• Berita
  • BTS Menumpuk di Bandung Raya (Perkotaan), Bagaimana Mau Desa Digital?

BTS Menumpuk di Bandung Raya (Perkotaan), Bagaimana Mau Desa Digital?

Pada 2014, ruang-ruang kosong tanpa BTS di Jawa Barat sekitar 14.714 titik. Data terbaru, jumlah desa digital di Jawa Barat pun masih sedikit.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggaungkan program desa digital. Pada 2014, ruang-ruang kosong tanpa BTS di Jawa sekitar 14.714 titik. Data terbaru, jumlah desa digital pun masih sedikit. (Foto Ilustrasi: Choirul Nurahman/BandungBergerak.id)

Penulis Iman Herdiana8 Agustus 2022


BandungBergerak.id - Isu desa digital lagi hangat-hangatnya digaungkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan isu ini dipaparkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam acara T20, bagian dari Presidensi G20, baru-baru ini. Meski demikian, ada persoalan serius terkait kesenjangan internet di Jawa Barat di mana infrastrukturnya yang cenderung menumpuk di perkotaan, seperti Bandung Raya.

Di hadapan peserta forum, Ridwan Kamil menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk memperluas jaringan internet ke desa-desa di Jawa Barat lewat Program Desa Digital. Desa Digital adalah program pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan teknologi digital dan internet. Tujuannya untuk lebih mengembangkan potensi desa, pemasaran, layanan akses dan informasi.

"Layanan publik desa akan didigitalisasi terhubung dengan jaringan nirkabel, memiliki pusat komando, media sosial, promosi, e-commerce, serta aplikasi yang disesuaikan dengan karakter dan potensi ekonomi setiap desa," jelas Ridwan Kamil, dikutip (8/8/2022) dari siaran pers.

Mimpi mewujudkan desa digital Jawa Barat tentu tidak mudah. Sebelum berbicara jaringan nirkabel, media sosial, e-commerce untuk mengembangkan potensi desa, tidak sedikit desa di Jawa Barat yang belum terjangkau internet sama sekali alias blank spot.

Masalah utamanya adalah infrastruktur ataupun perangkat telekomunikasi yang tidak mudah dibangun di setiap desa di Jawa Barat.

“Sebaran  perangkat  telekomunikasi  khususnya  yang  dibangun  operator-operator komunikasi   tidak   tersebar   sampai   daerah-daerah   terpencil,   biasanya   dikarenakan   faktor ekonomi  secara  komersialitas  dan return  on  investments (ROI)  yang  tidak  menguntungkan, banyak  operator  yang  tidak  mau  memasang  alat-alat  komunikasi  di  daerah-daerah  pedesaan terpencil tersebut,” kata R. A. E. Virgana, dikutip dari jurnal SENTER 2016: Seminar Nasional Teknik Elektro 2016.

Peneliti dari Program Studi Sistem Informasi, Universitas Widyatama, Bandung dalam jurnalnya memotret ketimpangan akses internet di Jawa Barat antara perkotaan dan perdesaan.

Menurutnya, dalam mengetasi kesenjangan tersebut sebenarnya  ada  hal  yang  telah dilakukan  pemerintah dan swasta  seperti pembangunan towerber sama,  membangun jalur fiber optic bersama,  membangun Open BTS,  dan  sebagainya. Tetapi  Virgana  belum  melihat berdampak signifikannya baik  secara  kuantitas  sebaran  alat  komunikasinya,  maupun  secara  kualitas  perangkat,  seperti kekuatan  sinyal,  keterbaruan  teknologi  2G/3G/4G  dan  sebagainya.

Baca Juga: Mengkritik Pemblokiran PSE Berujung Serangan Digital
Komunitas Kota Bandung dalam Arus Digital
Kesenjangan Akses Internet di Era Cakap Digital

BTS Menumpuk di Bandung Raya atau Perkotaan

Merujuk data BPJ Jawa Barat, jumlah desa di Jawa Barat ada 5.957 desa. Sementara menurut laman opendata.jabarprov.go.id, desa atau kelurahan yang sudah masuk kategori desa digital masih amat sedikit.

Total baru ada 100 desa digital, yakni 3 desa digital di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Brat (5 desa), Kabupaten Bekasi (3 desa digital), Kabupaten Ciamis (12 desa digital), Kabupaten Cianjur (17 desa digital), Kabupaten Cirebon (2 desa digital), Kabupaten Garut (2 desa digital), Kabupaten Indramayu (15 desa digital), Kabupaten Majalengka (14 desa digital), Kabupaten Pangandran (2 desa digital), Kabupaten Subang (2 desa digital), Kabupaten Sukabumi (15 desa digital), Kabupaten Sumedang (14 desa digital), Kabupaten Tasikmalaya (27 desa digital).

Sejumlah daerah tercatat belum miliki desa digital sama sekali yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya.

Infrastruktur dan luasnya medan menjadi tantangan terberat mewujudkan desa digital. Ini bisa dilihat dari tidak meratanya jumlah Base Transceiver Station (BTS) di Jawa Barat. Pada 2018, keberadaan BTS didominasi daerah perkotaan seperti Bandung Raya, Misalnya, di Kabupaten Bandung terdapat 226 desa yang memiliki BTS, namun masih ada 44 desa yang belum memiliki BTS.

Di Kabupaten Bandung Barat ada 119 desa yang memiliki BTS, dan 46 desa yang tidak memiliki BTS. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Bandung memiliki 116 kelurahan yang memiliki infrastruktur BTS.

Jaringan internet yang ada di desa-desa pun beragam, mulai dari 4G/LTE, 3G, 2G, E, GPRS. Contohnya di Bandung Raya, di Kabupaten Bandung ada 212 desa dengan jaringan 4G/LTE, 55 desa 3G, 6 desa 2G/GPRS, namun tercatat ada 6 desa yang tidak ada sinyal internet (blank spot).

Jaringan internet di Kabupaten Bandung Barat juga beragam, dan terdapat 4 desa yang tidak terjangkau internet. Sementara di Kota Bandung mayoritas sudah menggunakan 4G/LTE, walaupun tercatat ada 11 kelurahan yang masih dengan jaringan 3G.

Total daerah di Jawa Barat yang tidak terjangkau sinyal internet sama sekali ada 65 desa, paling banyak di Kabupaten Tasikmalaya 14 desa.

Dalam penelitian Virgana yang dipublikasikan tahun 2016, kondisi akses internet di Jawa Barat lebih parah lagi. Ia memvisualkan ketimpangan akses internet berdasarkan sebaran BTS dengan peta spasial desa di Jawa Barat.

Dari peta tersebut, terlihat  sebaran BTS kebanyakan  terpusat  di  kota-kota  besar, seperti  Bandung, Bekasi, Bogor, Cirebon. Sementara banyak ruangan-ruangan kosong yang menunjukkan belum adanya BTS, di antaranya di desa-desa yang masuk wilayah selatan Jawa Barat. Menurutnya, pada 2014 ruang-ruang kosong tanpa adanya titk BTS di Jawa sekitar 14.714 titik.

Hal itulah yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Jabar jika ingin mewujudkan desa digital. Tanpa dukungan infrastruktur, program desa digital akan sulit diwujudkan, dan ketimpangan akan tetap terjadi yang nantinya berdampak pada ketimpangan ekonomi.

“Ada  hubungan  antara  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  dengan  pembangunan daerah,  dimana  semakin  tinggi  sebaran  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  semakin  tinggi pembangunan suatu daerah,” kata Virgana.

Editor: Redaksi

COMMENTS

//