BandungBergerak.id - Jawa Barat, negeri padat penduduk dengan permasalahan pelik. Tingginya jumlah populasi Tatar Priangan diiringi angka pengangguran, kemiskinan, dan persoalan pendidikan. Masalah inilah yang menjadi pekerjaan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang baru dilantik.

Di bidang pendidikan Dedi Mulyadi langsung memancing perhatian publik terkait kebijakan pelarangan study tour. Ia tak segan memecat Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang tetap memberangkat siswanya study tour. Ia juga mencanangkan menghapus wisuda dari tingkat TK, SD, dan SMP karena kegiatan tersebut dinilai tidak relevan dengan pendidikan.

Pemerhati pendidikan yang juga Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Barat Dan Satriana mengingatkan, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan memiliki janji-janji visi misi semasa kampanye yang mesti ditunaikan dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Dengan rencana kerja tolok ukurnya lebih jelas tersistematis, sikap kita pada gubernur bukan pada individualnya. Saya kira jangan juga kita terjebak pada satu dua pernyataan mari kita kawal bersama, janji kampanye dan visi misi beliau,” kata Dan Satriana, saat dihubungi BandungBergerak, Senin, 24 Februari 2025.

Dedi Mulyadi mempunyai misi menggembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter. Menurut Dan Satriana, Jawa Barat membutuhkan penambahan SMA dan SMK ataupun ruang-ruang kelas baru untuk meningkatkan daya tampung.

Persoalan lain, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pendidikan dasar di Jawa Barat belum mencapai 100. Menurut Dokumen Jawa Barat dalam Angka 2025, Angka Partisipasi Murni di Provinsi Jawa Barat 2023-2024 menunjukkan adanya tren peningkatan di semua jenjang pendidikan SD/MI sampai dengan SMA/SMK/MA.

APM SD/MI sebesar 98,53 persen, SMP/MTs sebesar 84,61 persen, dan SMA/SMK/MA sebesar 60,68 persen. Namun, capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pada pada jenjang SD/MI mengalami penurunan.

Dari data tersebut terlihat APM di Jawa Barat secara umum belum 100. Hal ini menjadi tantangan yang mesti dijawab Pemprov Jabar di bawah Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Wajib Militer

Dedi Mulyadi juga menyinggung tentang program wajib militer bagi siswa sekolah menengah atas (SMA) di Jawa Barat. Rencananya wajib militer akan dimasukkan ke mata pelajaran bela negara. Dedi beralasan, program iniuntuk menghindarkan anak-anak SMA terlibat geng motor dan perkelahian. Ia juga berencana program wamil ini akan dikerjasamakan dengan Komando Daerah (Kodam) Militer III/Siliwangi dan Kepolisian Daerah Jawa Barat. (https://news.okezone.com/read/2025/02/24/525/3116809/5-gebrakan-dedi-mulyadi-usai-dilantik-jadi-gubernur-jabar-pecat-kepsek-hingga-wajib-militer?page=3)

Terkait wajib militer ini Dan Satriana mengatakan, hal itu mesti dilihat dari kewenangan pemerintah daerah khususnya gubernur. Juga mesti mengacu pada undang-undang.

“Apakah wajib militer menjadi kewenangan dari seorang gubernur, karena sependek yang saya tahu dalam konteks pengembangan karakter sesuai dengan kewajibannya memperkuat kurikulum lokal yang memang kewenangan beliau dan bisa berdampak kepada tujuan yang diharapkan, peningkatkan displin atau penggembangan karakter,” beber Dan.

Baca Juga: Study Tour dan Logika Drama Sang Gubernur
Meragukan Keberpihakan Konten Dedi Mulyadi pada Perempuan Selain Demi Mendulang Suara
PILGUB JABAR 2024: Membaca Langkah Dedi Mulyadi Setelah Ridwan Kamil Meninggalkan Jabar

Dari Monorel hingga Efisiensi Anggaran

Di sektor transportasi darat, Mantan Bupati Purwakarta yang dikenal dengan sebutan Bapak Aing ini merencanakan pengembangan monorel di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya, yaitu Kota Bandung sampai Kabupaten Sumedang untuk mengatasi kemacetan dan menguatkan konektivitas antarkota.

Dia juga menegaskan akan mengalokasikan anggaran Pemprov Jabar secara efisien dengan program berdampak langsung ke masyarakat. Menurutnya, anggaran kegiatan yang tidak berdampak seperti perjalanan dinas dan seremonial di hotel akan dihapus.

Ada pun priotas program Dedi Muyladi-Erwan Setiawan di antaranya: 

1. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) dari anggaran 60 miliar rupiah menjadi 1,2 triliun untuk meningkatkan akses pendidikan yang lebih layak;

2. Perbaikan jalan dari anggaran 600 miliar rupiah menjadi 2,4 triliun ruiah untuk mempercepat perbaikan serta pembangunan jalan di seluruh Jabar;

3. Penyediaan Listrik untuk Masyarakat Miskin dari 20 miliar rupiah menjadi 350 rupiah untuk memperluas akses energi;

4. Program Rumah Tidak Layak Huni dari 20 miliar rupiah menjadi 120 miliar untuk membantu warga memperbaiki rumah yang tidak layak huni.

Data Penduduk Jawa Barat

Jumlah penduduk Jawa Barat terus meningkat setiap tahunnya. Sensus Penduduk 2020 mencatat penduduk Jawa Barat sebanyak 48,27 juta jiwa. Namun berdasarkan proyeksi penduduk 2020-2035 hasil SP2020, pada tahun 2025 jumlah penduduk di Jawa Barat mencapai 50,76 juta jiwa.

Dari data itu, penduduk laki-laki sebanyak 25,68 juta orang atau 50,56 persen dari penduduk Jawa Barat. Sementara, jumlah penduduk perempuan di Jawa Barat sebanyak 25,08 juta orang atau 49,44 persen dari penduduk Jawa Barat. Artinya terdapat 102 hingga 103 laki-laki di per 100 perempuan Jawa Barat pada tahun 2025.

Dengan luas daratan Jawa Barat sebesar 35,38 ribu kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Jawa Barat sebanyak 1.370,38 jiwa per kilometer persegi. Dengan kepadatan wilayah terbesar berada di Kota Bandung yaitu 15.299,74 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk Jawa Barat paling besar masih di wilayah Kabupaten Bogor.

Dengan luas geografis sebesar 7,66 persen wilayah Jawa Barat, Kabupaten Bogor dihuni oleh 5,72 juta penduduk atau 11,27 persen penduduk Jawa Barat. Jumlah penduduk terbesar kedua terdapat di Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk sebanyak 3,78 juta orang, yaitu sebesar 7,45 persen. Sementara jumlah penduduk paling kecil di Kota Cirebon dan Kota Banjar dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 347,54 ribu atau sebesar 0,68 persen dan 211,96 ribu atau sebesar 0,42 persen.

Angkatan Kerja dan Pengangguran

Jawa Barat menghadapi masalah pengangguran tidak sedikit. Jumlah angkatan kerja Jawa Barat pada Agustus 2024 sebanyak 26,18 juta dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,75 persen. Penduduk yang bekerja di Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sebanyak 24,42 juta orang, menurun sebanyak 1,08 juta orang dari Agustus 2023.

Persoalan sosial lainnya adalah kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada Maret 2024 mencapai 3,85 juta orang. Pada periode Maret 2023 - Maret 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebanyak 7,28 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 47,21 ribu orang. 

Persoalan di Jawa Barat membutuhkan kerja-kerja serius dari nakhoda dan jajaran ASN di Provinsi Jawa Barat. Ledakan penduduk Jawa Barat dan segudang persoalannya tidak bisa dianggap sepele.

*Kawan-kawan yang baik silakan membaca tulisan lain Muhammad Akmal Firmansyah atau artikel-artikel tentang Jawa Barat