• Berita
  • Cerita Visual Aksi Indonesia Gelap antara Bandung Jakarta, Kaum Ibu Bersama Orang-orang Muda yang Melawan

Cerita Visual Aksi Indonesia Gelap antara Bandung Jakarta, Kaum Ibu Bersama Orang-orang Muda yang Melawan

Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar rakyat Indonesia. Anggaran kedua sektor ini justru dipangkas pemerintah.

Kaum ibu turut aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025. (Foto: Abdullah Azam Dienullah/BandungBergerak)

Penulis Muhammad Akmal Firmansyah22 Februari 2025


BandungBergerak.id"Negara ini diselimuti kegelapan, karena pemerintah menyampingkan pendidikan dan kesehatan," kata orator perempuan dengan almamater kampus berwarna kuning di depan Gedung DPRD Jabar, Bandung, Jumat, 21 Februari 2025.

Aksi Indonesia Gelap tidak hanya terjadi di Bandung melainkan meluas di berbagai kota, tak terkecuali Jakarta. Aksi ini diikuti orang-orang muda dari elemen mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil. Bahkan di Jakarta kaum ibu turut turun ke jalan bersama orang-orang muda.

Perempuan turun ke jalan dalam Aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.  (Foto: Abdullah Azam Dienullah/BandungBergerak)
Perempuan turun ke jalan dalam Aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025. (Foto: Abdullah Azam Dienullah/BandungBergerak)

Orasi-orasi aksi Indonesia Gelap di depan gerbang DPRD Jabar yang dilapisi pagar kawat berduri dibalas dengan gemuruh suara massa. "Hidup perempuan yang melawan!".

Aksi Indonesia Gelap menuntut pemerintah untuk membatalkan kebijakan-kebijakan yang memudaratkan rakyat seperti pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan demi efisiensi APBN. Padahal rakyat berhak memanfaatkan APBN.

Aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.  (Foto: Abdullah Azam Dienullah/BandungBergerak)
Aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025. (Foto: Abdullah Azam Dienullah/BandungBergerak)

Aksi yang membela kepentingan rakyat ini mengusung poster-poster satire yang menggelitik terhadap kebijakan efisiensi anggaran rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di antaranya "Dua tiga naik kuda stop bercanda," "Pemborosan ketidakefisienan," dan "Indonesia Emas Rakyat Lemas”.

Masa juga mengusung bendera anime One Piece, spanduk "Indonesia Gelap", dan "Makanan Beracun Gratis"—pelesetan dari makan bergizi gratis program Prabowo-Gibran.

Aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.  (Foto: Abdullah Azam Dienullah/BandungBergerak)
Aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025. (Foto: Abdullah Azam Dienullah/BandungBergerak)

Masa aksi bergiliran menyampaikan orasi lewat pengeras suara. Sesekali mereka menyanyikan bersama lagu Bayar, Bayar, Bayar dari band Sukatani yang dilarang dan diminta klarifikasi oleh polisi.

"Mau korupsi bayar polisi. Mau gusur rumah bayar polisi. Mau babat hutan bayar polisi. Mau jadi polisi bayar polisi. Aduh aduh ku tak punya uang. Untuk bisa bayar polisi," seru massa aksi.

Aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.  (Foto: Abdullah Azam Dienullah/BandungBergerak)
Aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025. (Foto: Abdullah Azam Dienullah/BandungBergerak)

Mereka juga menuliskankan nada-nada geram di dinding depan pintu gerbang DPRD Jabar sembari menempel poster. "Bukannya bangun pendidikan malah bangun batalion".

Dari sore hingga petang massa aksi terus bertambah dan tumpah di ruas Jalan Diponegoro. Selain berorasi, membacakan puisi-puisi perlawanan, mereka melakukan aksi simbolis dengan melemparkan telur busuk yang berarti busuknya kebijakan-kebijakan yang dibikin pemerintah. Setelah itu massa membakar ban, asap hitam tebal membumbung.

Aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.  (Foto: Abdullah Azam Dienullah/BandungBergerak)
Aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025. (Foto: Abdullah Azam Dienullah/BandungBergerak)

"Sekecil-kecilnya perlawanan adalah melawan," demikian bunyi poster mereka.

Menjelang petang hujan deras mengguyur. Namun hal itu tidak membuat semangat massa aksi lengah. Mereka tetap di titik aksi dan merengek masuk ke Gedung DPRD Jabar sembari melemparkan petasan. Sementara itu di dalam aparat kepolisian juga siap mengadang.

"Sekecil-kecilnya perlawanan adalah melawan".

Aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.  (Foto: Abdullah Azam Dienullah/BandungBergerak)
Aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025. (Foto: Abdullah Azam Dienullah/BandungBergerak)

Baca Juga: Parade Poster Protes Indonesia Gelap di Kawat Berduri DPRD Jabar, Menyuarakan Penderitaan Rakyat dan Bersolidaritas untuk Sukatani
Aksi Indonesia Gelap di Bandung: Pemerintah Telah Meninggalkan Kesehatan dan Pendidikan
Solidaritas untuk Sukatani dari Aksi Kamisan Bandung, Putar Lagu “Bayar, Bayar, Bayar” di Seberang Polrestabes

Aksi Indonesia Gelap di Jakarta

Aksi Indonesia Gelap juga tumpah di Jakarta. Aksi yang didominasi mahasiswa dari lintas kampus ini memadati kawasan sekitar Patung Kuda. Selain mahasiswa, ibu-ibu maupun elemen dari masyarakat sipil juga turun aksi.

Aksi Indonesia Gelap di DPRD Jabar, Bandung, Jumat, 21 Februari 2025 menolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat.  (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak)
Aksi Indonesia Gelap di DPRD Jabar, Bandung, Jumat, 21 Februari 2025 menolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat. (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak)

Mereka menuntut pengesahan Undang Undang Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Tuntutan tolak undang-undang antirakyat meliputi menolak Revisi UU TNI, Revisi UU Polri, Tatib DPR, Revisi UU Kejaksaan, dan UU Minerba Perpu Cipta Kerja.

Massa juga menuntut evaluasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran, kabinet gemuk, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, PSN bermasalah, penghapusan tunjangan kinerja dosen, hilirisasi, dan BPJS. Tuntutan lainnya, menolak multifungsi TNI-Polri, Inpres No 1/2023, Danantara, pembangunan IKN, 20 juta hektare Food Estate dan energi, serta PPN sektor layanan dasar.

Aksi Indonesia Gelap di DPRD Jabar, Bandung, Jumat, 21 Februari 2025 menolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat.  (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak)
Aksi Indonesia Gelap di DPRD Jabar, Bandung, Jumat, 21 Februari 2025 menolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat. (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak)

Ketimpangan Anggaran

Efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo-Gibran didasari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Di tengah gencarnya penghematan ini ada 17 kementerian/lembaga yang lolos dari pemangkasan. Kebijakan inilah yang menuai sorotan luas karena cenderung timpang. Sektor-sektor yang dianggap lebih mendasar untuk pelayanan publik justru kena pangkas.

“Program penghematan ini cenderung timpang, sektor-sektor tertentu yang sebenarnya lebih fundamental, lebih mendasar untuk pelayanan publik justru kena pemangkasan,” kata Guru Besar UGM Bidang Manajemen Kebijakan Publik Wahyudi Kumorotomo, di laman resmi

Aksi Indonesia Gelap di DPRD Jabar, Bandung, Jumat, 21 Februari 2025 menolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat.  (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak)
Aksi Indonesia Gelap di DPRD Jabar, Bandung, Jumat, 21 Februari 2025 menolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat. (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak)

Ia menyayangkan, banyak kementerian-kementrian yang yang lebih strategis dan lebih penting bagi rakyat, seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Kebudayaan jutsu mendapatkan pemotongan anggaran. Sedangkan Kementerian Pertahanan justru lolos dari hal tersebut, bahkan pembelian alutsista terus berjalan.

Menurutnya, efisiensi ini sebenarnya bisa ditunda untuk dialokasikan ke pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial masyarakat, dan sektor-sektor mendasar lainnya. “Bukan berarti tidak setuju penghematan, realokasi, atau efisiensi apapun namanya, tetapi efisiensi itu juga harus tepat,” jelasnya.

Aksi Indonesia Gelap di DPRD Jabar, Bandung, Jumat, 21 Februari 2025 menolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat.  (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak)
Aksi Indonesia Gelap di DPRD Jabar, Bandung, Jumat, 21 Februari 2025 menolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat. (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak)

Wahyudi menekankan pemerintah harus benar-benar mengkaji ulang efisiensi ini. Terlebih, menurutnya efisiensi saat ini sangat sulit dilakukan mengingat profil kabinet yang membengkak. Formasi kabinet gemuk berdampak besar pada anggaran yang kini naik hampir dua kali lipat daripada anggaran tahun sebelumnya yang hanya memiliki 34 kementerian.

Menurutnya, dengan peraturan yang masih tetap sama, kabinet akan tetap menyedot dana yang besar. Ia memberikan contoh, bahwa menteri dan wakil menteri memiliki jatah tunjangan yang tidak terlalu berbeda. Wakil menteri bahkan mendapatkan 85 persen tunjangan dari jabatan menteri.

Aksi Indonesia Gelap di DPRD Jabar, Bandung, Jumat, 21 Februari 2025 menolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat.  (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak)
Aksi Indonesia Gelap di DPRD Jabar, Bandung, Jumat, 21 Februari 2025 menolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat. (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak)

“Kenyataanya menteri dan wakil menteri yang kita miliki sudah banyak, apalagi ditambah dengan staf khusus yang terus bertambah, sudah pasti akan menyedot anggaran. Terlebih, banyak dari staf khusus ini tidak berhubungan langsung dengan misi dari Kementerian dan tidak selalu meningkatkan kinerja pemerintahan yang bersangkutan,” paparnya.

*Kawan-kawan yang baik bisa membaca tulisan-tulisan lain dari Muhammad Akmal Firmansyah, atau artikel-artikel lain tentang Indonesia Gelap

Editor: Iman Herdiana

COMMENTS

//