BandungBergerak.id – Setiap tahunnya, Kota Bandung tidak pernah sepi oleh aksi unjuk rasa yang dilakukan berbagai kalangan masyarakat. Mereka melakukan aksi turun ke jalan untuk menyuarakan beragam aspirasi dan tuntutan agar hak-hak mereka dipenuhi. Sasaran unjuk rasa biasanya kantor-kantor pemerintahan.

Banyaknya aksi unjuk rasa ini menandakan adanya cacat sistem pemerintahan atau regulasi yang berlaku di Kota Bandung maupun adanya kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Seperti demonstrasi yang terjadi belakangan ini, di mana massa turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM subsidi. Ada pula massa yang menolak RKUHP yang mengandung pasal-pasal karet yang mengancam kebebasan berekspresi. Pada akhirnya, unjuk rasa menjadi indikasi tentang citra sebuah kota atau pemerintahan.

Menurut data unjuk rasa di Kota Bandung pada tahun 2017-2021 yang diterbitkan Portal Data Kota Bandung, tren unjuk rasa terjadi secara fluktuatif. Jumlah unjuk rasa maupun jumlah demonstrannya melonjak tiga kali lipat pada 2018 dibanding pada tahun sebelumnya.

Jika diperinci, pada 2018, terjadi beberapa peristiwa penting, seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak, isu panasnya ojek online dan angkutan umum, persoalan buruh dan perempuan, dan lain-lain. Jumlah demonstrasi pada tahun ini mencapai 416 peristiwa.

Baca Juga: Data Kasus Covid-19 di Kota Bandung 1 April - 18 Juli 2022: Mewaspadai Tren Kenaikan
Data Pelepasan Emisi di Kota Bandung 2001-2020, Terbesar di Tahun 2004
Data Partikel Polusi Debu di Jalan Kota Bandung 2018-2020: Jauh di Atas Ambang Batas Aman, Turun di Tahun Pandemi

Tren demonstrasi pada tahun-tahun berikutnya tercatat tidak seintensif tahun 2018. Bahkan data mengonfirmasi, pada tahun 2021 tren unjuk rasa anjlok dua kali lipat dibanding tahun 2018, yaitu 201 peristiwa. Tren penurunan angka jumlah unjuk rasa dan demonstrannya terjadi ketika ledakan pagebluk gelombang kedua.

Tahun 2021 merupakan salah satu puncak gelombang Covid-19 di mana seluruh warga maupun pemerintahan, fokus menghadapi wabah yang melanda dunia sejak akhir 2019. Peristiwa besar yang bermula di bidang kesehatan ini merembet pada ekonomi dan sosial umumnya. Korban virus yang menyerang pernapasan ini berjatuhan baik dari kalangan masyarakat maupun tenaga medis.

Walaupun pada 2021 jumlah demonstrasi sedikit, tetapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Tercatar pada 21 Juli 2021 massa peserta unjuk rasa yang terdiri dari pemuda dan ojek online turun ke jalan untuk protes kebijakan pembatasan sosial pagebluk. Massa tidak puas dengan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pagebluk. Di samping itu, massa mengeluhkan tertutupnya keran-keran ekonomi tanpa mendapatkan solusi dari pemerintah.