BandungBergerak.id - Bicara wawasan kebangsaan selalu dihadapkan pada kekuatan tarik menarik di antara berbagai ideologi dan kepentingan, baik yang sifatnya lokal maupun global. Tarik-menarik secara ideologi ini terjadi saat bicara tentang Pancasila.

Rektor Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Bandung, Mangadar Situmorang, mengatakan beberapa ideologi tersebut, misalnya dari sayap kiri, seperti komunisme, sosialisme, ataupun yang bersifat otoritarianisme. Maupun sayap kanan yang lebih dikenal dengan liberalisme, kapitalisme, yang berwujud dalam bentuk korporatisme.

“Ini adalah sayap-sayap ideologis yang bersifat global yang dihadapi Pancasila sebagai ideologi bangsa kita,” ujar Mangadar Situmorang, dalam Seminar Kebangsaan Ikatan Alumni Universitas Katolik Parahyangan (IKA Unpar) bertema “Dengan Semangat Kebangsaan, Menjaga Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia di Tengah Arus Globalisasi”, yang dilaksanakan daring, Rabu (2/6/2021), sebagaimana dikutip dari laman resmi, Kamis (17/6/2021).

Pada level nasional atau subnasional, lanjut Rektor, masyarakat Indonesia dihadapkan pada tarikan-tarikan primordialisme, tradisionalisme, sukuisme, kedaerahan, atau bahkan pada fanatisme lain termasuk yang terkait dengan faksionalisme politik. Ini kemudian tersebar juga dalam berbagai macam aksi dan tindakan yang biasa disebut terorisme, radikalisme, ekstremisme, dan separatisme.

“Wawasan kebangsaan ada di pusaran tarik menarik ataupun tekanan ancaman tersebut. Demikian juga jika mengidentifikasi kecenderungan globalisme. Di satu sisi kita melihat ada kecenderungan isolasionisme, paralel ada kecenderungan intervensionisme. Masyarakat global pun ingin membangun solidaritas global dan ingin menciptakan global society termasuk lewat konteks global village misalnya,” kata Rektor.

Pada level nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada seperangkat tantangan dan persoalan terkait kemiskinan, ketidakadilan, praktik-praktik kekerasan baik kultural maupun struktural, ketertinggalan, berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia (HAM), ketidakpatuhan hukum, kerusakan lingkungan hidup, ataupun praktik koruptif.

“Semua ini kita pahami betul sebagai ancaman dan tantangan terhadap wawasan kebangsaan kita,” ujarnya.

Rektor juga menegaskan bahwa wawasan kebangsaan bukanlah sebuah proses yang bersifat alamiah, harus ada social engineering yang dikenal sebagai proses intelektual atau akademik. Oleh karena itu, penting untuk ditekankan urgensi riset-riset penelitian di bidang sosial-politik kebangsaan. Penelitian yang berakar pada aspek kultural, budaya, historis, dan geografis Indonesia secara komprehensif.

“Selama ini saya kira kita lebih banyak, termasuk saya lebih banyak mengadopsi, mengimitasi atau bahkan kemudian menjadi juru bicara dari penelitian-penelitian global yang kita re-sounding, kita transfer kepada teman-teman mahasiswa,” ucapnya.

Penelitian-penelitian autentik yang berakar pada budaya masyarakat Indonesia acapkali terpinggirkan, karena dominasi serangkaian pemikiran yang diadopsi dari para pakar Eropa atau Amerika. Perguruan tinggi, lanjut dia, lebih menjadi amplifier konsep dan gagasan kebangsaan tentang sistem politik Indonesia. Sejauh ini, belum cukup terekspose penelitian-penelitian yang bersifat antropologis, etnografis, ataupun sosiologis sebagai dasar rekomendasi kebijakan publik.

“Ini menjadi ironi sekaligus menjadi tantangan untuk kita. Poinnya adalah bahwa di dalam membangun wawasan kebangsaan itu juga adalah aktivitas akademik, aktivitas ilmiah melalui riset dan forum-forum akademik,” tuturnya.

Mulai dari riset dan rekomendasi kebijakan terkait kepemimpinan yang efektif dan demokratis, sistem sosial politik tentang kelembagaan dan hukum. Pun patut disadari betul bahwa kebangsaan itu akan rapuh jika tidak didukung oleh pembangunan ekonomi, kesejahteraan dan keadilan sosial, serta penguasaan teknologi/digital.

Baca Juga: Pancasila dari Rakyat (1): Menggali Nilai Ketuhanan dan Gotong Royong dalam Seni Reak
Pancasila, Phronesis Berbangsa
Pancasila sebagai Aktualisasi, bukan Alat Pengatur

Kendati demikian, Mangadar Situmorang tak memungkiri bahwa ikhtiar akademik seringkali tidak terbebas dari pertarungan politis. Sama halnya dalam pengkajian Pancasila yang akan selalu dihadapkan pada kekuatan tarik menarik kapitalisme, liberalisme, ataupun juga sejenisnya.

Demikian juga dengan konstelasi kekuatan kekuasaan yang bersifat global maupun domestik. Termasuk peran partai politik yang menjadi penggerak, kekuatan yang bisa menggiring masyarakat, konstituen pada orientasi ideologis atau wawasan yang bisa jadi pertentangan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.

Meski demikian, pengembangan akademik dengan sikap-sikap ilmiah, kreatif, dan inovatif harus tetap dilaksanakan. Perguruan tinggi mesti terbuka untuk mengkritisi nasionalisme secara umum, apakah itu etnonasionalisme atau civic nationalism, atau ada nasionalisme yang lain.

“Perguruan tinggi perlu dimampukan dalam berbangsa dan bernegara yang berbasis pada ideologi Pancasila. Termasuk sikap-sikap humanisme dan tidak kalah penting adalah apa yang dikembangkan di perguruan tinggi bisa berkontribusi bagi upaya mempertahankan Pancasila, merawat kebangsaan, menjaga kebhinekaan, dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial,” tuturnya.

Menurutnya, peranan perguruan tinggi dalam menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan tentunya signifikan dengan upaya mempertahankan Pancasila, merawat kebangsaan, menjaga kebhinekaan dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. “Persoalan kebangsaan ataupun nasionalisme itu adalah ikhtiar akademik, ilmiah, bukan hanya politis,” katanya.

Turut hadir dalam seminar tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya, Ketua IKA Unpar Ivan Petrus Sadik, Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira, Ketua IKA FISIP Unpar Bonggas Adhi Chandra, MA, dan jurnalis Narasi Sharon Margriet Sumolang. Seminar tersebut dipandu Stela Nau selaku Founder of NTT Muda.