BandungBergerak.id - Kota Bandung mempunyai sejarah perfilman. Julukan sebagai kota kreatif tidak luput melekat pada kota kembang ini. Namun, bagaimanakah para kandidat Pilwalkot Bandung 2024 mendukung ekosistem film di kota ini?

“Bandung itu adalah titik awal film Indonesia. Jadi, film Indonesia itu lahir di Bandung,” buka Deden M. Sahid, ketua Bandung Film Commission (BFC) periode 2024-2029, Rabu malam, 13 November 2024 di Aula Perpustakaan Ajip Rosidi.

Deden sedang membuka acara diskusi BFC Talks hasil kolaborasi antara Bandung Film Commission (BFC) bersama Pusat Studi Sunda Perpustakaan Ajip Rosidi, Kedai Jante, Bukan Jumahaan, BSM, dan GM Multimedia. Tajuk acara ini “Masa Depan Perfilman di Kota Bandung: Peluang, Tantangan, dan Strategi Pemerintah Kota”.

Menurut Deden, Bandung mempunyai potensi yang besar dalam dunia perfilman nasional. Dari pelaku industri ini pun banyak berasal dari Bandung. Bahkan film nasional yang per tahunnya memproduksi 200 film, 10 persen produksinya dari kota kembang ini. Di sisi lain ekosistem komunitas filmnya pun masih tetap menggeliat dan festival filmnya pun masih tetap berjalan.

Film sendiri termasuk dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Membuatnya mempunyai potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, mengembangkan industri perfilman ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu sinergitas bersama dari berbagai stakeholder terkait. Apalagi peran pemerintah sangat sentral sebagai pembuat kebijakan.

BFC Talks kali ini mencoba menjawab keresahan itu dengan mengundang empat Calon Wali Kota Bandung untuk menyampaikan visi-misi mereka sekaligus memberikan pandangan serta rencana mereka terkait industri perfilman di Kota Bandung.

“Pemerintah harus turun tangan. Pemerintah harus hadir dalam perfilman di Kota Bandung,” ujar Dadan Riza Wardana, salah satu calon Wali Kota Bandung, yang turut menyetujui Bandung punya potensi yang besar dalam industri kreatif ini.

Dandan menjabarkan ada lima permasalahan yang menjadi tantangan industri perfilman di Kota Bandung. Mulai dari ekosistem yang mesti terpadu, pemanfaatan warisan budaya, dukungan serta kebijakan pemerintah, pengembangan infrastruktur dan teknologi, hingga peningkatan edukasi dan literasi film.

Hal yang ditawarkan Dandan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah memperbanyak ruang publik seperti Creative Hub dan pusat perfilman. Lalu, pemberian apresiasi pada pelaku industri melalui festival film hingga mempermudah perizinan dan mengadakan workshop, seminar, dan diskusi film secara rutin.

Haru Suandaru, calon wali kota nomor urut dua, menginginkan ekosistem perfilman di Bandung lebih kuat lagi ke depannya. Agar para pelaku industri tidak hanya lahir saja di kota ini, tetapi juga turut tumbuh di Bandung.

“Kalau saya ke depan mengusulkan hibah khusus untuk menggairahkan perfilman di Bandung. Untuk belajar film kita akan alokasikan satu film itu 50-100 juta,” usul Haru, jika ia terpilih menjadi Wali Kota Bandung.

Dalam taraf profesional, Haru akan berusaha mengarahkan mereka pada hibah kompetitif dengan jumlah sebanyak 1 miliar rupiah. Selain itu ia berharap ke depannya dapat membuat Dewan Kreatif sebagai ‘rekan sejawat’ wali kota untuk membicarakan soal industri kreatif.

Sebagai figur publik yang sudah lama menyelami dunia industri kreatif, calon wali kota lainnya Muhammad Farhan melihat Bandung perlu membuat sebuah ekosistem komunitas yang tidak hanya mencetak aktor-aktor terbaik, tetapi juga pelatih. Maka ekosistem perlu dibangun bersama dan tugas pemerintah hanya menyetujui saja.

“Kita akan mulai pengarsipan. Karena pengarsipan itu sudah ada amanat di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan kita bisa gunakan untuk HAKI,” ujar Farhan saat ditanya komitmen untuk alokasi anggaran dan prioritas untuk industri perfilman ini.

Menurutnya pengarsipan yang bagus dan tepat dapat meyakinkan para pelaku industri kreatif bahwa karya mereka akan terjamin oleh hukum.

Arfi Rafnialdi, calon wali kota nomor urut 4, berencana untuk memperbanyak ruang putar film dan menjamin kemudahan akses lokasi syuting di Kota Bandung. Ia juga ingin mengaktivasi ulang ruang publik yang sudah ada seperti Taman Film.

Untuk mempermudah akses lokasi syuting, Arfi juga menawarkan simplifikasi proses perizinan, menjalin kerja sama dan kemitraan dengan komunitas film yang ada di Kota Bandung. 

“Pemerintah mau memberikan regulasi dan mengkoneksikan, mengkolaborasi, para pengusaha dengan para komunitas masyarakat. Menurut saya di situ pemerintah bisa hadir,” ujar Arfi saat menjelaskan kunci utama dalam kemudahan akses lokasi. 

Ia juga menekankan, festival film pun perlu dilaksanakan secara terus menerus dan dapat naik ke level yang lebih tinggi (internasional). Menurutnya, film bagi pemerintah bisa sebagai media investasi untuk mempromosikan kota. Arfi juga mengusulkan untuk para pelaku industri film mendapatkan sertifikasi. Sehingga ketika ada produsen film internasional ingin membuat film di Bandung, mereka tidak perlu menggunakan kru dari luar lagi.

Baca Juga: PILWALKOT BANDUNG 2024: Menyimak Gagasan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Debat Perdana
PILWALKOT BANDUNG 2024: Ingat! Kota Ini Belum Bebas Korupsi
PILWALKOT BANDUNG 2024: Jadwal Tahapan, Jumlah DPT, Visi-Misi, dan Nomor Urut Empat Pasangan Calon

Upaya Dari Penggiat Film Lokal

Tidak hanya film nasional saja yang menjadi soal. Film lokal pun harus turut diperhatikan.

Di antara keempat kandidat Wali Kota Bandung, Deden M. Sahid menyatakan ada dua orang yang sudah nge-spill mengenai dukungannya pada pelaku sineas lokal. Misalnya Haru yang mau memberikan insentif pendanaan pada film lokal dan juga Arfi yang akan mengadakan program sertifikasi profesi.

“Jadi, mereka-mereka itu udah paham potensi bahwa film lokal, film pendeklah atau independen. Bisa membawa Kota Bandung ini worldwide,” jelas Deden, seraya menambahkan bahwa film pendek dapat menembus festival film berskala internasional.

Selain itu terkait pengarsipan, Deden mengaku tahapan itu sudah cukup lama dikerjakan oleh Bandung Film Commission. Pengarsipan penting karena bisa menjadi bagian arsip kota untuk mengetahui pertumbuhan kebudayaan kota.

Di sisi lain, sebagai sebuah komisi film lokal, Bandung Film Commission telah banyak melakukan kegiatan sosial di bidang film. Seperti bekerja sama dengan Santos, Brazil, dalam menyelenggarakan Santos-Bandung Film Festival (SBFF).

“Cuma kerja-kerja sosial teh memang harus didukung oleh semua stakeholder. Gak cukup sendirian,” aku Deden.

Acara ini menurut Deden kurang lebih adalah sebuah upaya untuk menjawab tantangan apa yang dihadapi oleh industri perfilman di Indonesia oleh para calon pemimpin yang akan menjabat sebagai Wali Kota Bandung. 

“Intinya mah sinergi antara pemerintah dengan yang kita kerjakan bisa memberikan kebaikan ke kota dan untuk masyarakat,” ujar Deden.

*Kawan-kawan dapat membaca tulisan-tulisan lain Salma Nur Fauziyah atau artikel-artikel tentang Pilkada atau Pilwalkot Bandung 2024