BandungBergerak.id - Peristiwa Pandemi Covid-19 membuat semua sektor kehidupan terdampak, bukan hanya oleh pandemi itu sendiri, namun juga karena kebijakan-kebijakan pembatasan kontak fisik yang diterpakan oleh pemerintah. Dampak yang terasa antara lain turunnya orang-orang yang bertransaksi secara langsung dan terhentinya mobilitas sosial.

Di bidang ekonomi mikro sendiri, dampaknya sangat terasa karena dari 64,19 juta pengusaha yang ada di Indonesia, 64,14 juta atau 99,92 persen di antaranya adalah pelaku usaha mikro. Merujuk data dari KataData Insight Center, dari 206 pelaku UMKM di wilayah Jabodetabek, 82,9 persen merasakan dampak negatif dari pandemi ini, hanya 5,9 persen yang mengaku merasakan pertumbuhan positif. Lebih lanjut, dari jumlah tersebut 63,9 persen di antaranya merasakan penurunan omzet lebih dari 30 persen, hanya 3,8 persen UMKM yang mengalami pertambahan omzet.

Data BPS, Bappenas, dan Bank Dunia menyatakan bahwa para pelaku UMKM banyak yang kesulitan melunasi utang pinjaman modal dan tagihan-tagihan lainnya. Bahkan ada pula yang harus melakukan PHK terhadap karyawannya. Hal ini sebagai dari akibat dari sulitnya bahan baku, menurunnya jumlah pelanggan, juga terhambatnya distribusi dan produksi barang atau jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan operasional.

Beberapa masalah tersebut secara tidak langsung disebabkan oleh kebijakan pembatasan kontak sosial yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan pembatasan kontak sosial tersebut menyebabkan mobilitas umum masyarakat menjadi terganggu, bahkan terhenti sama sekali.

Masih menurut BPS, perekonomian Indonesia pada kuartal I tahun 2021 menunjukan perbaikan, hal ini terlihat dari BRI Micro & SME Index atau BMSI mencatat kenaikan angka IAB, IEAB, dan ISE dibandingkan kuartal IV tahun 2020. Data ini menunjukan bahwa para pelaku usaha pada umumnya lebih optimis mengenai peluang usaha nya di masa depan dibandingkan tahun 2020.

Indeks tersebut juga menunjukan bahwa aktivitas masyarakat dan perputaran uang sudah mulai membaik dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menjadi kabar baik bagi para pelaku usaha karena artinya, animo pasar dan masyarakat sudah berangsur-angsur normal kembali. Tidak hanya bagi pelaku usaha, kabar ini juga disambut baik oleh konsumen karena ini artinya, harga-harga barang yang sempat naik akibat dari rantai distribusi yang terganggu, sudah kembali menuju normal.

Baca Juga: Pelaku UMKM, Pahlawan Ekonomi yang Perlu Didukung Transaksi Digital
Digitalisasi UMKM Bandung Boleh, Jangan Lupa Penguatan Karakternya
Pelaku UMKM Cimahi Lesu, UMKM Bandung Perlu Insentif

Masalah Masyarakat Belum Selesai

Kondisi yang membaik ini bukan artinya masalah sudah selesai. Namun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Vaksinasi massal yang rencananya akan digelar diprotes oleh para pengusaha. Hal ini disebabkan biaya vaksinasi yang cukup tinggi dibebankan kepada pengusaha, akibatnya asosiasi UMKM Indonesia memprotes kebijakan tersebut. Mereka merasa vaksinasi massal seharusnya ditanggung oleh pemerintah, bukan dibebankan kepada para pelaku usaha.

Pandemi Covid-19 ini memang membuat perekonomian Indonesia menjadi sangat terhambat. Beberapa pelaku usaha bahkan sampai mengurangi pegawainya, dan beberapa sampai ada yang bangkrut. Kebijakan-kebijakan penanganan wabah pemerintah memperparah kondisi dengan terbatasnya kontak fisik yang menyebabkan melambatnya transaksi ekonomi.

Kebijakan di atas diambil karena meluasnya pandemi secara cepat sehingga kegiatan-kegiatan luar ruangan harus sangat dibatasi atau bahkan dihentikan sama sekali. Namun, hal ini bukan berarti ekonomi Indonesia semakin menurun, berdasarkan beberapa data yang dihimpun, angka indeks-indeks perekonomian Indonesia meningkat, hal ini terlihat dari sikap optimisme para pelaku usaha terhadap masa depan usahanya itu sendiri.