BandungBergerak.id - “Kenapa zaman sekarang korupsi dipermudah sekolah dipersulit”, demikian bunyi salah satu poster yang diusung dalam demonstrasi orangtua murid di depan Gedung Sate, Bandung, Jumat (29/7/2022). Postersebut sebagai bentuk kekesalan orang tua yang anaknya tidak lolos seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Orangtua menilai, sistem PPDB tidak berpihak pada warga miskin, seperti yang dituangkan ke dalam spanduk yang mereka bentangkan di depan Gerbang Gedung Sate: “PPDB 2022/2023 Tidak Berpihak Kepada Masyarkat Miskin.”

Aksi demonstrasi dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan tersebut diikuti puluhan warga. Mereka mengaku anak-anak mereka belum bisa meneruskan sekolah di jenjang SMP dan SMA karena tidak lolos mengikuti berbagai jenjang PPDB, yakni jalur zonasi, jalur prestasi, maupun jalur afirmasi bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan karena faktor biaya.

Mereka pun menuntut pemerintah untuk membenahi sistem PPDB yang dianggap tidak berpihak pada warga miskin. Dalam aksinya, mereka membawa peralatan dapur yang dipukul dengan sendok, seperti bagian dalam penanak nasi elektronik dan katel.

Aksi demonstrasi ini memamerkan beragam poster yang berisi keluh kesah dan kritik orangtua pada sistem pendidikan di Bandung, Jawa Barat.

Menurut poster-poster yang mereka usung, sekarang ini “dunia pendidikan sedang gawat darurat.” Terutama bagi orang miskin, sehingga “orang miksin dilarang sekolah”.

Aksi ini kebanyakan diikuti ibu-ibu. Mereka rela panas-panasan demi anak tercinta. “Gak apa-apa make up ku luntur asal jangan pendidikan yang luntur,” demikian bunyi poster yang lain. “Biarlah ku yang kandas asal jangan pendidikan yang kau tindas,” lanjut poster lainnya.

Ada juga poster-poster dengan kalimat-kalimat nakal dan penuh sindiran. Misalnya, “Pak disdik saya siap lo jadi istri kedua asal anak saya bisa sekolah.”

“Jangan sibuk ngurusin Citayam pendidikan diabaikan,” demikian sindiran untuk pejabat yang sibuk mengomentari Citayam Fahion Week, fenomena peragaan busana jalanan di Jakarta yang viral belakangan ini.

“Jika bukan untuk pendidikan lebih baik aku rebahan,” lanjut poster berikutnya.

Baca Juga: Pungutan Liar saat PPDB, Ombudsman Jabar Meminta Disdik Memperkuat Pengawasan
Ombudsman Jawa Barat Membuka Layanan Pengaduan PPDB 2022
Guru Honorer Menuntut Kejelasan Nasib ke Gedung Sate dengan Satir Citayam Fashion Week

Klaim Transparansi dan Pungutan Liar

Demo orangtua murid yang anaknya gagal diterima melalui PPDB bukan tanpa alasan. Indikasi tidak transparan dan tidak adilnya sistem PPDB di Jawa Barat dibuktikan dengan terkuaknya pungutan liar (pungli) di SMKN 5 Kota Bandung oleh operasi tangkap tangan (OTT) tim Saber Pungli Jawa Barat pada 24 Juni 2022.

Dalam OTT ini, diduga ada permintaan uang sumbangan dan uang pramuka oleh pihak sekolah terhadap orangtua peserta PPDB. Nilai uang yang menjadi bukti mencapai puluhan juta rupiah.

Pengakuan, keluhan, dan kritik yang disampaikan orangtua di demonstrasi membantah klaim dari Pemprov Jabar yang menyatakan PPDB berlangsung adil dan transparan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan telah memantau sekaligus memastikan pelaksanaan PPDB 2022.

"Alhamdulillah, ini menjadi tugas yang urgen. Kami memonitor, ribuan orang tua lagi cemas, mereka ingin memastikan anaknya masuk sekolah," kata Ridwan Kamil, dalam siaran pers, Selasa (7/6/2022).

Dalam menghadapi PPDB di Jabar yang melibatkan jutaan pelajar, Ridwan Kamil menegaskan, sistem yang dibuat berasaskan keadilan dan transparan.

"Sistem Jabar telah didesain sebagai sistem PPDB yang adil, tangguh, dan transparan. Jadi saya pesankan, tolong seadil-adilnya dan harus membela warga yang miskin," tuturnya.

Gubernur juga memastikan PPDB 2022 akan memprioritaskan agar warga miskin di Jabar bisa diberikan bantuan. Salah satunya melalui Program Swasta Peduli Duafa.

"Untuk mendukung keadilan, anggaran untuk warga tidak mampu kalau di sekolah negeri sepenuhnya gratis. Sedangkan yang sekolah di swasta kita kasih anggaran," ungkap Ridwan Kamil.