BandungBergerak.id - Kota Cirebon, Jawa Barat, baru saja menginjak usia yang ke-597 tahun, yang diperingati dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon di Griya Sawala, DPRD Kota Cirebon, Minggu, 7 Juli 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman yang menghadiri Rapat Paripurna menyebut Kota Cirebon telah menunjukkan kemajuan yang signifikan di bidang pembangunan infrakstruktur, peningkatan pelayanan publik serta pengembangan ekonomi dan pariwisata.

Kota Cirebon memang digadang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat yang disebut Kawasan Rebana. Koridor ekonomi Rebana diklaim akan menjadi kutub pertumbuhan baru Jawa Barat, melalui pembangunan 13 kota baru berbasis Kawasan Peruntukkan Industri.

Kawasan ini meliputi meliputi tujuh kota kabupaten termasuk kota Cirebon, kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang. Pembangunan kawasan Rebana dinaungi Perpres 87 tahun 2021 yang mengalokasikan 235 triliun rupiah investasi infrastruktur melalui 81 proyek strategis nasional (Jabarprov.go.id).

Meski demikian, di balik megahnya narasi Proyek Strategis Nasional kawasan Rebana, Kota Cirebon memiliki sejumlah persoalan serius, antara lain di bidang ketenagakerjaan. Jumlah penduduk Kota Cirebon terbilang lebih sedikit dibandingkan daerah yang masuk kawasan Rebana lainnya, yakni 341.980 jiwa per tahun 2023 (BPS Kota Corebon).

Jumlah penduduk tersebut tersebar di 5 kecamatan, yakni Harjamukti, Lemahwungkuk, Pekalipan, Kesambi, dan Kejaksan. BPS mencatat, angkatan kerja di Kota Cirebon pada Agustus 2023 sebanyak 180.902 orang, sementara penduduk yang bekerja sebanyak 167.037 orang. Dari jumlah tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka per Agustus 2023 sebesar 7,66 persen (BPS Kota Cirebon). 

Tingginya angka angkatan kerja di Kota Cirebon sempat menjadi kekhawatiran Komisi III DPRD Kota Cirebon dalam rapat bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon ketika membahas rencana kerja tahun 2024. Ketua Komisi III Benny Sujarwo menyampaikan hingga saat ini kebutuhan kerja masyarakat Kota Cirebon masih cukup tinggi, sementara kesempatan kerja yang tersedia terbilang sedikit.

“Kegiatan-kegiatan seperti job fair dan lainnya, perlu ditingkatkan agar dapat menyerap banyak tenaga kerja, karena seperti yang disampaikan Disnaker, angka pengangguran di Kota Cirebon masih menginjak angka 8,42 persen,” kata Benny, dalam rapat Jumat, 1 Desember 2023. 

Anggota Komisi III Cicip Awaludin SH juga menyampaikan agar memaksimalkan 40 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada di Kota Cirebon agar tercipta lulusan yang memiliki kapasitas tinggi, sekaligus upaya penanggulangan angka pengangguran.

“Kami juga minta, untuk Disnaker melakukan monitoring terhadap 40 LPK di Kota, sehingga nanti akan berkaitan juga dengan penanggulangan tenaga kerja,” katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon Agus Suherman mengklaim, selama 2023 telah melakukan berbagai upaya menekan angka pengangguran di Kota Cirebon, seperti job fair dengan beberapa Perguruan Tinggi di Kota Cirebon, peningkatan kualitas angkatan kerja melalui bursa kerja khusus (BKK), serta peningkatan peran LPK Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota.

“Selain itu, ke depan, kami juga akan terus gencar mengadakan sosialisasi, terutama soal TKI, agar jangan sampai terjebak jadi pekerja ilegal, terutama bagaimana cara kerja ke luar negeri yang aman sesuai aturan,” paparnya.

Baca Juga: Mengkhawatirkan Nasib Produksi Padi Indramayu di Tengah Rencana Industri Kawasan Rebana
Ironi Industri Rotan di Kawasan Rebana
Para Petani Paling Merasakan Dampak Pembangunan Pelabuhan Patimban

Selain pengangguran, Kota Cirebon memiliki angka kemiskinan yang tidak sedikit. BPS mencatat, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kota Cirebon pada tahun 2023 mencapai 29,49 ribu orang. Garis Kemiskinan Kota Cirebon sebesar 520.579 rupiah per kapita per bulan. 

Kendati demikian, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman juga menyinggung tingkat kemiskinan ekstrem di Kota Cirebon ada di angka 0,34 persen. Namun menurutnya angka tersebut berada di bawah rata-rata angka Provinsi Jabar, yakni 0,79 persen. Ia juga optimis karena Kota Cirebon mengalami pertumbuhan ekonomi cukup baik.

"Kita ketahui pengendalian inflasi di Kota Cirebon termasuk yang terbaik, demikian juga laju pertumbuhan ekonomi yang di atas rata-rata Provinsi Jabar," ungkap Herman, dalam keterangan resmi Rapat Paripurna hari jadi Kota Cirebon.

Terkait tingkat pengangguran terbuka, Herman menjelaskan hal itu menjadi pekerjaan rumah. "Ini menjadi PR kita bersama agar bersama-sama dengan semangat guyub kita turunkan angka-angka itu secara signifikan," ujarnya.

*Kawan-kawan yang baik bisa membaca lebih lanjut tulisan-tulisan tentang Proyek Strategis Nasional dalam tautan berikut ini