BandungBergerak.id - Pemberdayaan masyarakat menjadi kata kunci dalam mencegah melambungnya angka kemiskinan akibat pandemi Covid-19. Seperti diketahui, pagebluk tidak hanya meruntuhkan sistem kesehatan, melainkan juga menenkan ekonomi masyarakat pada titik terendah. PHK dan pengangguran meningkat seperti berlomba ingin menambah angka kemiskinan ekstrem.

Pagebluk terbukti telah menambah jumlah kemiskinan di kota maupun desa. Di Bandung, tren angka kemiskinan dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung. Tercatat, jumlah penduduk miskin Kota Bandung mengalami penurunan sejak tahun 2013. Dari 117.700 orang pada tahun tersebut, jumlahnya menurun menjadi 85.670 orang pada tahun 2019.

Pada 2020, dunia dilanda petaka global yang menghantam perekonomian. Jumlah penduduk miskin Kota Bandung pun meningkat menjadi 100.020 jiwa. Angka ini diperkirakan bisa meningkat mengingat pagebluk masih terus berlangsung.

Hal serupa terjadi pada lingkup yang lebih besar, yakni Jawa Barat. Sebelum pagebluk Covid-19 melanda, tingkat kemiskinan di Jawa Barat sudah mengkhawatirkan. Datangnya pagebluk telah mendorong angka kemiskinan menjadi kemiskinan ekstrem. 

Setkab.go.id merilis ada lima daerah di Jabar yang menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem. Dari lima daerah itu, total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 460.327 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga.

Dalam situasi murung pagebluk, peran pemerintah amat diperlukan. Program pemberdayaan masyarkat terdampak pagebluk mendesak untuk segera dilakukan. Hal ini terungkap dalam seminar internasional The 19th Economix, dengan tema “Paving Ways Out of Poverty: A Quest to Empower the World’s Underprivileged” yang digelar Kajian Ekonomi dan Pembangunan Indonesia (Kanopi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Dalam seminar tersebut, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyampaikan bahwa pandemi berdampak besar terhadap peningkatan kemiskinan masyarakat. Permasalahan ini perlu direspons dengan adanya program pemberdayaan kelompok masyarakat kurang mampu melalui pelatihan peningkatan keterampilan.

“Program ini sangat penting mengingat masyarakat kurang mampu tidak memiliki kapasitas yang memadai karena kurangnya pengetahuan dan akses fasilitas. Dengan program tersebut, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengakses fasilitas dan memenuhi kebutuhannya,” kata Susi, mengutip laman resmi Universitas Indonesia, Sabtu (19/2/2022).

Hal senada juga disampaikan pula oleh mantan Menteri Riset dan Teknologi RI Bambang Brodjonegoro. Menurutnya, peningkatan kemiskinan akibat pandemi Covid-19 diperparah dengan perubahan iklim di kawasan Asia Selatan dan sub-Sahara Afrika pada akhir 2020.

“Permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui beberapa tindakan, yaitu membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengalokasikan dana lebih besar untuk mencegah masalah sosial melalui program pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan kolaborasi dan kerja sama global demi membantu masyarakat miskin di seluruh dunia,” papar Bambang, pada acara yang sama.

Baca Juga: Kecamatan Antapani: Antara Warga Menengah Atas dan Kemiskinan
Kemiskinan tidak Berbanding Lurus dengan Kemalasan
Ratusan Ribu Warga Jabar Mengalami Kemiskinan Ekstrem

Pemulihan Ekonomi dengan KUR

Menteri Pariwasata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sepakat bahwa pemberdayaan masyarkat akan membantu pemulihan ekonomi yang tergerus pagebluk. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat kurang mampu dapat dilakukan di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata dengan menyediakan lapangan kerja melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di destinasi wisata seluruh Indonesia.

“Pemberdayaan masyarakat berfokus pada beberapa program, seperti desa wisata dan pendidikan vokasi di bidang pariwisata. Desa wisata diproyeksikan dapat meningkatkan kapabilitas dan kesiapan masyarakat untuk menjadikan daerahnya sebagai destinasi wisata. Program ini dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi pariwisata yang diberikan pada masyarakat,” kata Sandi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah melakukan sensus penduduk di bidang sosial-ekonomi untuk meningkatkan akurasi data bantuan sosial dalam mengatasi kemiskinan.

Selain itu, pemerintah juga menggalakkan kredit usaha rakyat (KUR) yang ditujukan untuk mendorong jiwa wirausaha masyarakat.

“KUR ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui kegiatan usaha. Bukan hanya UMKM yang sudah ada, masyarakat yang terdampak pandemi, seperti pekerja yang di-PHK, juga dapat memanfaatkan program ini,” katanya.

Seminar ini menghadirkan Duta Besar Britania Raya untuk Indonesia-Timor Leste, H.E. Owen Jenkins yang menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 menciptakan krisis yang mengakibatkan peningkatan kemiskinan dan ketimpangan sosial di dunia. Peningkatan kemiskinan ini berusaha diatasi melalui kebijakan dalam negeri maupun global, meliputi peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat, dan kemudahan akses kesehatan melalui kolaborasi antarnegara.