BandungBergerak.id - Mahasiswa Bandung bergerak menyoroti beragam masalah yang merundung negeri ini, mulai dari biaya kuliah yang mahal, judi online, kasus korupsi, hingga menolak militerisme yang dikhawatirkan lahir kembali dari Revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri dan RUU TNI.

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jawa Barat itu menggelar aksi di kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung hingga Gedung DPRD Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024.

Ajeng dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (Unibi) mengatakan, negara harus menjamin kecerdasan anak bangsa sehingga komersialisasi pendidikan harus dihentikan.

“Pada dasarnya negara sudah menjamin itu di dalam alinea keempat. Makanya kita menuntut agar komersialisasi pendidikan ini dapat dihentikan oleh negara agar dapat mencerdaskan hidupan bangsa dan negara,” kata Ajeng, ditemui BandungBergerak.

Pemerintah harus menghadirkan pendidikan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Di tengah ketidaksetaraan ekonomi dan mahalnya biaya kuliah, pemerintah seakan membiarkan judi online.

Menurut Ajeng, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) seharusnya bisa memblokir situs-situs judi online. Namun, sepertinya situs-situs judi online dibiarkan menggerogoti ekonomi masyarakat.

Jawa Barat menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan salah satu provinsi dengan transaksi judi online tertinggi, yakni 3,8 triliun rupiah dari 535.644 transaksi.

Muhammad Ramdan dari BEM Universitas Islam Bandung (Unisba) juga menyoroti maraknya judi online. Ia menilai aparatur negara dan pemerintahan tidak tegas dalam menyikapi judi online ini.

“Terkait judi online ini sebenarnya yang kita tangkap adalah tidak adanya ketegasan antara pemerintah dan penegak hukum. Kepolisian dan pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menindak tegas apa yang memang menjadi permasalahan dasar dari judi online, apakah memang yang ditindak harus pelakunya atau situsnya, sedangkan jejaring judi online di Indonesia masih banyak. Nah, ada kurangnya ketegasan penegak hukum,” tutur Ramdan. 

Baca Juga: Mengkhawatirkan Meningkatkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Revisi RUU Polri
MAHASISWA BERSUARA: Skandal Perselingkuhan Mahasiswa dengan Penguasa
Mahasiswa UPI Terancam DO karena Tak Mampu Membayar UKT

Menuntut Bandung Bersih dari Korupsi

Aliansi Mahasiswa Jawa Barat mengkritik Pemerintah Kota Bandung yang belum bebas dari korupsi. Ramdan mengatakan, setelah meninggalnya mantan Wali Kota Bandung Oded M Danial, kota kembang tersandung kasus korupsi beberapa kali.

“Wali Kota Bandung yang meninggal digantikan oleh PJ Wali Kota dan korupsi, bahkan Sekda korupsi lagi. Nah, itulah yang kita soroti untuk pada akhirnya agar bersih dari korupsi,” jelas Ramdan.

Tak hanya itu, Ramdan menuntuk Pemkot Bandung agar menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat selama ini, mulai dari sampah, kesehatan, pelayanan publik, dan alih fungsi lahan yang merusak lingkungan.

Menolak Militerisme

Tidak hanya isu lokal, Aliansi Mahasiswa Jawa Barat mengkritik Revisi Rancangan Undang Undang (RUU) Polri dan RUU TNI. Arif dari BEM Universitas Komputer (Unikom) mengatakan sejarah kelam militerisme di Indonesia mambayang-bayangi kedua RUU tersebut.

“Upaya untuk mengaktivasi kembali dwifungsi ABRI seperti di zaman Orde Baru. Banyak sekali pasal-pasal krusial yang terdapat dalam kedua RUU ini,” terang Arif.

Aliansi kemudian mengultimatum jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti, maka mereka akan kembali menggumpulkan massa yang lebih banyak dari mahasiswa se-Jawa Barat.

Aliansi Mahasiswa Jawa Barat mengajukan enam poin tuntutan dengan tajuk “Tuntutan Aksi Bandung Kusut, Indonesia Semrawut”, sebagai berikut:

Kami menuntut Pemerintah Bandung Raya dan seluruh jajarannya bersih dari korupsi;

Kami menuntut pemerintah dan penegak hukum untuk memberantas para mafia judi online dan memblokir semua situs judi online;

Kami menuntut pemerintah dan penegak hukun untuk mencegah dan menindaklanjuti dengan tegas kriminalitas di Bandung Raya;

Kami menuntut pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sosial mengenai sampah, kesehatan dan pelayanan publik;

Pemerintah Bandung untuk segera merevitalisasi sarana dan prasarana di Kota Bandung;

Kami menuntut pemerintah dan penegak hukum menekan dan menghentikan alihfungsi lahan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

*Kawan-kawan silakan membaca tulisan lain Muhammad Akmal Firmansyah atau artikel-artikel tentang Unjuk Rasa Mahasiswa