BandungBergerak.id - DAMRI resmi menghentikan operasinya di sejumlah jalur Kota Bandung. Masih ada penumpang yang belum tahu informasi penghentian bus kota tersebut. Trans Metro Bandung (TMB) berusaha mengisi rute yang ditinggalkan DAMRI, meski tak semua jalur dilayani.

TMB yang merupakan sarana transportasi publik di bawah Pemkot Bandung, rupanya mengalami masalah yang sama dengan DAMRI, yakni kesulitan mendapatkan penumpang selama pagebluk menyerang.

Padahal pengamat transportasi meminta Pemkot Bandung agar turun tangan menyelamatkan DAMRI. Salah satu caranya dengan memberikan subsidi pada moda transportasi yang selama ini dibiarkan berjalan sendiri, tanpa subsidi pemerintah.

Pemkot Bandung melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung menyatakan hanya menambah 6 armada di tiga rute Trans Metro Bandung (TMB), yakni Cibiru-Cibereum, Cicaheum-Cibereum, dan Cicaheum-Sarijadi.

Tiga rute TMB dengan masing-masing tambahan 2 armada itu merupakan rute yang juga bersinggungan dengan rute DAMRI yang kini diberhentikan. Sementara rute lainnya masih dibiarkan kosong, misalnya rute Ledeng-Leuwipanjang.

“Sementara, itulah solusi yang bisa kami berikan terkait pemberhentian DAMRI. Kami meluncurkan armada TMB tambahan di beberapa rute kita yang juga bersinggungan dengan Damri,” terang Yudhiana selaku Ketua Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Angkutan, Dishub Kota Bandung saat ditemui di agenda Bandung Menjawab, Selasa (2/11/2021).

Yudhiana menyebut hasil tinjauan di Terminal Cicaheum yang juga merupakan rute DAMRI, sejauh ini tidak ada peningkatan penumpang yang siginifikan. Meski begitu, ada temuan bahwa penumpang-penumpang yang terbiasa menggunakan jasa DAMRI tetap mempertanyakan keberadaan DAMRI yang tidak beropreasi.

Penumpukan penumpang akibat berhentinya DAMRI justru terlihat di halte Elang. Melihat kondisi tersebut, Yudhiana mengaku telah meminta petugas BLUD Angkutan untuk menurunkan armada tambahan TMB. Dengan demikian para penumpang diharapkan tidak terlalu lama menunggu bus kota.

Sony Wibowo, pakar transportasi dari Insitut Teknologi Bandung (ITB), mengungkapkan bahwa selama ini DAMRI merupakan perusahaan BUMN yang menjalankan perusahaannya secara mandiri tanpa menerima subsidi dari pemerintah. Menurutnya, di balik kerugian DAMRI yang terjadi karena dampak pagebluk Covid-19, seharusnya Pemkot Bandung tidak membiarkan DAMRI dalam kesulitan.

Sonny menyarankan agar Pemkot Bandung menyediakan subsidi untuk DAMRI cabang Bandung. Saat ditanyakan perihal keberadaan subsidi tersendiri khusus DAMRI ini, Yudhiana tidak bisa memungkiri bahwa memang seharusnya ada campur tangan pemerintah dalam pengoperasian DAMRI.

“DAMRI kan sebetulnya memang perusahaan BUMN, dalam kasus DAMRI Bandung ya, yang turun tangan Pemkot Kota Bandung dalam hal ini. Saya kira memang seharusnya tidak berdiri sendiri. Tapi saya tidak bisa menyampaikan lebih lanjut soal ini (subsidi khusus DAMRI) karena ini di luar kewenangan saya,” ujar Yudhiana.

Baca Juga: DAMRI Bandung Berhenti, Kepentingan Umum Tercederai
Di DAMRI Kenangan itu Terpatri
Bukan Hanya Jalan Layang, tapi Juga Layanan Transportasi Publik
Pengembangan Transportasi Publik di Bandung Membutuhkan Konsistensi

Pendapatan TMB Seret

Trans Metro Bandung yang masing-masing memiliki 8 bus di 5 koridor rupanya menghadapi masalah yang sama dengan DAMRI, sama-sama kekurangan penumpang dan tergebuk dampak pagebluk. Pengeluaran dan pendapatan TMB juga tidak seimbang. Pendapatan lebih kecil dari biaya operasional.

Per Oktober 2021, pendapatan TMB belum mencapai Rp 2 miliar, sedangkan anggaran TMB saja sebesar Rp 6 miliar. Sebelum pagebluk, pendapatan terbesar TMB mencapai Rp 5,6 miliar di tahun 2016.

Bahkan Dishub Kota Bandung mengonfirmasi, anggaran untuk bus TMB, bus sekolah, dan Bandros di tahun 2021 hanya cukup sampai 31 Desember tahun ini. Anggaran BLUD Angkutan tahun ini, ditafsir kurang dari 50 persen dari jumlah anggaran yang seharusnya.

Yudhiana mengatakan, jika Dishub Kota Bandung tidak mengatur strategi sedemikian rupa, maka pelayanan TMB diperkirakan tidak akan bisa berjalan sampai akhir tahun. Dengan anggaran yang terbatas, beban TMB harus bertambah akibat memberikan bantuan armada untuk mengisi kekosongan Damri.

Karena itulah TMB tidak bisa menjanjikan untuk mengisi semua rute yang ditinggalkan DAMRI seperti rute Ledeng-Leuwipanjang. Selain itu, rute tersebut sejauh ini dinilai masih sepi penumpang. Dari sisi operasional, mengambil rute tersebut akan memakan biaya yang tidak dapat ditanggung.

Namun apa pun alasannya, Dishub Kota Bandung dituntut untuk dapat berinovasi dan berimprovisasi di bidang pelayanan transportasi publik. Yudhiana mengaku pihaknya akan berupaya mengoptimalkan sumberdaya pendapatan lainnya, seperti papan reklame, dan mengajak kerja sama pihak-pihak yang berkepentingan agar pelayanan TMB tetap dapat berjalan.

“Tampaknya seluruh permasalahan ini juga akan menjadi bahan pertimbangan Provinsi Jawa Barat, mereka juga akan turun tangan terkait berhentinya rute Damri di beberapa wilayah di Jawa Barat,” tutup Yudhiana.

Diberitakan sebelumnya, Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia atau DAMRI mengumumkan menghentikan sementara 8 rute DAMRI Bandung Rabu (27/10/2021). DAMRI Bandung menyisakan tiga rute saja, yakni Jatinangor-Elang; Cibiru-Kebon Kelapa; dan Alun-alun-Kota Baru Parahiyangan.

Delapan rute DAMRI Bandung yang dihentikan sementara ialah: Cicaheum-Cibeureum; Ledeng-Leuwipanjang; Dipatiukur-Leuwipanjang; Elang-Jatinangor via Cibiru; Dipatiukur-Jatinangor; Kebon Kalapa-Tanjung Sari; Cicaheum-Leuwipanjang; dan Alun-Alun Bandung-Ciburuy.

Dari rute-rute yang ditinggalkan DAMRI itu, tampaknya masih banyak yang belum bisa dilayani TMB. Artinya masih banyak pula penumpang yang kesulitan mengakses transportasi publik.