BandungBergerak.id - Tidak lama lagi petugas sensus akan mendatangi rumah-rumah warga Kota Bandung. Ini terkait program Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung yang bakal melanjutkan sensus penduduk mulai 15 hingga 31 Mei 2022 mendatang.

Diharapkan warga Bandung menyambut para petugas sensus dengan memberikan data yang diperlukan. Sehingga data yang dihasilkan mencerminkan realitas Kota Bandung. Di sisi lain, sensus ini dilakukan BPS Kota Bandung secara independen, sebagaimana amanat dari filosofi pembentukan lembaga data ini.

Kepala BPS Kota Bandung Aris Budiyanto mengatakan, sensus penduduk ini serentak dilakukan di Indonesia. Tujuannya untuk mewujudkan satu data penduduk.

Sebanyak 1.544 sampel di Kota Bandung akan disensus pada tanggal tersebut. Aris meminta kepada warga Kota Bandung untuk menerima petugas sensus yang bakal datang ke rumah.

Sensus penduduk lanjutan ini merupakan yang ketujuh sepanjang sejarah Indonesia. Secara teknis, sensus akan dilakukan secara luring alias rumah ke rumah (door to door).

Aris juga menyebut, nantinya akan ada berbagai masukan mengenai statistik penduduk Indonesia, khususnya Kota Bandung. Aspek ini meliputi jenis kelamin, usia, migrasi, pendidikan dan komunikasi.

Selain itu, aspek lainnya seperti disabilitas dan tempat tinggal juga bisa didapat dari sensus ini. Nantinya sensus penduduk bisa menjadi rujukan resmi untuk pemerintah mengambil suatu kebijakan,” ucap Aris, dalam siaran pers, Rabu (11/5/2022).

Untuk menghindari potensi hal yang tidak diinginkan selama proses sensus, Aris menjelaskan, kepada warga untuk mengenali petugas sensus yang telah ditugaskan oleh BPS Kota Bandung. Diungkapkan Aris, petugas sensus resmi dari BPS akan dilengkapi surat tugas dan juga seragam rompi khusus.

“Jika ada petugas, mohon diterima dan beri konfirmasi jika anda sedang ada di luar saat sensus berlangsung. Nantinya, sensus bisa dilakukan melalui WhatsApp atau surel,” terangnya.

Aris juga berharap, warga Kota Bandung dapat memberikan data yang sejujurnya saat disensus, karena akurasi sensus penduduk akan menjadi rujukan bagi kebijakan yang akan diterbitkan pemerintah.

“Kepada wargi Bandung, kami mohon menerima para petugas resmi. Berikan data dengan benar dan sesuai faktanya,” pesan Aris.

Baca Juga: Pemberdayaan Masyarakat Menjadi Kata Kunci untuk Mengurangi Kemiskinan karena Pandemi
Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bandung 2005-2020
Ratusan Ribu Warga Jabar Mengalami Kemiskinan Ekstrem

Data Kemiskinan

Meski di bawah pemerintah, BPS merupakan lembaga yang menjalankan tugas berdasarkan basis ilmiah (ilmu statistik) untuk menghasilkan data yang nantinya bisa menjadi pegangan bagi kebijakan pemerintah. Contohnya, dalam penanggulangan kemiskinan. Karena itu, data yang dihasilkan BPS mesti akurat agar kebijakan yang diramu tidak melenceng dari sasaran.

Kritik dan masukan untuk BPS pernah dilontarkan Institute For Development of Economics and Finance (Indef) tentang kurangnya komponen yang digunakan dalam survei untuk mengumpulkan data. Misalnya soal kemiskinan.

Pada 2018 lalu, BPS merilis tingkat kemiskinan untuk pertamakalinya menyentuh single digit 9,82 persen. Jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2018 adalah 25,95 juta orang, artinya berkurang sekitar 1,82 juta orang dibandingkan dengan posisi Maret 2017.

Rilis BPS tersebut sekaligus menunjukkan untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, tingkat kemiskinan Indonesia kurang dari 10 persen. Kalimat ini disuarakan kembali Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berbicara kepada wartawan bahwa ini adalah pencapaian pemerintah yang sudah bekerja dengan baik.

Tetapi Indef menggarisbawahi bahwa rilis BPS tentang data kemiskinan tersebut memiliki kelemahan. Sebab BPS menghitung garis kemiskinan dari sisi pengeluaran, yaitu 2.100 kalori per hari, sehingga menghasilkan garis kemiskinan Rp 401.220 per kapita per bulan.

Padahal kontributor utama garis kemiskinan adalah kelompok makanan, di mana di perdesaan mencapai 76,66 persen dan di perkotaan 71,04 persen. Artinya hampir tidak ada perbaikan kualitas hidup dan daya beli masyarakat untuk nonpangan tetap rendah.

Tercukupinya kebutuhan 2.100 kalori, dipengaruhi oleh realisasi peningkatan bantuan sosial tunai yang tumbuh 87,6 persen (triwulan I 2018), realisasi Beras Sejahtera (Ranstra) dan Pangan Non Tunai (BPNT) mencapai 99,6 persen.

Dengan kata lain, data BPS akan berubah jika survei dilakukan sebelum atau beberapa waktu setelah bantuan sosial ini dikucurkan. Sehingga diperlukan data yang mampu menjembatani antara kondisi riil di lapangan antara sebelum dan sesudah bantuan sosial dicairkan.