• Kampus
  • Milenial dan Gen Z Jadi Kunci Mencegah Penyebaran Hoaks Pemilu 2024

Milenial dan Gen Z Jadi Kunci Mencegah Penyebaran Hoaks Pemilu 2024

Generasi milenial maupun Gen Z berperan penting dalam menangkal hoaks Pemilu 2024. Mereka juga bisa menjadi sasaran empuk hoaks.

Penyortiran surat suara Pemilu 2024 di gudang logistik KPU Kota Bandung, Selasa, 9 Januari 2024. (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak)

Penulis Iman Herdiana11 Januari 2024


BandungBergerak.id - Orang muda atau generasi milenial dan Gen Z berperan penting dalam menangkal hoaks yang biasa muncul di media sosial menjelang Pemilu 2024. Sebagai generasi yang akrab dengan teknologi gawai, media sosial, dan sejenisnya, kedua generasi muda diharapkan mampu melawan penyebaran hoaks.

Dikutip dari laman Universitas Pasundan (Unpas) yang diakses Kamis, 11 Januari 2024, penyebaran hoaks meningkat drastis pascapenetapan calon presiden dan wakil presiden (Pilpres 2024) beberapa waktu lalu. Hoaks juga masif beredar usai debat Pilpres yang diselenggarakan KPU.

Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpas Tresia Wulandari menyebut, sosialisasi jadi cara paling efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi hoaks.

Generasi milenial dan Gen Z semestinya menjadi target utama pencegahan atau sosialisasi antihoaks karena mereka dekat dengan media sosial. Dengan begitu, masyarakat dari berbagai latar belakang bisa turut berperan mencegah hoaks dan menciptakan pesta demokrasi yang berkualitas.

“Milenial dan Gen-Z jadi kelompok pemilih dengan jumlah terbesar di Pemilu 2024. Sebagai pemilih pemula atau first-time voters, mereka memiliki peran penting untuk menciptakan Pemilu berkualitas karena antusiasmenya tinggi,” tutur Tresia Wulandari.

Di sisi lain, milenial dan Gen-Z juga rentan terpapar hoaks karena masih cukup labil. Hoaks bisa menyebabkan kelompok muda apatis terhadap Pemilu, sehingga berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok tertentu demi kepentingan politik.

Selain sosialisasi terkait bahaya hoaks, ia menilai literasi media juga penting. “Fenomena itu erat kaitannya dengan media sosial yang mudah disusupi hoaks. Literasi politik juga diperlukan, misalnya melalui FGD atau pembelajaran politik tanpa melibatkan kepentingan politik tertentu,” ujarnya.

Hoaks politik bisa memicu perpecahan di masyarakat, terlebih jika masyarakat tidak bisa menyaring dan melakukan cross check kepada sumber-sumber yang dapat dipercaya.

“Manfaatkan kanal resmi dari Kemenkominfo untuk mengecek berita atau informasi itu hoaks atau tidak. Intinya, mari saring sebelum sharing agar kita menjadi pemilih cerdas, guna menciptakan iklim pesta demokrasi yang menyenangkan dan berkualitas,” tutup Tresia Wulandari.

Pilpres 2024 saat ini masuk pada tahapan kampanye. Berdasarkan nomor urut, berikut ini adalah kontestan Pilpres 2024 beserta partai pengusungnya:  

Nomor urut 1: Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, diusulkan oleh gabungan partai politik Partai NasDem , Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.

Nomor urut 2: Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diusulkan oleh gabungan partai politik Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garda Republik Indonesia.

Nomor urut 3: Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, diusulkan oleh gabungan partai politik: PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Setelah masa kampanye, tahapan pemilu selanjutnya akan masuk masa tenang yang berlangsung selama tiga hari sebelum memasuki hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.

Sementara di level penyelenggara, saat ini sedang berlangsung penyortiran surat suara, seperti yang dilakukan di gudang logistik KPU Kota Bandung, 9 Januari 2024. Lebih dari 1.000 pekerja melakukan pemeiksaan dan pelipatan surat suara calon anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Jawa Barat, dan DPRD Kota Bandung masing-masing sebanyak 1.913.569 lembar surat suara dengan target selesai 18 Januari 2024.

Baca Juga: Pilpres 2024 Membutuhkan Orang-orang Muda yang Mewaspadai Politisasi Identitas
Pemilih Muda dalam Peta Kerawanan Pilpres 2024
Geliat Pilpres di SMA-SMA, Partisipasi Orang Muda tidak Boleh Berakhir Usai Pemungutan Suara

Penyortiran surat suara Pemilu 2024 di gudang logistik KPU Kota Bandung, Selasa, 9 Januari 2024. (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak)
Penyortiran surat suara Pemilu 2024 di gudang logistik KPU Kota Bandung, Selasa, 9 Januari 2024. (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak)

Memperkuat Pemahaman Pemilu pada Mahasiswa

Pemilu 2024 yang terdiri dari Pilpres dan Pemilihan Legislatif (Pileg) mesti dikawal seluruh lapisan masyarakat guna mencegah hal-hal yang dapat mencederai proses pelaksanaannya. Mahasiswa digadang-gadang bisa berperan aktif dalam proses pengawasan partisipatif, terutama memberikan informasi awal untuk mengantisipasi tindak kecurangan.

Menghadapi Pemilu 2024, anggota Pasundan Debate Club, Fakultas Hukum Unpas mengunjungi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat untuk menambah pemahaman dan kesadaran sebagai komponen masyarakat yang memiliki hak pilih.

Ketua Departemen Eksternal Pasundan Debate Club Rizky Berliantha menuturkan, selain mendapat informasi tentang tahap penyelenggaraan Pemilu, anggota juga diberi pencerahan soal pendidikan pemilih.

Pendidikan pemilih penting untuk membantu penyelenggaraan Pemilu. Melalui pendidikan pemilih, partisipasi dan kualitas pemilih diharapkan bertambah, sehingga mengurangi angka kecurangan dan konflik Pemilu, serta memperkuat sistem demokrasi.

“Kebetulan, pendidikan pemilih jadi salah satu program KPU Jabar untuk meningkatkan partisipasi dan keterampilan pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Serentak 2024,” katanya, Senin, 6 Maret 2023. 

Anggota Pasundan Debate Club, kata dia, sangat antusias mengikuti audiensi bersama KPU Jabar. Banyak peserta yang melontarkan pertanyaan saat sesi diskusi dan tur di lingkungan KPU Jabar.

“Kami juga diperkenalkan dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sebuah sistem atau wadah pendayagunaan dokumen hukum dan sarana pelayanan informasi hukum,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini penting untuk memperbanyak pengetahuan mahasiswa di samping teori yang diperoleh dari proses perkuliahan. Lebih jauh, ia berharap terlaksananya audiensi juga bisa mempererat hubungan FH Unpas dengan KPU Jabar yang sebelumnya memang sudah terikat kerja sama.

“Ternyata partisipasi masyarakat dalam Pemilu baru mencapai 82 persen. Kami ingin, audiensi yang dilakukan dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat. Informasi ini akan kami bagikan kembali, baik di sosial media Pasundan Debate Club atau secara langsung di internal dan eksternal kampus,” tambahnya.

“Partisipasi bisa dimulai dengan mencurahkan ide dan pemikiran, bahkan terjun ke lapangan untuk membantu proses Pemilu Serentak 2024. Dengan begitu, mahasiswa dapat menjalankan perannya selaku agent of change,” tukasnya.

*Berita Pemilu 2024 atau Pilpres 2024 ini mendapatkan sokongan data lapangan dari jurnalis foto BandungBergerak.id Prima Mulia  

Editor: Ahmad Fikri

COMMENTS

//