• Budaya
  • Penelitian Etnografi di Era Kekinian dan Zaman Kolonial

Penelitian Etnografi di Era Kekinian dan Zaman Kolonial

Penelitian etnografi banyak dipakai untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Pada mulanya, penelitian ini dipakai barat untuk memetakan penduduk di negeri jajahan.

Pelatihan Etnografi untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kampus Fakultas Filsafat Unpar, Jalan Nias, Kota Bandung, 4-5 Agustus 2022. (Sumber Foto: Unpar)*

Penulis Iman Herdiana13 Agustus 2022


BandungBergerak.idPenelitian etnografi kini semakin berkembang. Tidak hanya menjelaskan tentang suatu etnis atau suku bangsa tertentu saja, tetapi juga tentang suatu komunitas masyarakat tertentu dengan lebih mendalam. Dalam sejarahnya, etnografi tak lepas dari antropologi yang resmi menjadi disiplin ilmu sejak abad ke-19, terkait erat dengan revolusi industri dan kolonialisme.

Menyikapi perkembangan pendekatan dan penerapan dari metode etnografi, Pusat Studi Centre of Philosophy, Culture and Religious Studies (CPCReS) Fakultas Filsafat dan Koordinatorat Fenomenologi Agama Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) bekerja sama dengan Yayasan Satunama menyelenggarakan pelatihan etnografi yang terbuka untuk umum bertajuk “Pelatihan Etnografi untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat” di Kampus Fakultas Filsafat Unpar, Jalan Nias, Kota Bandung.

Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari, pada 4-5 Agustus 2022 itu didampingi oleh Transpiosa Riomandha dan Ariwan Kusumaperdana sebagai tim fasilitator dari Yayasan Satunama. Ketua Pelaksana Pelatihan Etnografi Willfridus Demetrius Siga, menjelaskan bahwa keterlibatan dari tim fasilitator Yayasan Satunama mendukung perhatian khusus dari CPCRes Unpar mengenai riset dan pengembangan potensi masyarakat.

“Etnografi merupakan salah satu pendekatan dan metode penulisan hasil penelitian dan pendampingan yang sering digunakan. Yayasan Satunama merupakan organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan, advokasi, dan pelatihan sangat cocok memberikan pelatihan etnografi ini kepada para peserta terutama dalam mengolah data empiris dan mengembangkannya ke dalam pengetahuan akademik dan publikasi ilmiah,” tutur Willfridus Demetrius Siga, dalam keterangan tertulis yang diterima dari FF Unpar, dikutip dari laman Unpar, Jumat (12/8/2022).

Dalam kegiatan pelatihan etnografi tim fasilitator Yayasan Satunama mengajak para peserta untuk mengenal etnografi melalui berbagai dinamika kelompok yang ditawarkan. Tidak hanya mengenal secara konsep saja, para peserta juga mencicipi riset dan penelitian lapangan yang sebenarnya dengan melakukan observasi dan wawancara di sekitar kampus FF Unpar.

Transpiosa Riomandha menerangkan bagaimana dinamika pelatihan etnografi yang dijalani oleh para peserta dengan berbagai latar belakang serta profesi yang berbeda dapat secara efektif memperkenalkan penjelasan serta penerapan etnografi.

“Di hari pertama para peserta kita kenalkan dengan beberapa konsep penting, konsep itu perlu diterangkan kembali bahwa etnografi bukan sekedar program tapi juga sebuah metode. Di hari kedua para peserta kami ajak untuk banyak melakukan praktek ke lapangan. Mereka diperkenalkan pada metode riset penelitian juga memikirkan berbagai macam persiapan dan perencanaan yang harus dilakukan jika berada di lapangan,” ujarnya.

Tim Fasilitator dari Yayasan Satunama menekankan bahwa metode etnografi dan proses dinamika pelatihan yang mereka tawarkan dapat berintegrasi ke seluruh bidang akademik. Etnografi sebagai suatu metode yang cukup komprehensif dapat dilakukan oleh siapa pun dan diterapkan oleh lembaga manapun sehingga hasil penelitian dan observasi yang memuat gambaran problematika permasalahan dari sebuah masyarakat bisa terjawab secara holistik.

Salah seorang peserta pelatihan etnografi, Pradipta Dirgantara, Dosen Ilmu Komunikasi Telkom University, menanggapi proses pelatihan etnografi dengan menekankan perhatian khusus pada penerapan penelitian untuk pemberdayaan kepada masyarakat.

“Pelatihan kali ini banyak memberikan perspektif baru yang lebih praktis dan memotivasi untuk melakukan penelitian berbasis etnografi. Akan tetapi, pelatihan ini juga tidak melupakan tujuan dari penelitian untuk pemberdayaan kepada masyarakat sehingga penelitian yang didalami kembali menjadi tepat guna dan sangat berkontribusi,” ucapnya.

Baca Juga: Janji dan Pengkhianatan dalam Lakon Sokasrana
Jabang Tutuka dalam Balutan Wayang Wong di ISBI Bandung
Film Horor Indonesia Dilihat dari Budaya dan Ekonomi Kreatif

Politik Antropologi dan Lahirnya Istilah Pribumi

Ilmu etnografi yang terkait erat dengan antropoligi, pada mulanya menjadi alat politik untuk melancarkan kolonialisme, sebelum berkembang menjadi ilmu penelitian populer dan melepaskan diri dari politik kolonialisme. Pembedahan ilmu antropoligi pernah dilakukan peneliti Prancis, Sarah Anaïs Andrieu, dalam presentasi ilmiah “Mencari Pribumi: Riwayat Etnografi dari Abad 19 Sampai Sekarang”, di KaKa Café, Jalan Sultan Tirtayasa 48 Bandung, 2018.

Sarah Anaïs Andrieu merupakan doktor antropologi sosial dari lembaga penelitian Centre Asie du Sud-Est (CASE) Paris, Prancis. Sarah lama menetap di Bandung untuk meneliti wayang golek Sunda menggunakan pendekatan etnografi. Dalam presentasinya itu ia membongkar hubungan istilah pribumi dengan etnografi, antropologi, dan kolonialisme.

Menurutnya, etnografi dan antropologi yang resmi menjadi disiplin ilmu sejak abad ke-19. Lahirnya antropologi dalam konteks revolusi industri dan kolonialisme. Kolonialisme kemudian menyadarkan negeri-negeri barat akan keanekaragaman manusia.

Fokus penelitian antropologi di awal-awal sebagai disiplin ilmu ialah evolusi manusia. Para peneliti bekerja di bawah bayang-bayang pemikiran evolusionisme dan primitivisme yang memandang kaum pribumi atau masyarakat di negeri jajahan sebagai fosil yang bakal punah sehingga perlu diabadikan melalui tulisan dan dokumentasi.

“Dengan demikian, memori kaum pribumi bisa diselamatkan. Upaya ini diyakini demi kebaikan orang-orang pribumi itu sendiri,” kata Sarah, pada presentasi yang kebanyakan dihadiri mahasiswa.

Doktrin awal antropologi itu menganggap pribumi sebagai korban yang pasrah menerima kolonialisme dan revolusi industri, tanpa memikirkan bahwa pribumi punya akal dan punya strategi sendiri untuk bisa selamat.

Perempuan yang mendapatkan gelar doktor bidang antropologi sosial dan etnologi dari Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS, Paris) pada tahun 2010 ini menyebut, doktrin antropologi tersebut mendapat penentangan dari ilmuwan barat sendiri. Di Jerman lahir antropologi fungsionalis yang fokus pada aktor dan konteks penelitian. Mereka mengganti fokus dari sejarah dan masuk ke lapangan untuk mengerti kegiatan orang-orang yang ditelitinya.

Kemudian entografer Bronislaw Malinowski (1884-1942), peneliti Polandia yang belajar di Inggris, melakukan penelitian etnografi di Papua. Bronislaw datang ke Papua ketika Perang Dunia I meletus. Lebih dari 4 tahun Bronislaw melakukan penelitian mendalam di Papua.

Bronislaw kemudian melahirkan metode observasi partisipatori yang menuntut etnografer seharusnya tinggal di tempat yang dia teliti untuk berhubungan dengan masyarakat yang ditelitinya. Antara peneliti yang diteliti terjalin hubungan timbal balik yang tak berjarak.

Bronislaw menulis buku “Argonauts of the Western Pacific” (1922) yang kemudian menandai lahirnya etnografi kontemporer. Sarah menyebut Bronislaw sebagai pahlawan etnografi.

Metode observasi partisipatori kemudian dipraktikkan Sarah Anaïs Andrieu dalam meneliti wayang golek di Bandung dan melahirkan buku “Raga Kayu, Jiwa Manusia: Wayang Golek Sunda” (2018). Buku ini lahir dari metode etnografi selama penelitian 12 tahun.

Istilah pribumi di Indonesia, kata Sarah, awalnya diciptakan sistem kolonial untuk membedakan dengan orang barat dan pendatang. Namun pascakemerdekaan, istilah pribumi dipakai pemerintah Orde Baru untuk membedakan warga negara pendatang seperti Cina, India, Arab dan lain-lain.

Pascareformasi, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gusdur menghilangkan istilah pribumi dan nonpribumi. Dengan tegas Gusdur menyatakan semua warga Indonesia adalah sama. Namun kini Sarah melihat masalah identitas kembali mengeras. Hal ini tak lepas dari kebijakan pemerintah dan globalisasi.

Editor: Redaksi

COMMENTS