BandungBergerak.id - Pemerintah sedang menggenjot pembangunan Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang. Pelabuhan ini diproyeksikan sebagai pelabuhan internasional yang diharapkan akan menyumbang 50 persen pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

Di balik target ekonomi itu, ada masalah krusial yang menyangkut mata pencaharian warga yang mayoritas petani. Sebab, pembangunan infrastruktur raksasa akan menimbulkan alih fungsi lahan.

“Dampak sosial pembangunan Pelabuhan Patimban pada proses alih fungsi lahan dan keberlanjutan mata pencaharian petani sekitar,” tulis Irfan Hudori, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), diakses dari jurnal ilmiah, Sabtu, 16 Juni 2024.

Irfan menjelaskan, pembangunan Pelabuhan Patimban diinisiasi berdasarkan Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia mengutip dokumen rencana pembebasan lahan Pelabuhan Patimban, pembangunan backup area pelabuhan dan jalan akses memiliki dampak potensial terhadap alih fungsi lahan daratan seluas lebih dari 372,02 hektare.

“Kondisi tersebut dilakukan dengan mengalifungsikan lahan pertanian, tambak, dan pesisir,” tulis Irfan.

Warga yang paling merasakan dampak ini adalah penduduk Desa Patimban. Berdasarkan data BPS Subang 2018, jumlah penduduk desa Patimbang adalah 6.950 jiwa. Jenis mata pencaharian penduduk di Desa Patimban seperti buruh tani sebanyak 1.387 jiwa, petani tanaman pangan sebanyak 359 jiwa, dan perikanan sebanyak 12 jiwa. Mereka merupakan pihak yang paling merasakan dampak alih fungsi lahan.

“Salah satu dampak sosial yang akan timbul akibat proses alih fungsi lahan pertanian dan tambak untuk pembangunan Pelabuhan Patimban adalah keberlanjutan mata pencaharian para petani,” katanya. 

Narasi yang muncul dari pemerintah tentang pembangunan Pelabuhan Patimban adalah potensi ekonominya. Kehadiran pelabuhan ini ditargetkan dapat menyeimbangkan arus logistik antara wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia.

Baca Juga:Bahaya Mengancam dari Transisi Energi Sumber Panas Bumi
Tergusur Infrastruktur di Jawa Barat, Lingkungan dan Rakyat Kecil Dikesampingkan
Bandara Kertajati masih Dihinggapi Sepi, Warga Berharap ada Banyak Moda Transportasi

Proyek strategis nasional ini dibangun dengan nilai investasi 18,9 triliun rupiah. Pemerintah menyebut, pelabuhan ini akan menjadi pelabuhan besar bersama dengan Pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi bagian dari rantai pasok global. 

Pemerintah terus menyelesaikan pengembangan Pelabuhan Patimban fase 1 seperti terminal peti kemas yang memiliki kapasitas 250.000 TEUs dan terminal kendaraan berkapasitas 218.000 CBU sudah rampung. Tahap konstruksi pembangunan fase 2 akan meningkatkan kapasitas terminal kendaraan menjadi 600.000 CBU dan terminal peti kemas mencapai 3,75 juta TEUs.

Mengenai mata pencaharian warga di kawasan yang digadang-gadang sebagai Metropolitan Rebana itu, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyatakan diperlukan perbaikan dan optimalisasi infrastruktur irigasi pada pemetaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), juga sarana dan prasarana permukiman perkotaan seperti sistem penyediaan air minum (SPAM), tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS), dan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD).

Di samping itu, sambung Bey, akan ada pula bantuan pelatihan untuk sumber daya manusia di Rebana. "Rebana itu ada bantuan pelatihan," ucap Bey, dalam keterangan resmi. 

*Kawan-kawan yang baik bisa membaca lebih lanjut tulisan-tulisan tentang Proyek Strategis Nasional dalam tautan berikut ini