BandungBergerak.id – Selama berpuluh-puluh tahun warga di empat RW Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung menempati tanah garapan. Kini ruang hidup mereka dibayang-bayangi penggusuran oleh perusahaan yang mengklaim tanah mereka. Warga kemudian membentuk Forum Warga Sukahaji Melawan sebagai upaya menghadapi penyerobotan lahan.

Perwakilan Forum Warga Sukahaji Melawan Warsidi menuturkan, sengketa lahan ini bermula ketika jongko-jongko penjual kayu di Sukahaji diklaim oleh Junus Jen Suherman dan Juliana Kusnandar. Klaim lalu melebar ke permukiman warga pada tahun 2009.

Menurut Warsidi, sudah beberapa kali warga diminta mengosongkan rumah-rumah mereka oleh perwakilan perusahaan maupun aparat.

“Tetapi gak berhasil. Kemudian, tahun 2011 menggeser ke warga dari RW 01, 02, 03, dan 04, di situ mereka melakukan semacam memberikan kerohiman ngasih 750 ribu rupiah per kepala keluarga untuk mengosongkan lahan,” kata Warsidi kepada BandungBergerak, Minggu, 16 Maret 2025.

Tahun 2013, warga melakukan pertemuan dengan pihak kecamatan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pihak perusahaan untuk membahas siapa pemilik dokumen kepemilikan tanah yang sah. Akan tetapi pertemuan ini tidak membuahkan titik terang.

Di tahun yang sama, Warsidi dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Terungkap bahwa perusahaan mengklaim memiliki 82 sertifikat, tetapi mereka hanya mampu menunjukkan 11 fotokopian sertifikat, itu pun datanya tidak sesuai dengan area lokasi yang disengketakan.

“Setelah itu kita kerahkan warga sini untuk mengecek sertifikat tersebut ternyata ketemu bukan di daerah ini (Sukahaji) tetapi ada di Jamika dan Pagarsih. Kita dipertemukan dengan BPN. Katanya dari BPN klarifikasi itu sertifikat Jamika,” terang Warsidi.

Hal yang sama dituturkan oleh warga lainnya, Ronal bahwa 82 sertifikat yang diklaim perusahaan tidak memiliki titik yang jelas. “Patokan hektarenya gak ada, surat tanah titiknya bukan di sini, bukti pertama di Jamika. Sertifikat hak milik yang sama, data yang sama, nama yang sama di tahun 2025 tiba-tiba berubah luasnya, tiba-tiba berubah lokasinya. Siapa yang salah BPN atau aplikasinya,” kata Ronal. 

Ronal menjelaskan, Undang Undang Pokok Agraria tahun 1960 menyatakan, tanah penggarap yang ditempati berpuluh-puluh tahun dikembalikan ke penggarap untuk hak guna pakai bukan hak milik.

“Sehingga, kami warga dan forum-forum koordinator RT menolak kehadiran mereka dan melawan titik penghabisan,” ujar Ronal.

Baca Juga: Penggusuran Tamansari
Bandung, dari Penggusuran ke Penggusuran
Penggusuran Rumah di Kota Bandung Menjadi Perhatian Mahasiswa

Alasan Warga Tetap Bertahan

Kawasan sengketa lahan Sukahaji pernah dilanda kebakaran hebat pada tahun 2018. Api menghanguskan sekitar 40 jongko penjual kayu, 30 unit rumah nonpermanen, 1 unit mobil ambulance warga, 3 unit mobil, dan 2 unit motor hangus. Api melahap hunian padat penduduk serta lahan kosong yang digunakan untuk penyimpanan kayu seluas 600 meter persegi.

Akibat kebakaran ini ada 58 KK atau 230 jiwa yang terdampak. Sebanyak 25 KK memilih berada di tenda pengungsian, sementara sisanya mengungsi ke rumah sanak saudaranya (Republika, 18 November 2018).

Terkait pembangunan kembali rumah-rumah warga, Lurah Sukahaji Achmad Roni yang mengunjungi korban di tenda pengungsian menjelaskan, hal itu mesti dibahas di rapat dengan pimpinan Kota Bandung. Hasil rapat nantinya akan memberikan solusi tempat tinggal bagi para korban ke depannya. Rapat ini perlu dilakukan karena menyangkut status kepemilikan tanah yang menjadi lokasi kebakaran.

Jika warga tidak bisa lagi membangun di tanah tersebut, kata dia, Pemkot Bandung memiliki alternatif solusi lainnya. Warga akan direlokasi ke rusunawa milik pemkot. "Kami dengan dinsos akan koordinasi, kita punya rusunawa di Rancacili, Cingised dan Cicabe yang bisa ditinggali warga dengan kondisi yang lebih layak," kata Roni, dikutip dari Republika.

Peristiwa kebakaran menimbulkan trauma bagi warga yang hidup di lahan sengketa. Ketakutan digusur membayangi Ketua RT 04 Ahmadin. Ia menuturkan, selama dua bulan terakhir sejak mencuatnya rencana pengosongan rumah ia terpaksa melakukan ronda malam untuk menjaga kampungnya.

“Saya sudah capek, sampai bergadang tiap malam, karena takut dibakar lagi, keluar memantau lagi. Dulu setelah kebakaran dihalangi-halangi, karena belum ada izin,” tutur Ahmadin, kepada BandungBergerak.

Ahmadin meminta pihak penggembang membuktikan dengan surat yang sah secara hukum didampingi BPN terkait kepemilikan tanah. Mereka tidak bisa melakukan pemasangan plang dan penutupan lahan dengan seng tanpa proses peradilan.

“Suratnya masih abu-abu, yang punyanya tidak jelas. Saya berharap itu, silahkan pihak penggembang bahwa sertifikat yang sah secara hukum, didampingi oleh BPN, sejauh ini tidak ada pemaparan dari BPN,” terangnya.

Ahmadin juga khawatir dengan pihak pengacara yang blusukan ke rumah-rumah warga bersama aparat untuk melakukan pengosongan lahan. “Pengacara blusuk ke rumah itu sama aparat, katanya aparat mengamankan tapi kok berpihak ke sana. Pemasangan patok kemarin diawasi juga, belum ada surat dari pengadilan,” jelasnya.

Warsidi menambahkan, sebagai warga yang tercatat dalam data kependudukan sipil, mengapa ia diperlakukan seperti warga liar. Sampai sekarang ia dan warga lainnya masih menghadapi ancaman penggusuran.

“Kita itu warga tetap, bukan warga liar, punya hak suara juga. Kenapa kok digitukan, tapi kok pemimpin daerah tidak ada yang melihat, gak ada satu pun pihak yang menegok, gak pernah perhatian sama sekali,” tambah lelaki berumur 75 tahun ini.

Hal yang sama dituturkan juga oleh ibu dua anak satu cucu, Rundiati (55 tahun) yang memilih bertahan mempertahankan ruang hidupnya.

“Aku udah dari tahun 1999, dianya merasa punya di sini. Sebenarnya waktu diliatin suratnya ternyata engga asli, pengin bukti yang asli, karena warga udah lama di sini,” jelas Rundiati.

Rencana penggusuran Sukahaji juga ramai di media sosial. Akun instagram @sukahajimelawan mengabarkan bahwa pada tahun 2022 di wilayah Sukahaji ditetapkan sebagai zona kumuh. Status ini semakin memperumit keadaan sekaligus menghambat hak kesejahteraan warga seperti pengadaan air bersih, drainase, dan infrakstruktur yang mestinya dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandung.

Akun tersebut menyebutkan, pengacara dari pihak perusahaan Junus Jen Suherman dan Juliana Kusnandar telah menawarkan kompensasi kepada warga dan meminta pengosongan rumah 7 April 2025. Namun hal ini dilakukan tanpa ada keputusan pengadilan.

BandungBergerak mencoba menghubungi kuasa hukum Junus Jen Suherman dan Juliana Kusnandar yakni Rizal Nusi dan Patners yang berkantor di Jalan Gayungsari XI49 Surabaya melalui email dan pesan singkat Whatapps, Senin, 17 Maret 2025. Namun tidak berbalas. Selasa, 18 Maret 2025 BandungBergerak kembali mengirimkan pesan serupa dan beberapa menit kemudian menelepon langsung. Tetapi sampai berita ini diturunkan belum ada jawaban.

*Kawan-kawan bisa membaca artikel-artikel lain dari Muhammad Akmal Firmansyah, atau tulisan-tulisan menarik lain tentang Penggusuran