BandungBergerak.id - Kita mengetahui pada masa lalu, Bale Bandung pernah digunakan sebagai tempat berlangsungnya pengadilan pribumi atau Landraad. Akan tetapi, bagaimanakah perkembangan lembaga pengadilan itu sendiri di Bandung pada masa kolonial?

Ketika menjadi Gubernur Jenderal (1808-1811), Herman Willem Daendels mengintroduksi sistem dualisme di bidang peradilan di Hindia Belanda yang saat itu masih bernama Oost Hindie (Hindia Timur). Daendels membentuk Raad van Justitie untuk mengadili perkara golongan Eropa dan Landraad untuk mengadili perkara bumiputra. Sistem ini masih tetap digunakan ketika Oost Hindie diambil kembali oleh Kerajaan Belanda dari Inggris dan berubah nama menjadi Nederlandsch-Indie (Hindia Belanda).

Landraad atau pengadilan pribumi terdapat di setiap ibu kota kabupaten di Jawa-Madura dan setiap ibu kota di Residentie di tanah seberang serta beberapa kota lainnya. Terdapat 80 buah Landraad di Jawa-Madura, dan 82 buah di tanah seberang. Selain diperuntukkan sebagai pengadilan bumiputra, Landraad juga digunakan sebagai pengadilan pidana bagi golongan orang timur asing (Koerniatmanto Soetoprawiro. Susunan dan Kedudukan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan di Daerah, serta Peradilan pada masa Hindia Belanda. 2018).

Landraad Bandung sendiri baru dibentuk pada tahun 1831 seperti yang tercatat dalam Het Preanger Stelsel (1677-1871) en Zijn Nawerking (1931:93). Sedangkan untuk pelaksanaannya, pengadilan diadakan di Bale Bandung yang terdapat di sisi selatan alun-alun, sebelum gerbang masuk kediaman bupati, di lokasi yang sekarang menjadi Jalan Dalem Kaum.

Bale Bandung merupakan bangunan yang memiliki lantai lebih tinggi dari tanah di sekitarnya. Pada saat pengadilan berlangsung, meja dan kursi ditempatkan di lantai yang lebih tinggi sebagai tempat bagi para pejabat kolonial dan pejabat lokal yang memimpin jalannya persidangan, sedangkan di tanah sekitarnya yang lebih rendah, duduklah bumiputra yang sebagian besar merupakan tahanan polisi, para pelanggar aturan, dan pembuat onar yang menanti proses pengadilan bagi mereka.

Pengadilan yang berlangsung di Bale Bandung sendiri tidak terjadi setiap hari. Pengadilan hanya diadakan dua kali seminggu, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Pada saat yang sudah dijadwalkan tersebut terjadi pertemuan antara jaksa, patih (pepattie), dan kepala daerah lainnya. Pada saat inilah semua perintah dikeluarkan dari Bale Bandung ke seluruh distrik kabupaten.

Akan tetapi tidak semua kasus bisa diselesaikan di Bale Bandung. Hanya kasus ringan atau kasus dengan hukuman denda yang bisa diselesaikan di sana. Sedangkan kasus yang terbilang berat tetap harus disampaikan kepada pejabat yang lebih tinggi, Residen atau dibawa ke pengadilan yang lebih tinggi di Batavia. Hal ini seperti yang terjadi dalam kasus Munada, di mana Raden Demang Mangunagara yang merupakan Jaksa Kepala diketahui terlibat dalam peristiwa terbakarnya Pasar Ciguriang sebagai bagian dari rencana pembunuhan Bupati dan Asisten Residen Bandung saat itu. Dalam Wawacan Carios Munada diceritakan bahwa Raden Demang Mangunagara dibawa ke Betawi (Batavia) untuk menjalani persidangan di pengadilan yang lebih tinggi. Dalam pengadilan yang berlangsung satu tahun setelah masa tahanannya di Betawi tersebut, Raden Demang Mangunagara dijatuhi hukuman buang ke Surabaya selama 20 tahun.

Dijadikannya Bale Bandung sebagai tempat dilaksanakannya pengadilan pribumi dikarenakan pada saat itu Bandung belum mempunyai bangunan yang bisa secara khusus dijadikan sebagai tempat berlangsungnya pengadilan. Baru pada tahun 1898, Burgerlijke Openbare Werken (B.O.W.) atau Departemen Pekerjaan Umum akhirnya membangun kantor pengadilan. (Landraadzaal) yang berada di pinggiran Grootepostweg (Jalan Raya Pos), berhadapan dengan Hotel Preanger yang saat itu masih bernama Hotel Thiem.

Baca Juga: Bale Bandung, Pasebannya Kota Bandung
Ketupat Lebaran dan Kisahnya di Zaman Kolonial #1
BBM di Zaman Kolonial (1)

Melalui laporan B.O.W. tahun 1898, kita bisa mengetahui bahwa pembangunan kantor Landraad yang baru ini selesai pada 1 Desember 1898, lebih lambat dari jadwal yang seharusnya yaitu tanggal 25 November 1898 dikarenakan adanya perayaan penobatan Ratu Wilhelmina.

Kantor Landraad Bandung yang baru ini dibangun dengan biaya sebesar 11.150 gulden, menggunakan batuan sungai sebagai pondasi, dinding terbuat dari batu bata, dan lantai yang dilapisi ubin plemish. Selain bangunan utama yang berukuran 12x7 meter yang diperuntukkan sebagai tempat persidangan, terdapat juga dua bangunan tambahan di bagian belakang yang digunakan sebagai kantor dan tempat tinggal pegawai. Terdapat juga kanopi berbahan seng selebar 1,75 meter di sepanjang bangunan luar. Keberadaan kantor pengadilan di Bandung ini bisa kita lihat pada peta Bandung tahun1905, di mana angka 27 menunjukkan lokasi kantor pengadilan (Landraadzaal).

Setelah kantor Landraad yang baru ini selesai, proses pengadilan di Bandung kemudian berpindah dari Bale Bandung ke bangunan baru tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1905 Landraad Bandung kembali pindah ke sebuah bangunan yang berlokasi di sebelah barat Protestantsche kerk atau yang sekarang kita kenal dengan nama Gereja Bethel yang terletak di Jalan Wastukencana, Bandung.

Kali ini bangunan Landraad yang terletak di Landraadweg ini dibangun berdasarkan Gouvernementsbesluit 28 Juli 1903 no.30 dan selesai sesuai dengan perencanaan, yaitu pada awal tahun 1905. Sedangkan kantor Landraad yang sebelumnya yang berada di tepi Grootepostweg sejak Juli 1905 berubah fungsi menjadi kantor Kadaster (Kadastraal Bureau) (Preanger Bode, 15-07-1905).

Lebih lanjut mengenai bangunan Landraad yang baru ini bersambung ke “Landraad, Lembaga Pengadilan di Bandung Tempo Dulu #2”.