BandungBergerak.id - Aksi mahasiswa bergerak di Bandung berlangsung di bawah guyuran hujan deras. Di sela demonstrasi yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden ini, mereka didatangi anggota DPRD Jawa Barat. Namun kehadiran wakil rakyat tersebut dinilai tidak bisa memberikan jaminan terhadap realisasi tuntutan mahasiswa.

Aksi demonstrasi tersebut disiarkan dalam akun Instagram LPM Jumpa Unpas, Bandung, Senin (11/4/2022). Sebelum ditolak, anggota dewan yang diketahui bernama Jajang Rohana dari Fraksi PKS ini berjanji akan menyampaikan semua tuntutan yang disampaikan mahasiswa, mulai dari menolak penundaan pemilu, menolak perpanjangan masa jabatan presiden, menurunkan harga BBM, dan lain-lain.

Akan tetapi mahasiswa tidak percaya dengan pernyataan Jajang. Mahasiswa meminta jajang memberikan jaminan atau garansi agar tuntutan mereka benar-benar bisa teralisasi.

Jajang menegaskan partainya selalu menyuarakan tuntutan mahasiswa namun selalu ditolak oleh pendukung penguasa. Maka dari itu Jajang berharap dukungan dari mahasiswa.

“Pertama kita harus tetap berjuang. Kalau tidak berjuang, tidak akan berhasil. Kalau berjuang akan ada dua kemungkinan, berhasil dan tidak berhasil. Kita tidak boleh kendur untuk berjuang sampai terus berhasil,” kata Jajang Rohana.

Tetapi jawaban Jajang tidak memuaskan mahasiswa. Salah seorang perwakilan mahasiswa berkata bahwa gerakan mahasiswa ini independen, tidak ditunggangi partai mana pun. Gerakan mahasiswa ingin melanjutkan amanat reformasi 1998.

“Jika tidak diturunkan BBM, gerakan kami akan terus-terusan. Beberapa kali kami melakukan aksi, menolak Omnibuslaw, RUU KPK, akhirnya diketok juga. Partai mana pun tidak mampu mengemban amanah rakyat,” kata mahasiswa, yang diamini rekan-rekannya.

Jajang kembali berusaha meyakinkan bahwa tuntutan mahasiswa akan disampaikan ke pusat. Ia menjelaskan bahwa DPR dan DPRD bersifat kolektif kolegial, sehingga seorang anggota dewan memiliki kekuatan yang sama dengan pimpinan.

“Kami tetap akan perjuangan seluruh tuntuan mahasiswa. Kalau jaminan saya tidak bisa menjamin,” katanya.

Namun lagi-lagi mahasiswa tidak percaya. Mereka kembali menuntut jaminan. Kata-kata Jajang malah memicu teriakan “Huuuu!”. Jajang kemudian diminta mahasiswa untuk kembali masuk ke gedung DPRD Jabar.

“Kita menghormati kedatangan bapak sampai hujan-hujanan. Tetapi kami menolak kedatanan bapak,” kata mahasiswa, yang disambut teriakan rekannya.

Jajang pun dikawal petugas kemanan kembali ke gedung DPRD Jabar, diiringi teriakan-teriakan mahasiswa.

“Kami perlu kepastian!”

“Ketua harus turun!”

“Pak mau ke mana?”

“Huuu!!!”

Baca Juga: Mahasiswa Bergerak Menyuarakan Suara Rakyat
Amanat Konstitusi tentang Tanah untuk Rakyat di Reruntuhan Anyer Dalam
Senyuman Anak-anak Korban Penggusuran Anyer Dalam saat Ngabuburit Bersama Rumah Bintang

Pemilu 2024 Mundur Siapa Untung?

Wacana penundaan Pemilu 2024 sudah diramalkan akan menuai penolakan meluas dari masyarakat khususnya mahasiswa. Pengamat politik Mochtar Pabotinggi mengatakan wacana ini sebagai ketidakwarasan nalar politik.

“Kalau melihat nalar sederana, yang diuntukngan yang berkuasa sekarang dan orang dekat di sekitar orang yang berkuasa itu. Akan tetapi kita tidak bisa terima itu sebagai asumsi yang benar. Karena itu hanya menimbulkan keuntungan kalau itu diperpanjang. Tapi kalau menimbulkan krisis konstitusi, jalan tol ke arah negara gagal, maka kutukan kepada mereka akan panjang sekali.

Kalau mereka waras tidak akan melakukan itu (perpanjangan masa jabatan presiden),” papar Mochtar Pabotinggi, pada channel Youtube Kompas TV bertajuk “Pemilu 2024 Mundur Siapa Untung?”.

Menurut Mochtar, perpanjangan masa jabatan presiden tidak masuk akal kalau alasannya karena ekonomi. Sebab wacana ini akan menimbulkan krisis politik dan dalam skala besar dan akhirnya memicu krisis ekonomi.

Tayangan tersebut kemudian menampilkan kliping koran Kompas pada 1998 ketika Harmoko meminta Soeharto untuk kembali menjabat presiden. Tak lama setelah berita itu, gelombang demonstrasi mahasiswa besar-besaran terjadi di penjuru negeri. Bahkan aksi mahasiswa bergerak ini berhasil menduduki gedung DPR RI. Esoknya, Kompas menurunkan berita tentang mundurnya 11 menteri Suharto, disusul dengan berita tentang Harmoko yang meminta Suharto mundur.