BandungBergerak.id - Pemerintah Indonesia, juga negara lainnya, sedang berusaha keluar dari pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama dua tahun dan masih berlanjut hingga sekarang. Banyak pakar kesehatan yang dikerahkan untuk meneliti dan mempelajari lebih lanjut virus ini. Dengan adanya penelitian tersebut, telah ditemukannya vaksin untuk mengurangi resiko terpaparnya Covid-19. Namun penemuan vaksin juga masih belum dianggap sebagai terobosan cepat untuk menyelesaikan pandemi, dikarenakan vaksin masih belum dapat mencegah tertularnya virus Covid-19, melainkan untuk mengurangi risiko keparahan (Negeriku, 2021).

Pandemi yang sedang terjadi sekarang telah menimbulkan beberapa dampak dalam kehidupan, di antaranya kerugian finansial masyarakat dan negara. Pandemi ini juga telah mengakibatkan kematian sebanyak 143.986 jiwa per tanggal 17 Desember 2021 di Indonesia. Selagi dampak negatif ini masih berlanjut, pemerintah harus memikirkan cara penanganan juga membantu masyarakat untuk melewati masa krisis. Dalam membantu masa krisis yang terjadi pemerintah memberikan bantuan sosial berupa sembako bagi rakyatnya yang sangat terdampak  (covid19.go.id, 2021).

Beberapa hal telah dilakukan pemerintah sebagai langkah-langkah dalam mengurangi angka positif kasus Covid-19 di antaranya dengan memberlakukan beberapa kebijakan untuk mengurangj mobilitas masyarakat, mengenakan masker jika bepergian, juga mempercepat vaksinasi. Dalam upaya menangani Covid-19 pemerintah telah meningkatkan program 3T (Test, Tracking, Treatment) di mana hal ini sangat membantu untuk mengawasi tingkat kenaikan dan penurunan kasus yang terjadi setiap harinya. Dari data yang didapat, secara umum kasus Covid-19 menurun dibandingkan dengan tingkat kasus Covid-19 sebelumnya yang sempat mencapai angka tertinggi (Juni dan Juli). Dalam berita baik ini, masyarakat tetap perlu waspada dan selalu menerapkan protokol kesehatan karena pandemi masih belum usai ini (https://www.kominfo.go.id/, 2021).

Pemerintah Indonesia berharap masyarakat dapat membantu terwujudnya vaksinasi massal yang di laksanakan sebagai langkah untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity). Program vaksinasi massal ini telah di laksanakan pemerintah Indonesia sejak tanggal 13 Januari 2021 di mana vaksinasi pertama di terima oleh Presiden Jokowi (https://www.cnnindonesia.com, 2021).

Program vaksinasi yang sedang berjalan sampai sekarang ini sempat mengalami hambatan pada awalnya. Hambatan ini dimulai dengan adanya penyebaran berita bohong tentang efek dari vaksinasi yang menakutkan, dan banyak masyarakat yang percaya akan berita bohong yang di sebarkan. Berita bohong yang beredar di masyarakat ini cukup wajar jika diterima begitu saja, karena selama pandemi ini terjadi kebijakan pengurangan mobilitas dan interaksi sosial. Dengan adanya kebijakan ini, banyak masyarakat mengalami kejenuhan di tengah pandemi berkepanjangan.

Baca Juga: Membandingkan Bahaya Varian Omicron dengan Delta
Mewaspadai Varian Omicron, Bandara Husein Sastranegara Perlu Diperketat

Korupsi Bansos

Selain karena hoaks, kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah juga mengalami penurunan dikarenakan kasus korupsi yang tetap jalan di masa pandemic. Ditambah lagi dengan adanya berita di mana salah satu menteri melakukan korupsi terhadap dana bansos. Hal-hal ini menyebabkan adanya hambatan dalam mempercepat program vaksinasi massal yang sedang berjalan. Maka diperlukan penegakan hukum yang jelas, yang dibarengi program yang intens untuk menepis berita-berita bohong yang beredar, salah satunya dengan melakukan sosialisasi seluas mungkin tentang fungsi vaksinasi dan apa saja efek yang akan di timbulkan (https://covid19.go.id/).

Dalam pelaksanaan vaksinasi massal yang di lakukan oleh pemerintah, Indonesia telah menyediakan beberapa jenis vaksin untuk disuntikkan di antaranya Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer. Jenis- jenis vaksin yang telah disediakan pemerintah ini disuntikkan kepada seluruh masyarakat tergantung jenis vaksin apa yang tersedia di tempat, hal ini dilakukan juga untuk menunjang percepatan program vaksinasi. Penerima vaksin tidak bisa memilih jenis vaksin apa yang akan disuntikkan, hal ini dikarenakan terbatasnya produksi vaksin Covid-19 sehingga seluruh dunia berebut untuk mendapatkan stok vaksin. Di mana perkiraan kapasitas vaksin yang di produksi baru mencapai empat miliar dosis per tahun (https://www.republika.co.id/, 2021).

Kelangkahan vaksin yang ada di dunia ini membuat pemerintahan harus berusaha mendapatkan vaksin lewat kerja sama antarnegara. Usaha ini telah ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah masyarakat yang divaksin setiap harinya, pemerintah selalu berusaha untuk terus dapat mendistribusikan vaksin bagi setiap warga negara agar dapat mencapai target yang sudah ditentukan. Namun untuk mencapai target itu, diperlukan dukungan dari masyarakatnya sendiri.

Dalam tahap mencapai target vaksinasi ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya salah satunya membuat web penanganan Covid-19 (covid19.go.id) di mana web ini dapat diakses seluruh lapisan masyarakat untuk mengetahui perkembangan dan memastikan Kembali berita-berita bohong yang beredar. Upaya dalam menumbuhkan kesadaran akan vaksin di masyarakat ini juga dapat dilihat dari penerima vaksin pertama di mana Presiden mengambil suntikan pertama agar rakyatnya merasa aman dan percaya bahwa vaksin yang di distribusikan ke mereka aman.

Sosialisasi yang di lakukan juga mengambil andil untuk semua rakyat yang sudah divaksin, di mana rakyat yang sudah di vaksin terlihat baik-baik saja setelah proses vaksinasi. Iklan di sosial media juga menjadi salah satu sarana pemerintah untuk mendidik masyarakatnya agar lebih paham tentang kewajiban vaksin ini. Artis, influencer, pejabat, tokoh agama, dan siaran televisi juga dirangkul untuk melakukan edukasi mengenai keamanan dan kewajiban vaksin. Langkah ini di harapkan menjadi hal yang tepat untuk menimbulkan kesadaran masyarakat dalam mengikuti vaksinasi Covid-19.