bersama tim. “Sistemnya di rolling, kita bergantian memantau media lokal dan nasional. CNN dan Tribun untuk nasional, Tribun Jabar dan Ayobandung untuk lokal,” kata dia.

Selama pemantauan tim relawan menemukan berita-berita yang didistribusikan tidak subtansial dan relevan, dan tidak menghadirkan gagasan. “Sebenarnya aku tidak melihat berita itu penting. Karena buat apa aku harus tahu Ganjar tidur di rumah orang, banyak artis yang pindah haluan, selama aku monitoring selalu berpikir seperti itu,” ujar Salma.

*Kawan-kawan silakan membaca tulisan lain Muhammad Akmal Firmansyah atau artikel-artikel tentang pemilu 2024.