Keluhan Warga tentang Kelemahan-kelemahan PPDB SMA di Kota Bandung
Permasalan mendasar kerap muncul setiap PPDB, mulai dari bermasalahnya sistem pendaftaran daring hingga kekurangan jumlah SMA atau sederajat.
Penulis Salma Nur Fauziyah19 Juni 2024
BandungBergerak.id - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA, SMK, dan SLB akan memasuki pendaftaran tahap 2 yang dibuka secara daring dan luring 24-28 Juni 2024. Tahap 2 ini khusus disediakan bagi jalur perpindahan orang tua, jalur prestasi akademik dan nonakademik.
Sebelumnya, pendaftaran PPDB tahap 1 telah ditutup 7 Juni 2024. Namun, meski PPDB tahap 1 telah ditutup, sampai saat ini banyak sekali keluhan dari warga atau orang tua murid. Kendala yang dihadapi sebagian besar tentang laman PPDB yang ambruk karena banyaknya pendaftar masuk ke laman PPDB tersebut.
Dinda Nur Rahmah (24 tahun ) membagikan cerita keponakannya yang tahun ini masuk ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Kendala yang ditemukan adalah sulitnya mengakses pendaftaran lewat aplikasi. Apalagi di hari pertama, di mana banyak orang tua murid yang berebut untuk masuk ke dalam sistem jaringan pendaftaran.
Sebagai wali, menurutnya sistem pendaftaran daring membuat beberapa orang tua masih kebingungan. Terlebih bagi mereka yang berumur lebih dari 40 tahun. Dinda melihat mereka masih belum terbiasa dengan sistem ini, di mana sebelumnya mereka menyerahkan berkas ke sekolah tujuan.
“Mungkin harus lebih dibantu lagi dari pihak sekolah,” ujar Dinda lewat pesan suara WhatsApp, 7 Juni 2024.
Berbeda dengan Dinda, Ranti Nur Fathiah mengaku tidak mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran adiknya Royyan. Ia mendaftarkan sang adik lewat jalur zonasi di hari ketiga PPDB tahap satu. Ranti mengaku tidak mengalami kendala saat mendaftarkan adiknya. Semuanya berjalan lancar sebab waktu pendafataran yang tidak tergesa-gesa.
“Denger-denger dari orang tua murid teman adik aku banyak yang error. Bahkan verifikasi datanya tuh dikembalikan,” ujar mahasiswi jurusan Pendidikan Khusus di UPI.
Ranti tidak tahu pasti apa penyebab dari verifikasi data orang tua teman adiknya dikembalikan. Namun, Ranti hanya berharap teknis pendaftaran dilakukan oleh operator pihak SMP atau SMA secara online. Menurutnya masih banyak orang tua yang tidak paham teknologi, sehingga mendaftar online secara mandiri akan membuat mereka kesulitan.
Baca Juga: KPK Mengingatkan Larangan Gratifikasi dalam Proses PPDB
Siswa Berprestasi di Bandung Terancam tak Bisa Masuk SMA Negeri karena Terganjal Jarak pada Sistem PPDB Jabar
PPDB Kota Bandung: Ini Persyaratan, Jadwal, dan Tahapan Lengkapnya
Masalah Lama Terus Berulang
Setiap penyelenggaraan PPDB, permasalahan yang sama kerap saja terjadi. Tahun 2024, sistem penerimaan dilakukan secara daring dan dibagi menjadi dua tahap. Namun, pada hari pertama sistem jaringan website ambruk.
“Setiap tahun tuh, maksudnya PR tuh selalu ada terus,” kata Rini Rahmayanti (44), guru biologi SMAN 13 Bandung.
Rini melihat setiap tahunnya tidak ada banyak perubahan yang berarti dari sistem PPDB. Sebagai seorang yang juga pernah menjadi salah satu panitia PPDB, perbedaan yang terlihat adalah dari jalur pendaftaran yang dibuka. Pendaftaran jalur afirmasi KETM dan PDBK serta Zonasi lebih didahulukan.
“Saya melihat tujuannya supaya semua elemen masyarakat dapat mengampu pendidikan dan menghilangkan stigma sekolah elite atau sekolah favorit seperti zaman dulu,” jawab Rini, lewat pesan WhatsApp, Kamis sore, 13 Juni 2024.
Ungkapan Rini pada dasarnya melihat niat pemerintah lewat sistem PPDB ini untuk mengakomodir elemen-elemen yang ada di masyarakat. Seperti zonasi yang mengutamakan kedekatan jarak rumah dengan sekolah atau jalur afirmasi KETM dan PDBK bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.
“Tapi pemerintahan sendiri belum berkomitmen penuh untuk memenuhi sekolah per wilayah,” beber Rini.
Berdasarkan hasil Dapo Kemendikbud, jumlah SMA Negeri yang ada di Bandung berjumlah 27 dan Swasta 119 sekolah. Meski begitu, penyebaran sekolah ini tidak merata dan hanya terpusat di beberapa kecamatan saja. Kecamatan Cinambo sendiri tercatat sebagai satu-satunya kecamatan yang tidak memiliki SMA.
Selain penyebaran sekolah yang tidak merata, Rini menganggap waktu sosialisasi yang diberikan selama 2-3 bulan itu sangatlah kurang. Sosialisasi PPDB yang lebih masif kepada masyarakat khususnya orang tua dan wali murid dapat mempersiapkan pendaftaran PPDB dengan lebih baik.
Hal yang disorot lainnya adalah koordinasi antara Pemprov Jabar dan instansi sekolah. Penyuluhan Pemprov Jabar ke sekolah-sekolah perlu dilakukan agar masyarakat yang memiliki kesulitan dalam segi fasilitas untuk mendaftar secara daring, mereka akan dibantu prosesnya oleh sekolah asal. Terakhir, pembenahan sistem pendaftaran daring agar tidak terjadi gangguan ketika pendaftaran dibuka.
“Harapannya sih supaya pemerintah dapat membuat sistem yang bisa mengcover semua gitu loh. Anak-anak yang memang mempunyai kemampuan akademik yang baik. Anak-anak juga yang misalnya memang temarjinalkan secara ekonomi dan sebagainya. Harus bisa membuat sistem yang lebih baik dari sekarang,” harap Rini terhadap PPDB berikutnya.
*Kawan-kawan dapat membaca tulisan-tulisan lain Salma Nur Fauziyah atau artikel-artikel lain tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)