BandungBergerak.id - Ikatan Mahasiswa Setanah Papua (IMASEP) Bandung Jawa Barat (BJB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, 12 November 2024. Mereka menyerukan 12 tuntutan pada Presiden Prabowo Subianto di antaranya segera hentikan operasi militer di Papua, cabut dan tolak otonomi khusus, hentikan proyek strategis nasional di Papua, serta menolak program transmigrasi penduduk ke wilayah Papua.

Aksi IMASEP-BJB dilatarbelakangi rencana bergulirnya Program Transmigrasi di tanah Papua. Program ini disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan menterinya saat pelantikan dengan alasan untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan.

Namun, IMASEP-BJB menyatakan, program transmigrasi tidak sesuai dengan kondisi dan realitas di Papua sehingga menuai banyak protes dari rakyat Papua. Selain itu, program transmigrasi tidak sesuai dengan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua, terutama Pasal 61 ayat 3 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus yang menyataakan “program transmigrasi hanya dapat dilaksanakan jika ada Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan atas persetujuan gubernur”.

IMASEP-BJB menjelaskan, transmigrasi di Papua dimulai sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Pemerintah Belanda memulai program tersebut dengan nama kolonisasi. Proses pemindahan penduduk berlanjut hingga Papua dipaksa masuk sebagai bagian Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI) atau aneksasi pada tahun 1963.

“Program transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari wilayah lain ke wilayah jajahan, dan transmigrasi adalah senjata yang paling tajam bagi kaum terjajah,” demikian keterangan resmi IMASEP-BJB.

IMASEP-BJB menilai, selama ini berbagai kebijakan pemerintah pusat di Papua merugikan rakyat Papua, mulai dari Otsus, pemekaran, Program Transmigrasi, dan Proyek strategis Nasional (PSN).

Kebijakan-kebijakan ini dinilai hanya menguntungkan penguasa dan negara dan tidak menjamin eksistensi atau keberlangsungan hidup Orang Asli Papua (OAP).

“Semua kebijakan negara kolonial Indonesia merupakan kebijakan politik Jakarta yang berfungsi sebagai alat untuk mengakses sumber daya alam bumi Papua (kepentingan investasi),” kata IMASEP-BJB.

IMASEP-BJB khawatir, program transmigrasi yang akan diberlakukan justru malah akan menekan populasi penduduk asli Papua. Mereka menyatkaan bahwa orang Papua tercatat memiliki marga orisinil (asli) yang terikat dengan tanah adat warisan turun-temurun dari nenek moyang orang asli Papua yang telah bermukim selama 20.000an tahun di atas tanah Papua. 

“Mereka adalah ras negroid berumpun Melanesia yang berbicara menggunakan bahasa daerahnya masing-masing,” terang IMASEP-BJB.

Baca Juga: Agustus Bukan Bulan Kemerdekaan, Mahasiswa Papua di Bandung Menggugat Kekerasan dan Rasisme Yang Awet di Tanah Papua
Aliansi Mahasiswa Papua Bandung Turun ke Jalan, Mengecam Tindakan Penyiksaan terhadap Masyarakat Sipil Papua oleh Prajurit TNI
Mahasiswa Papua Merefleksikan 62 Tahun Trikora di Jalan Asia Afrika

Melalui unjuk rasa ini, IMASEP-BJB yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Se-tanah papua bandung  (IMASEP-BJB), Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota (AMP) Badung, dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) di antaranya menuntut:

Menghentikan program pengiriman transmigrasi ke Papua baik itu transmigrasi legal yang dibiaya negara maupun transmigrasi ilegal yang diberangkatkan secara spontan ke Papua;

Cabut dan tolak Otonomi Khusus dan hentikan pembentukan DOB-DOB baru; buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua; tarik militer organik dan non-organik dari West Papua; hentikan Proyek Strategis Nasional berupa cetak sawah dan penanaman tebu di Kab. Merauke yang merampas tanah adat Rakyat Papua di wilayah Merauke; 

Mendukung kemerdekaan Palestina dari penejajahan kolonial Israel; dan berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua.

*Kawan-kawan yang baik, silakan membaca tulisan-tulisan lainnya terkait Papua dalam tautan ini