BandungBergerak.id – Pilpres 2024 memunculkan tiga pasang kandidat yang diusung oleh berbagai partai politik. Masa depan bangsa selama lima tahun ke depan akan ditentukan dalam pemungutan suara 14 Februari 2024.

Masing-masing kubu Pilpres 2024 telah membentuk tim sukses atau tim kampanye. Di balik timses-timses kampanye Pilpres 2024, ada beberapa figur yang masuk ke dalam catatan kritis Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Mereka diduga terlibat dalam peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.

“Hal tersebut patut disoroti karena keberadaan mereka dapat berpotensi menihilkan upaya dan komitmen dari para Pasangan Calon untuk secara melakukan penuntasan pelanggaran HAM secara menyeluruh guna menghasilkan keadilan substantif bagi para korban Pelanggaran HAM,” tulis Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, dalam siaran pers yang diakses Jumat, 2 Februari 2024. 

KontraS khawatir munculnya figur-figur diduga terkait pelanggaran HAM di tubuh tim-tim sukses pasangan calon presiden bisa mencegah kewajiban negara untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM.

“Keberadaan mereka dapat berpotensi menihilkan upaya dan komitmen dari para Pasangan Calon untuk secara melakukan penuntasan pelanggaran HAM secara menyeluruh guna menghasilkan keadilan substantif bagi para korban Pelanggaran HAM,” jelas Dimas Bagus Arya.

Dimas menyatakan, bila pasangan Capres dan Cawapres Pilpres 2024 serius berpihak pada korban pelanggaran HAM, tidak sepatutnya mereka menerima dukungan dari figur yang diduga terkait pelanggaran HAM. Langkah ini akan mempengaruhi jaminan ketidakberulangan peristiwa HAM.

Penggiat HAM asal Bandung Fayyadh mengatakan, adanya pelanggaran HAM di masing-masing tim sukses capres dan cawapres menunjukkan ketidakseriusan mereka dalam upaya pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.

“Apalagi pemulihan dan keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM itu sangat jauh dan sulit digapai,”ujar Fayadh, kepada BandungBergerak, Sabtu, 3 Februari 2024.

Menurutnya, impunitas atau kekebalan hukum akan semakin kuat pada para pelaku pelanggar HAM. “Semakin memperkokoh infrastruktur impunitas dari para terduga pelaku,” jelas Fayyadh.

Baca Juga: KontraS dan YLBHI Merespons Tudingan Para Pengunjuk Rasa, Masyarakat Sipil Berhak Bebas dari Intimidasi
Intimidasi dan Kekerasan Mengancam Ruang Kebebasan Sipil Hari Ini
Refleksi Kemunduran Negara di Segala Bidang, Catatan untuk Pilpres 2024

Pelanggaran HAM di Balik Timses Pasangan Calon

Penulusuran KontraS terhadap masing-masing Timses Pilpres 2024 menghasilkan buku 25 halaman dengan judul “Jejak Kelam Tim Pemenangan: Figur Di Balik Pelanggaran HAM Pada Tim Sukses Masing-Masing Calon Presiden”. Metodologi dari catatan kritis ini diambil dan didasur dari pemantauan berita serta tulisan resmi dari berbagai masing-masing tim sukses.

Data tersebut kemudian dicocokkan dengan menggunakan arsip KontraS maupun arsip pemberitaan media mengenai jejak dugaan pelanggaran HAM di masa lalu yang dimiliki oleh figur tim sukses. KontraS menyebutkan ada beberapa nama terduga pelanggaran HAM yang menjadi tim sukses.

Dalam buku KontraS, pada paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar terdapat nama Sutiyoso. Sutiyoso, kata KontraS, diduga terlibat pada penyerangan kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (DPP PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Kudeta 27 Juli (Kudatuli).

“Komitmen Anies-Muhaimin terhadap upaya penuntasan pun patut dipertanyakan akibat hadirnya figur semacam Sutiyoso dalam tim suksesnya,” kata KontraS.

Sementara di dalam tim Prabowo-Gibran, KontraS menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wiranto, dan Sjafrie Sjamsoeddin.

“Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Jayakarta (Kasdam Jaya) dengan pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen TNI) di tahun 1996. Tepat ketika ia menjabat sebagai Kasdam Jaya, pecahlah Peristiwa Kudatuli,” ungkap KontraS.

Saat SBY menjadi Presiden selama dua periode KontraS menyatakan tidak ada upaya serius melakukan upaya penuntasan pelanggaran HAM berat. Selain SBY, calon Presiden pada Pilpres 2004 dan 2009, Wiranto yang kini menjadi bagian dari Dewan Pembina tim Prabowo Gibran diduga terlibat pada kekerasan HAM mulai dari kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.

“Masih belum tampil di hadapan Pengadilan HAM untuk memberikan keterangan atas peristiwa 25 tahun lalu yang mengorbankan puluhan mahasiswa tersebut,” beber KontraS.

Di tubuh TKN Prabowo-Gibran juga terdapat nama Sjafire Sjamsoeddin. Menurut KontraS, pada 23 Juli 1998 pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dipimpin Marzuki Darusman. Laporan TGPF juga mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan bahwa Sjafrie Sjamsoeddin yang kala itu menjabat sebagai Pangkoops Jaya perlu dimintakan pertanggungjawabannya. Akan tetapi proses pertanggung jawaban Sjafrie Sjamsoddien tidak pernah ditindaklanjuti.

Di stuktur tim Ganjar-Mahfud juga tidak lepas dari figur terduga pelanggaran HAM di antaranya Kiki Syahnakri, Sintong Pajaitan, dan Andika Perkasa. Ketiganya pernah menjabat di militer.

KontraS mencatat, Kiki Syahnakri merupakan mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) dan Panglima Darurat Militer Timor Timor yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM terhadap warga Timor.

Sintong Panjaitan diduga terlibat pada peristiwa pelanggaran HAM Santa Cruz 12 November 1991. Peristiwa ini menyebabkan Sintong Panjaitan dimutasi dari jabatan sebagai Pangdam.

Sementara Andika Perkasa, KontraS mencatat, diduga terkait dengan kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay, Presidium Dewan Papua yang diculik dan ditemukan tewas terbunuh pada November 2002. Kepada media, Andika menyatakan dirinya terbuka jika kasus dugaan ini diusut. 

Penuntasan Pelanggaran HAM Tertatih-tatih

Munculnya figur-figur pada tim sukses capres-cawapres menandakan bahwa para kandidat di panggung politik electoral tak serius menuntaskan pelanggaran HAM.

“Visi-misi yang tidak mengelaborasi upaya penuntasan pelanggaran HAM ditambah keterlibatan figur di balik pelanggaran HAM di tim sukses masing-masing seharusnya membuat publik semakin yakin bahwa upaya penuntasan pelanggaran HAM akan semakin tertatih-tatih,” ungkap KontraS.

Bukan tidak mungkin, bercermin dari rezim yang terus bergulir berganti, nama-nama tersebut akan mendapatkan jabatan apabila pasangan yang diusungnya terpilih menjadi presiden.

*Kawan-kawan silakan membaca tulisan lain Muhammad Akmal Firmansyah, atau tulisan-tulisan menarik lain tentang Pelanggaran Ham