BandungBergerak.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi Pemilihan Presiden (Pilpres) Pemilu 2024. Pasangan calon nomor 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka keluar sebagai peraih suara terbanyak, yakni 96.214.691 suara. Kemenangan paslon ini pun semakin menguatkan bayang-bayang politik dinasti di Indonesia.

Pakar politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Ari Ganjar Herdiansah mengatakan, kemenangan Prabowo - Gibran menandakan kekuasaan politik akan menjadi sentralistik dan didukung koalisi gemuk partai politik. Partai-partai politik yang bersaing di Pilpres 2024 pun diprediksi akan bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah.

“Para elite politik cenderung ke Prabowo sebagai pemenang, sebagai pemegang pusat kekuasaan dalam periode ke depan. Jadi Nasdem, PKS, PKB menunjukkan ada potensi bergabung dengan koalisinya Prabowo. Tinggal menunggu proses kesepakatannya saja tarik ulur di antara mereka,” kata Ari, kepada BandungBergerak, Kamis, 21 Maret 2024.

Meski akan terjadi koalisi gemuk untuk mendukung stabilitas pemerintahan dan program strategis pembangunan, Kepala Pusat Studi Politik dan Demokrasi Unpad ini menambahkan, partai politik pengusung Prabowo - Gibran seperti Gerindra, Partai Golkar, PAN, Demokrat, dan lain-lain tidak ingin jatah menterinya di kabinet berkurang. 

Koalisi gemuk tersebut tidak jauh berbeda dengan porsi pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua. “Jadi saya melihat kekuatan oposisi akan minimal tidak jauh berbeda dengan porsi pemerintah Jokowi yang kedua di mana menyisakan PKS. Nah, periode ke depan mungkin hanya PDIP sementara partai-partai lain itu cenderung merapat ke Prabowo,” ungkap Ari.

Kendati demikian, pakar politik dari kampus Jatinangor ini menegaskan oposisi dalam pemerintahan harus ada untuk melegitmasi bahwa demokrasi di Indonesia masih pada jalurnya. “Bagaimana pun perlu kekuatan oposisi untuk melegitimasi atau menjadi pembenar bahwa politik Indonesia itu demokrasi masih on the track. Jadi di sini saya melihat PDI-P menjadi oposisi,” tutur Ari.

Di sisi lain, Ari menilai politik di Indonesia tidak dibangun dengan idealisme politik yang kuat. Hubungan politik lebih berdasarkan kepentingan-kepentingan daripada ideologis. “Yang terjadi belakangan ini pertemuan-pertemuan kepentingan bukan ideologi,” terang Ari.

Masa Depan Indonesia dalam Dekapan Politik Dinasti

Indonesia sejauh ini masih mengklaim sebagai sebagai negara yang menjungjung demokrasi. Akan tetapi, nilai-nilai fundamental ini hancur dengan lolosnya kriteria umur wakil presiden di Mahkamah Konsitusi (MK). Keputusan MK ini diduga kuat erat kaitannya dengan kepentingan politik dinasti di mana Ketua MK adalah pamannya Gibran Rakabuming. Gibran sendiri merupakan anak Presiden Jokowi.

“Dengan Gibran ada di sana adalah proses di MK, indikasi kuat dalam membangun dinasti politik di kita. Ini bisa menjadi role model politik yang ada di daerah, indikasi politik dinasti,” terang Ari.

Model politik dinasti akan menyisihkan orang-orang atau elite-elite lain yang sebenarnya kompoten di bidangnya. Mereka yang terpilih justru orang-orang dekat dinasti.

“Mana yang paling menjilat, dan itu sistem ke bawah. Maka para pejabat akan diisi orang-orang yang tidak kompeten tapi yang orientasinya menyenangkan atasannya karena posisi,” ujar Ari.

Sebelumnya, KPU mengumumkan hasil perhitungan Pilpres 2024 dari 39 provinsi di Indonesia. Prabowo-Gibran meraih kemenangan jumlah suara 96.303.691 suara. Pasangan nomor urut dua ini menang di 36 provinsi.

Di urutan kedua, paslon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 40.971.726 suara. Tercatat, pasangan ini meraih kemenangan di dua provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Kemudian paslon nomor 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD meraih 27.041.508 suara tanpa mencatat kemenangan di satu provinsi pun.

Baca Juga: Refleksi Pemilu 2024, Demokrasi Kehilangan Marwahnya
Walhi Serukan Publik Mencermati Program-program Prolingkungan pada Pemilu 2024
Unisba Mendesak Presiden Jokowi Bersikap Netral Dalam Pemilu 2024

Mahasiswa Akan Terus Bersuara

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran Fawwaz Ihza menyebutkan, keruntuhan demokrasi sedang dimulai dengan hilangnya independesi Mahkamah Konstitusi sebagai lemabaga yang mengawal konstitusi negara. Fawwaz tidak kaget dengan kepurusan KPU RI dengan hasil rekapitulasinya.

“Tapi ini sebuah ironi karena hari ini, dimulai runtuhnya demokrasi di Indonesia, dimulainya konsepsi negara hukum di Indonesia. Namanya yudisial itu tidak boleh dipolitisasi apalagi ada campur tangan dari cabang kekuasaan lainnya karena ini merupakan manifestasi dari trias politica,” jelas Fawwaz, dihubungi BandungBergerak, Kamis, 21 Maret 2024.

“Bahwa sistem demokrasi di negara kita telah gagal. Kita sudah memasuki awal dari Orde Baru baru, bukan negara hukum lagi tapi mulai negara kekuasaan,” lanjut Fawwaz.

Fawwaz menambahkan, mahasiswa akan terus bersama koalisi masyarakat sipil menjadi oposisi bagi siapa pun yang memimpin negeri ini. Mahasiswa akan tetap menjadi kekuatan masyarakat sipil yang berperan melakukan pengawasan terhadap kekuasaan.

“Kami siap menjadi oposisi siapa pun penguasanya pada saat ini sudah mengkonsolidasikannya, kita adalah oposisi yang akhirnya mengawasi pemerintah. Termasuk pada rezim yang saat ini banyak sekali dosa,” jelas Fawwaz.

*Kawan-kawan dapat membaca tulisan-tulisan lain Muhammad Akmal Firmansyah, atau membaca artikel-artikel tentang Pemilu 2024 atau Pilpres 2024