BandungBergerak.id - Warga Bandung masih dipusingkan dengan kelangkaan minyak goreng. Apalagi saat ini warga menghadapi bulan Ramadan di mana harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Pemerintah Kota Bandung telah menggelar beberapa kali operasi pasar minyak goreng, meski dengan kapasitas terbatas.

Pemerintah diminta agar segera bertindak dengan mengendalikan rantai pasok kebutuhan pokok. Sudah menjadi rahasia umum, di saat permintaan suatu barang naik, maka harga pun menjadi naik. Di balik itu, ada pihak yang bermain mengutak-atik harga.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad). Maman Setiawan, mengatakan tata niaga dan rantai pasok di Indonesia belum siap dan efisien. Akibatnya, ketika permintaan naik ditambah pasokan terbatas, maka harga akan meningkat.

Maman menjelaskan, penyebab utama dari fenomena yang terus berulang setiap tahun ini terletak dari rantai pasoknya. Rantai pasok pangan di Indonesia memiliki jalur distribusi yang panjang. Mulai dari petani, tengkulak, ritel, baru sampai ke tangan konsumen.

Jika tata niaga tersebut diatur dan dikendalikan dengan baik, seharusnya harga bahan pokok tetap stabil, baik menjelang hari raya ataupun di luar hari raya. Dengan tata niaga yang baik, stok pangan pun akan tetap terjaga.

Diakui Maman, beberapa titik rantai pasok didominasi pelaku usaha yang memungkinkan mereka memainkan harga. Hal ini yang kerap disebut sebagai kartel atau mafia pangan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mendeteksi bahwa ada koordinasi di antara kartel dalam proses rantai pasok pangan.

Hasil riset yang dilakukan Maman bersama Bank Indonesia pada 2019 menunjukkan, permasalahan di sektor bahan pokok dapat memicu terjadinya inflasi, khususnya di wilayah Priangan Timur. Salah satu penyumbang terbesar dari masalah tersebut ada di rantai pasok.

“Harga di petani sebenarnya aman, ketika masuk ke tengkulak mereka akhirnya mampu memainkan harga. Hal inilah yang harus dibenahi bagaimana agar rantai pasok lebih efisien dan mampu mencegah terjadinya kartel,” ungkap Maman, dikutip dari laman resmi Unpad, Senin (14/3/2022).

Maman mendorong pemerintah perlu melakukan perbaikan terhadap rantai pasok. Pemotongan jalur yang tidak perlu diperlukan agar tidak terjadi manipulasi harga di pasar. Dengan demikian, diperoleh harga jual petani yang wajar dan harga konsumen yang juga wajar.

Dalam menstabilkan harga, pemerintah bisa mengendalikan langsung bahan pokok yang tata niaganya belum beres, seperti membuat harga ecerah tertinggi (HET) untuk sejumlah bahan pokok, menetapkan harga dasar gabah, hingga menentukan harga plafon beras.

Pembentukan Badan Pangan Nasional pada 2021 lalu diharapkan menjadi upaya pemerintah dalam memperbaiki tata niaga. Maman mengatakan, badan ini bisa mengumpulkan data valid mengenai kebutuhan bahan pokok di setiap daerah. Data ini dapat menjadi langkah bagi pemerintah untuk memperbaiki rantai pasoknya.

“Badan Pangan Nasional bisa memetakan kebutuhan pangan di setiap daerah, lalu solusinya seperti apa, kebutuhannya berapa, nanti bagaimana cara memasoknya, sehingga harganya tetap terjaga,” ujarnya.

Maman menilai, impor diperlukan terutama bagi komoditas yang belum bisa dipenuhi di tingkat nasional. Namun, pemerintah juga perlu mengendalikan impor bahan pokok ini. Sebab, bisa jadi impor akan kembali dikuasai oleh kartel.

“Kita harus hati-hati dengan masalah tata niaga ini, termasuk masalah mafia pangan,” kata Prof. Maman.

Baca Juga: Kabar dari Para Penyintas
Cerita Jurnalis Bandung Saat Mengabadikan 731 Hari Pandemi Covid-19 di Jawa Barat
Geliat Zine dari Masa ke Masa dan Relevansinya Hari Ini

Operasi Minyak Goreng

Kebutuhan pokok masyarakat yang terus bergejolak adalah minyak goreng. Beberapa kali Pemkot Bandung menggelar operasi pasar. Salah satunya operasi pasar 1.000 liter minyak goreng untuk 8 RW di Kelurahan Antapani Tengah, Sabtu, 12 Maret 2022 lalu.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung, Elly Wasliah menyampaikan, pihaknya juga terus mencari distributor yang bisa kerja sama dalam menyediakan minyak goreng untuk masyarakat Kota Bandung. Sehingga operasi pasar bisa dilakukan di semua wilayah Kota Bandung yang terdiri dari 30 kecamatan.

"Kami berharap ini salah satu upaya juga untuk terus berlanjut hingga ke wilayah lainnya ya,” tutur Elly, dalam keterangan resminya.

Operasi pasar tersebut inisiatif Lurah Antapani Tengah yang bekerja sama dengan Dagangan, salah satu aplikasi jual beli bahan pokok. Pemkot Bandung berharap ada banyak perusahaan lain selain Dagangan yang bisa membantu menyediakan minyak goreng.