BandungBergerak.id - Pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan tiap lima tahun sekali memiliki risiko dan kerawanan tersendiri. Ada berbagai potensi pelanggaran yang dapat terjadi, seperti potensi konflik, perbedaan sosial-ekonomi, dan keamanan.

Untuk mengukur tingkat kerawanan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) membuat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai upaya pemetaan dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan Pemilu.

Pada Pemilu 2024 nanti, ada empat dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur, yaitu konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi.

Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu 2024 ini diambil dari kondisi yang pernah terjadi dalam peristiwa antara rentang tahun 2017-2020.

“IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dimaksudkan agar semakin banyak tahapan yang diprediksi dan semakin tinggi peluang melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, pada dokumen IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia, Bawaslu mencatat terdapat 15 wilayah yang memiliki skor IKP tertinggi. Semakin tinggi angka skor artinya semakin tinggi pula tingkat kerawanan pemilu.

Baca Juga: Data Sembilan Lintasan Trayek Angkot dengan Jumlah Armada Terbanyak di Kota Bandung Tahun 2021, Abdul Muis-Cicaheum di Urutan Pertama
Data Jumlah Gereja dan Umat Kristen di Kabupaten Bandung 2000-2020: Anjlok dan Bolong-bolong
Data Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang Terdaftar di Kota Bandung Tahun 2021

Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menempati posisi ketiga dalam daftar ini dengan skor 91,59. Artinya, Kabupaten Bandung memiliki kerawanan dan kasus pelanggaran yang berpotensi menyumbang kerawanan dalam pemilu.

Dari empat dimensi yang disebutkan Bawaslu sebagai alat ukur, dimensi sosial politik mendapatkan skor kerawanan tertinggi dengan skor 100. Di samping itu, Kabupaten Bandung juga mendapatkan skor kerawanan yang sangat tinggi untuk dimensi penyelenggaraan pemilu (92,29) dan kontestasi (90,99).

Terakhir, meskipun tidak setinggi tiga dimensi sebelumnya, Kabupaten Bandung juga memiliki tingkat kerawanan yang jauh di atas rata-rata nasional untuk dimensi partisipasi (67,71).

Masuknya Kabupaten Bandung ke dalam jajaran wilayah rawan tertinggi dalam penyelenggaraan pemilu menjadi rapor merah. Pada Pemilu 2019 sebelumnya Kabupaten Bandung tidak masuk ke dalam daerah rawan.

Skor IKP tertinggi adalah Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Jayawijaya, masing-masing 100. Berikutnya, Kabupaten Bandung, lalu Kabupaten Yalimo 86,66, Kabupaten Mappi 82,13, Kota Banjarbaru 80,14, dan lain-lain.

*Kawan-kawan yang baik bisa membaca lebih lanjut tulisan-tulisan Reza Khoerul Iman, atau artikel-artikel lain tentang Politik dan Pemilu 2023