BandungBergerak.id - Muhammad Farhan dan Erwin resmi menjadi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025-2030. Ada banyak masalah akut yang terjadi di Kota Bandung dan membutuhkan perhatian serius dari pasangan ini, mulai dari pengelolaan sampah, kemacetan atau transportasi publik, pendidikan, lingkungan, dan sampai saat ini Kota Kembang masih dibayang-bayangi kasus korupsi.

KPU Kota Bandung menetapkan pasangan ini sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Bandung terpilih untuk periode 2025-2030, dengan raihan suara 523 ribu suara atau 44,64 persen. Selanjutnya, DPRD Kota Bandung akan melakukan pelantikan pada 10 Februari 2025.

Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan menuturkan, akan segera mengakselerasi pelayanan masyarakat seperti mengupayakan dibuka kembali Bandara Husein Sastranegara dan memfokuskan menyelesaikan proyek ducting kabel, termasuk menangani persoalan sampah.

"Agenda utama sampah dulu. Kenapa sampah? Karena masih harus ditangani hingga sekarang. Jadi konsen kita awal itu sampah," ujar Farhan, yang mengenakan baju hansip.

Empat poin permasalahan yang harus dibenahi serta menjadi perhatian di Kota Bandung selain sampah adalah kemacetan dan kesehatan. Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi mengatakan, permasalahan pendidikan juga menjaid tantangan sebab sebentar lagi menghadapi penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Janji-janji Farhan dan Erwin

Farhan dan Erwin mendaftar resmi ke KPU Kota Bandung untuk mengikuti kontestasi Pilwalkot Bandung 2025, Kamis, 29 Agustus 2024. Pasangan ini dinilai paling populer ketimbang calon-calon lainnya. Karier Farhan yang lama berkecimpung di dunia hiburan mulai menjadi pemandu acara, artis, dan penyiar radio membuat publik Kota Bandung tak asing.

Politisi fakultas ekonomi Unpad ini mulai berkarier politik pada tahun 2019 ketika terpilih menjadi Anggota DPR RI 2019-2025 yang diusung Partai NasDem di Dapil Jawa Barat dengan mengantongi 52.033 suara. Sebelum mendaftar menjadi calon Wali Kota dan calon WakilWali Kota Bandung, Farhan tercatat menjadi calon legislatif dapil 1 Jawa Barat di bawah perahu Partai Nasdem dengan nomor urut 1.

Sementara itu, Wakil Wali Kota terpilih 2025-2030 Erwin merupakan politikus Partai Keadilan Bangsa (PKB). Pria asal Kiaracondong ini pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bandung Komisi D periode 2019-2024. Komisi D membidangi kesejahteraan rakyat baik di bidang pendidikan, keluarga berencana, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, agama, kebudayan, sosial, pemberdayaan perempuan, HIV/AIDS dan Nortika, perpustakaan, serta pendidikan. 

Sebagai wakil rakyat dalam pemilu 2019, Erwin mendapatkan perolehan suara 15.490 di Dapil 3 yaitu Batununggal, Kiaracondong, Lengkong. Di perjalanan politiknya di Komisi D yang membidangi pendidikan, perusahaan yang terkait dengan Erwin pernah mengikuti tender pengadaan peralatan pembelajaran jarak jauh untuk sekolah di masa pandemi Covid-19. Meski belakangan ia telah membantah persoalan tender ganjil ini.  

Baca Juga: Tender Ganjil Pembelajaran Daring Kota Bandung
PILWALKOT BANDUNG 2024: Optimisme Kang Erwin
WAJAH CALON WALI KOTA BANDUNG DI BALIHO #1: Muhammad Farhan Ingin Beberes Bandung

Korupsi

Maju dalam kontestasi Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Bandung, Farhan dan Erwin mengusung ‘Bandung Utama’ yaitu Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis. Di antara program kerjanya yaitu misi pengeloaan tata pemerintahan yang amanah, jujur, akuntabel, dan terpecaya. Salah satu poin di misi ini yakni antikolusi, korupsi, nepotisme (KKN) serta anti suap.

Sebelum ditetapkan resmi menjadi Wali Kota Bandung terpilih, Farhan berjanji untuk tidak korupsi. Ia juga mengutarakan perasaan mirisnya pada sejumlah pejabat Pemkot Bandung yang terjerat korupsi. 

“Sebagai warga Bandung saya sedih, KPK dalam dua tahun ini panen (banyak menjadikan tersangka korupsi) di Kota Bandung,”  kata Farhan dilansir dari laman bandung utama.  

Farhan mengatakan, seharusnya pemimpin menjadi teladan baik bagi masyarakat. Ia bertekad menjaga integritas dalam menyejahterakan warganya dalam hal anggaran nantinya akan ditambah untuk meningkatkan kualitas layanan seperti dalam bidang pendidikan sampai program ekonomi. 

“Subsidi itu kewajiban pemerintah. Contohnya, pemerintah harus memberikan subsidi untuk pengembangan SDM, kesehatan, pendidikan, juga berbagai insentif lainnya untuk warga,” jelasnya.

Pemkot Bandung memang berturut-turut diguncang kasus korupsi sejak 2023 dan 2024. Bahkan sebelum tahun-tahun itu. Maret 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan eks-Sekda Kota Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka baru atas kasus korupsi program smart city Kota Bandung. Kasus ini merupakan hasil pengembangan dari operasi tangkap tangan KPK setahun sebelumnya terhadap Wali Kota Yana Mulyana.

Korupsi di tubuh pemerintahan Kota Bandung bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, Wali Kota Dada Rosada dan Sekda Edi Siswadi tersandung kasus suap hakim bansos. Tak heran jika Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2023 yang menempatkan Kota Bandung pada peringkat kedua terendah di Jawa Barat, dengan skor integritas 65,48—turun 9,8 persen dari tahun sebelumnya (Dokumen Aspirasi Wargi Bandung 2029, data hasil diskusi, survei, dan kolaborasi Demokrasi Kita).

*Kawan-kawan dapat membaca karya-karya lain dari Muhammad Akmal Firmansyah, atau artikel-artikel lain tentang Korupsi di Bandung