BandungBergerak.id- Pemerintah Provinsi Jawa Barat sering menggemborkan transformasi digital. Namun pada hari pendaftaraan online penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA sederajat, tiba-tiba servernya ambruk (down). Pemprov menyatakan kegagalan sistem jaringan internet PPDB SMA Jabar terjadi karena jumlah pengakses membludak. 

Ambruknya pendaftaran online PPDB SMA Jabar jelas merugikan warga. Keluhan warga membanjiri media sosial admin PPDB maupun aplikasi Sapawarga. Pendaftaran online diakses kembali secara normal pada hari kedua, yakni Selasa, 4 Juni 2024. PPDB SMA Jabar sendiri mulai dibuka 3 Juni 2024. 

"Kemarin memang server-nya drop tapi hari ini sudah diperbaiki dan sepertinya sudah baik dan ya tinggal pelaksanaan. Hari ini saya cek sudah bagus," kata Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dalam keterangan resmi, Selasa 4 Juni 2024.

Mengantisipasi hal serupa, Bey telah menyiapkan solusi yaitu stress test sever online dan mengecek aplikasi secara berkala agar tidak ada yang menahan server. Bey berharap PPDB berjalan lancar. 

Sebelumnya, pendaftaran PPDB SMA Jabar tahap 1 yang dibuka dari 3-7 Juni 2024 dikeluhkan sejumlah orang tua. Mereka kesulitan mengakses laman pendaftaran online. Plh Kepala Dinas Pendidikan Jabar M Ade Afriandi menuturkan permohonan maaf atas insinden error tersebut. 

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan kami berkomitmen untuk melakukan perbaikan serta terus meningkatkan kualitas layanan," jelas Ade.

Akseralasi Digital di Jawa Barat

Pemprov Jawa Barat di masa kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dicitrakan sebagai Provinsi Digital. Dalam rilis Jabar Digital Service dikatakan akseralasi digital bukan perkara main-main dengan meluncurkan sejumlah aplikasi untuk memudahkan pelayanan masyarakat.

“Bukan sekadar mendigitalisasi segala bentuk layanan publik, namun berupaya mengajak masyarakat untuk beradaptasi bersama, menuai manfaat teknologi dalam meringankan aktivitas sehari-hari,” demikian keterangan resmi digitalservice.jabarprov.go.id.

Selama empat tahun, Pemprov Jabar berupaya menjadikan teknologi dan data sebagai perumusan kebijakan dan pelayanan publik. Disebutkan bahwa tujuan transformasi digital pemerintahan bukanlah penggunaan produk dan teknologi digital di lembaga pemerintahan semata. Melainkan, meningkatkan kualitas relasi warga dan pemerintahnya.

Perumusan dan pelayanan publik ini diterapkan oleh Pemprov Jabar dalam PPDB tahun 2024 dengan menggunakan aplikasi Sapawarga, yakni layanan digital yang terintegrasi dan memberikan kemudahan akses informasi. Sapawarga resmi rilis pada akhir tahun 2022, aplikasi ini dipersiapkan untuk jadi layanan publik satu pintu mulai dari pemesanan tiket, hingga fitur layanan pendidikan.

Baca Juga: Server Ambruk Selalu Berulang di PPDB SMA Jabar
KPK Mengingatkan Larangan Gratifikasi dalam Proses PPDB
Jadwal dan Persyaratan PPDB 2024 Jenjang SMP dan SMA di Kota Bandung

Banyak Sekolah di Jawa Barat Kesulitan Mengakses Internet

Di tengah tren transformasi digital Jawa Barat, justru masih banyak sekolah di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jabar yang belum terkoneksi internet. Temuan dari olah data Melekmedia, pertahun 2022 sebanyak 14.204 SMA di Indonesia tidak memiliki akses internet. Di Jawa Barat berdasarkan data Dapodik Kemendikbudristek tahun 2021/2022, sebanyak 1.692 SMA dan 477 sekolah tanpa akses internet.

“Jawa Barat terbanyak dalam hal jumlah sekolah tanpa akses. Tidak aneh mengingat jumlah sekolahnya pun terbanyak se-Indonesia. Secara proporsional, 7 dari 25 SMA di Jabar tak berkoneksi internet,” tulis Melekmedia dalam artikel “Kapan Akses Internet Sekolah Merata”, diakses Rabu. 5 Juni 2024.

Jaringan internet yang sering dipakai di sekolah milik Telkom seperti Telkom Speedy dan Telkomsel Flash. Sementara jaringan lainnya seperti Biznet, XL, dan Cetrin menggunakan serat optik, wavelan, satelit. Dari berbagai jenis koneksi, Melekmedia menyebut kualitas internet di sekolah tak sepenuhnya memadai, penggunaan internet seluler versus serat optik misalnya.

"Satu akses internet lewat jaringan seluler, normalnya tidak digunakan bersama-sama oleh warga di sekolah. Lain cerita bila menggunakan kabel, serat optik, atau satelit," jelasnya

"Bayangkan untuk media sosial atau game online, internet dengan kecepatan 10 Mbps mungkin bisa stabil saat digunakan oleh 6-8 orang," tambahnya kembali.

Mengutip laporan dari The Economist Intelligence Unit (2021), Melekmedia mengatakan pemerintah perlu menggenjot akses internet ke sekolah. Laporan tersebut mengatakan, akses internet di satu sisi adalah suplai, dan di sisi lain merupakan kualitas permintaan perlu ditingkat. Selain itu, kualitas literasi digital guru dan murid menjadi pekerjaan rumah yang tak boleh dilupakan.

*Kawan-kawan dapat membaca tulisan-tulisan Muhammad Akmal Firmansyah atau menggali informasi lebih lanjut mengenai PPDB SMA Jabar