BandungBergerak.id - Kota Bandung masih dalam suasana berduka setelah Wali Kota Bandung Oded M. Danial wafat, Jumat (10/12/2021). Meskipun begitu, program pelayanan publik dan pembangunan yang bertujuan untuk kemakmuran warga Bandung, tetap harus berjalan. Termasuk melanjutkan sejumlah program yang belum tuntas.

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulayan yang kini mengemban Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung pun kini tentunya harus mampu menentukan skala prioritas, juga menyelesaikan  sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Salah satu permasalahan yang kini masih jadi sorotan adalah sampah. Sampai saat ini, sejumlah tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di Kota Bandung masih terancam dengan tumpukan sampah. Sebagai contoh, penumpukan kerap terjadi di TPS Cikutra yang terhitung sudah mengalami penumpukan selama lebih dari satu bulan sejak tersendatnya pengangkutan sampah Kota Bandung ke TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat.

Seorang petugas harian lepas (PHL) TPS Cikutra, Suraya menuturkan bahwa belum ada perubahan dan gebrakan yang signifikan dalam mengatasi kendala pengelolaan sampah. Ada sekitar 20 gerobak sampah yang setiap harinya beroperasi dan mengantre di lokasi tersebut sejak pagi hingga malam hari.

“Sedikit-sedikit kadang bisa berkurang, kan udah mulai normal lagi tapi dari sananya (TPA) masih ada pembatasan. Tapi, lebih sering numpuknya tiap hari mah,” tuturnya di lokasi, Senin (20/12/2021).

Saat ini, ada sekitar 7 lapakan pasar yang berjarak dekat dengan TPS Cikutra tutup sejak beberapa pekan terakhir. Hal ini disebabkan limbah sampah yang masih sering menyebar ke jalanan terutama saat hujan deras. Kondisi serupa juga diakui beberapa pedagang di sekitar lokasi.

Kondisi penumpukan sampah Kota Bandung mendapat respons dari Yayasan Pengembangan Biosains dan Biotenologi (YPBB). Organisasi nonprofit ini menilai bahwa permasalahan sampah yang dihadapi Kota Bandung sekarang masih berada dalam tahap darurat. YPBB menawarkan solusi zero waste city (ZWC) yang kini sudah tersebar di 69 RW dari 13 kelurahan di Kota Bandung.

Humas program zero waste city YPBB Kota Bandung, Alida Naufalia menegaskan bahwa penanggulangan penumpukan sampah ini perlu segera ditangani. Konsep zero waste city merupakan penanggulangan sampah yang meibatkan masyarkat dengan cara mengurangi produksi sampah baru lewat pemilahan.  

Selama ini, Kota Bandung masih mengandalkan pengelolaan sampah secara tradisional, yaitu membuang ke TPA tanpa pemilahan. Pengelolaan sampah dengan cara itu dinilai tidak akan efektif. YPBB merekomendasikan pengelolaan sampah Kota Bandung perlu dilakukan per wilayah baik tingkat kelurahan maupun kecamatan.

“Persoalan yang jadi PR (pekerjaan rumah) saat ini perlu penyelesaian sampah di skala kewilayahan supaya tidak menumpuk,” tegasnya kepada Bandungbergerak.id, Senin (20/12/2021).

Maka dari itu, skema ZWC dianggap lebih relevan mengingat penumpukan sampah berlebih tersebar hampir di seluruh TPS yang ada di Kota Bandung. Dengan demikian, kesadaran pengelolaan sampah pun diproyeksi bakal jadi budaya yang positif oleh seluruh elemen masyarakat.

Penyelesaian Konflik Sosial

Pembangunan di Kota Bandung selama ini dinilai terlalu mengutamakan estetika. Padahal ada masalah lain yang mestinya menjadi prioritas, yaitu konflik sosial. Potensi ini terutama dipicu sengketa dan penggusuran lahan.

Purwa Adiwibawa (23), seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) memandang bahwa permasalahan sosial jauh lebih penting ketimbang pengelolaan tata kota. Menurutnya, indeks kesejahteraan masyarakat punya keterkaitan besar dengan konteks kemajuan sebuah kota yang hanya mementingkan citra.

“Sejak lama juga Pemkot kita masih terlalu banyak mentingin narasi keindahan pembangunan pariwisata. Yang dipikirin selalu investasi material, tapi banyak warga yang hak-haknya dirampas,” ujarnya, kepada BandungBergerak.id.

Salah satu kasus yang saat ini masih menjadi perdebatan di tengah warga yaitu penggusuran di Jalan Anyer Dalam oleh PT. KAI. Dalam kasus ini, Pemkot Bandung diharapkan bisa menjadi penengah.

Kasus Anyer Dalam merupakan satu dari sekian banyak sengketa lahan di Kota Bandung. BPN Kota Bandung pernah mengingatkan bahwa Bandung memiliki potensi sengketa lahan yang tinggi, bahkan tertinggi di Indonesia. 

“Sengketa tanah di Indonesia, nomor satu urutannya adalah Kota Bandung. Persengketaannya ini sangat kompleks dan luas. Nanti mahasiswa-mahasiswa Unpar, FH-nya (Fakultas Hukum), bisa (membantu) serta bagaimana mengkaji PPS (Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa),” tutur Kepala Kantor BPN Kota Bandung Andi Kadandio Alepuddin, dalam Focus Group Discussion (FGD) di ruang rapat Gedung Rektorat Unpar, Rabu (22/9/2021) lalu. 

Potensi sengketa lahan di Bandung terlihat dari jumlah data tanah yang masuk ke dalam Data Siap Elektronik. Dari 513.058 bidang tanah terdaftar di Kota Bandung, baru 31 persen yang termasuk dalam Data Siap Elektronik. Artinya, baru 163.280 bidang tanah sudah siap elektronik, sementara sisanya, 349.778 bidang tanah, belum siap karena bermasalah dari sisi administrasi dan persyaratan lainnya.

Pada 2023 mendatang, BPN Kota Bandung menargetkan Kota Lengkap dan Data Siap Elektronik sudah 100 persen. Dengan estimasi, pada 2022 nanti, validasi tanah di Kota Bandung mencapai 100 persen.

Baca Juga: Warga Anyer Dalam Merawat Ingatan Satu Bulan Penggusuran
RIWAYAT JALAN DI KOTA BANDUNG (3): Peta Van der Tas dan Distrik Pulau

Penegakan Prokes Covid-19

Pekerjaan rumah Pemkot Bandung lainnya ialah penegakan protokol kesehatan di masyarakat. Perlu diingat, saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir, meski jumlah kasus sedang melandai. Namun Bandung, sebagaimana kota lain di Indonesia kini menghadapi libur natal 2021 dan tahun baru 2022.

Seperti libur-libur panjang sebelumnya yang terbukti meningkatkan kasus positif Covid-19, maka libur natal 2021 dan tahun baru 2022 kali ini pun harus dibarengi dengan sosialisasi dan edukasi disiplin protokol kesehatan. Optimalisasi pengetatan prokes jadi satu-satunya upaya yang harus dipertegas demi menjaga keamanan dan kesehatan warga.

Ditambah, ancaman mutasi Covid-19 terbaru, varian omicron diketahui telah memasuki wilayah Indonesia. Meskipun belum ada temuan kasus tersebut di Kota Bandung, Pemkot Bandung melalui Satgas Covid-19 agar mengantisipasi mutan baru virus corona ini.

Epidemiolog Institut Teknologi Bandung (ITB) Nuning Nuraini mengungkapkan, gejala varian omicron yang tidak jauh berbeda dengan mutasi virus lainnya tersebut dikhawatirkan membuat keberadaanya sulit diprediksi dengan cepat. Dalam hal ini, Pemkot Bandung harus bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tetap waspada.

Menurutnya, vaksinasi saja tidak cukup dalam mengantisipasi penularan Covid-19. Vaksinasi harus dibarengi protokol kesehatan. “Vaksin gak sepenuhnya bisa menyelamatkan yang terpapar atau mencegah penularan. Belum lagi ada mutasi, harus ada penelitian lagi dalam vaksinasinya,” ungkap Nuning, saat dihubungi.

Sementara itu, Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, berjanji melanjutkan program pembangunan di sisa masa kepemimpinannya saat ini yang kurang lebih tinggal dua tahun lagi. Ia mengakui masih ada beberapa janji politiknya bersama almarhum Oded yang belum selesai, termasuk masalah sampah.

"Masih ada beberapa janji politik kami berdua yang belum selesai. Tentunya jadi kewajiban kita menyelesaikan sehingga menjadi legacy yang baik buat almarhum. Kita butuh dukungan dari DPRD Kota Bandung," jelas Yana, dalam siaran pers, Kamis (16/12).