BandungBergerak.id - Kasus Covid-19 kembali menanjak sejak munculnya varian omicron yang lebih cepat menular dibandingkan varian-varian virus corona sebelumnya. Lonjakan ini memicu kekhawatiran khususnya di sektor pendidikan di mana banyak wilayah yang telah menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.

Perkembangan terkini kasus corona itu mendorong Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat merekomendasikan agar pelaksanaan PTM 100 persen di Jawa Barat dipertimbangkan kembali.   

Mengacu pada data  per tanggal 23 Januari 2022, terjadi penambahan kasus Covid-19 harian mencapai angka 2.925 kasus. Di saat kasus meningkat, penyelenggara pelayanan pendidikan masih tetap melaksanakan PTM 100 persen. Terlebih Provinsi Jawa Barat menempati urutan kedua daerah penyumbang kasus harian Covid-19 setelah Provinsi DKI Jakarta.

“Berdasarkan data tersebut, diperlukan langkah antisipatif dan perlindungan keselamatan siswa sekolah yang menyelenggarakan PTM 100 persen agar kasus Covid-19 tidak kembali melonjak,” kata Plh. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Dominikus Dalu S, melalui keterangan tertulis yang diterima BandungBergerak.id, Selasa (25/1/2022).

Dominikus Dalu berharap Gubernur Jawa Barat dan bupati/wali kota di wilayah kerja Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat agar tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat, termasuk  anak-anak, selama pandemi Covid-19 yang masih terjadi.

Adapun beberapa saran dan masukan yang di sampaikan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat kepada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Mempertimbangkan kembali pelaksanaan PTM secara 100 persen di berbagai Kota/Kabupaten di Jawa Barat sebagaimana yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sebagai bentuk antisipasi lonjakan Covid-19;

2.Mempertimbangkan dengan seksama data perkembangan kondisi Covid-19 sebagai dasar ilmiah dalam menerapkan program pelaksanaan PTM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara ketat dan penuh kehatihatian;

3. Melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara konkret dalam pengembangan materi dan metodelogi PJJ, program pendampingan orang tua, dan peserta didik untuk memenuhi kewajiban pemerintah memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas;

4. Melakukan peningkatan kapasitas satuan tugas Covid-19 di sekolah, serta koordinasi antarinstansi pemerintah terkait dukungan terhadap mobilitas anak-anak dan kegiatan di sekolah;

5. Melakukan mix methode dalam penyelenggaraan pembelajaran dengan cara PTM 50 persen dan PJJ 50 persen diatur secara proporsional (contoh: Senin, Rabu, Jumat pelaksanaan PTM selama 3 Jam dan Selasa dan Kamis pelaksanaan PJJ);

6. Melakukan akselerasi dalam percepatan pemberian vaksin anak dan vaksin booster;

7. Memastikan pembiasaan penerapan protokol kesehatan dan perilaku mencegah penyebaran Covid-19 pada anak-anak mulai dari lingkungan keluarga.

Baca Juga: Kota Bandung Menyiapkan Skenario Menghadapi Omicron
Pandemi Covid-19 Bandung Raya: Jumlah Kasus di Kota Bandung Naik hampir 4 Kali Lipat dalam Sepekan

Vaksinasi Covid-19 pada Anak masih Rendah

Vaksinasi Covid-19 pada anak menjadi salah satu poin yang disorot Ombudsman RI. Sebab, jangkauan vaksinasi Covid-19 pada kelompok anak usia 6-11 tahun ini masih sangat rendah. Hal ini tak mengherankan mengingat program vaksinasi Covid-19 pada anak paling belakangan digulirkan pemerintah.

Sebagai gambaran, Kota Bandung yang didukung fasilitas kesehatan lengkap, memiliki target 223.730 anak usia 6-11 tahun. Dari jumlah itu, sebanyak 149.534 anak telah menerima dosis pertama, dan baru 10.903 anak yang menerima vaksin kedua atau dosis penuh, menurut data per 19 Januari 2022.

Total sasaran vaksinasi Covid-19 Kota Bandung sebanyak 1.952.358 orang, dengan rincian, vaksinasi dosis pertama 2.133.165 orang, dan vaksinasi dosis kedua 1.794.738 orang, dan vaksin booster atau dosis ketiga sebanyak 27.932 orang.

Masih rendahnya jangkauan vaksinasi Covid-19 pada anak di Kota Bandung bisa menjadi pembanding dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat. Kota Bandung yang merupakan pusat kota di Provinsi Jawa Barat saja jangkauan vaksinasi anaknya masih belum memenuhi target, apalagi dengan kota/kabupaten lain di Jawa Barat.

Dilihat dari sisi risiko, anak-anak merupakan generasi rentan di masa pandemi sekarang ini. Tak heran jika Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat merekomendasikan agar pelaksanaan PTM 100 persen di Jawa Barat dipertimbangkan kembali atau ditinjau ulang, demi mengutamakan kesehatan dan keselamatan anak-anak.