• Kampus
  • HUT Jawa Barat, dari Masalah Pengangguran hingga Lingkungan Menjadi Sorotan

HUT Jawa Barat, dari Masalah Pengangguran hingga Lingkungan Menjadi Sorotan

Di Jawa Barat, sedikitnya ada 5 isu yang menjadi sorotan. Mulai dari tingginya tingkat pengangguran hingga masalah kemiskinan.

Warga desa berdandan ala tenaga kesehatan berpakaian hazmat meramaikan lomba kostum pawai kemerdekaan di lapang Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/8/2022). Pawai kostum untuk memperingati HUT RI ke 77 ini diikuti sekitar 1.000 warga desa. (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak.id)

Penulis Iman Herdiana19 Agustus 2022


BandungBergerak.idHari kemerdekaan menjadi momen untuk mengevaluasi capaian-capaian yang diraih pemerintah pusat maupun daerah. HUT RI juga bertepatan dengan hari jadi yang ke-77 Jawa Barat. Sedikitnya ada 5 isu yang menjadi sorotan. Mulai dari tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, pelayanan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

“Tingkat kemiskinan di Jabar terhitung tinggi. Per 2021, persentase penduduk miskin di Jabar mencapai angka 8,4 persen,” ujar pemerhati kebijakan publik dari Unpas, Deden Ramdan, dalam menyoroti capaian pembangunan Jawa Barat di momen HUT ke-77, dikutp dari laman Unpas, Jumat (19/8/2022).

Wakil Rektor III Unpas tersebut mengatakan, kendati indeks pembangunan manusia di Jabar menunjukkan angka yang cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir, namun justru ada kenaikan persentase tingkat pengangguran. Puncaknya, saat pandemi 2021, tingkat pengangguran terbuka di Jabar menyentuh angka 9,82 persen.

Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi, sempat ada pelambatan di tahun 2020 akibat pandemi. Dari data terakhir, pertumbuhan ekonomi Jabar hanya naik 1,18 persen dari 2,56 persen ke 3,74 persen.

Pelayanan infrastruktur juga mesti menjadi catatan, salah satunya pembangunan jalan tol yang di satu sisi akan menghadirkan dampak positif untuk memperlancar lalu lintas, tapi di sisi lain berbayar,” tuturnya.

Di samping itu, tingkat kerusakan dan pencemaran hidup yang berkaitan dengan alih fungsi lahan produktif seperti pertanian, hutan, dan sebagainya perlu diperhatikan karena berdampak pada akses mata pencaharian masyarakat.

Baca Juga: RISET UNPAR: Dalam Kontroversi Tarif Ojek Daring, Penciptaan Lingkungan Kerja yang Positif Jadi Kunci
Warga Anyer Dalam Naik Banding setelah Hakim Menyatakan Gugatan Mereka tidak Sah dan Prematur
Walhi Jabar: Selamatkan Lingkungan dan Rakyat, bukan Proyek Kereta Cepat

Upaya Pemprov Jawa Barat

Meski menyisakan sejumlah persoalan, namun Deden Ramdan melihat Pemprov Jabar terus berupaya untuk memenuhi 11 program prioritas Jabar. Mulai dari reformasi sistem kesehatan, pengembangan destinasi dan industri untuk memperkuat infrastruktur pariwisata, dan lain-lain.

“Ada sejumlah catatan mengenai finishing touch program prioritas Jabar. Ini berkaitan dengan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi. Karena pandemi, aspek keuangan melemah sehingga terjadi pelambaatan ekonomi,” paparnya.

Merujuk pada tema “Jabar Juara, Indonesia Juara”, ia berharap Jabar bisa meneguhkan sistem kesiapsiagaan penanggulangan bencana, mempermudah regulasi bagi pelaku UMKM, pengembangan sistem digital, dan penyederhanaan restrukturisasi.

“Regulasi perlu dipermudah untuk pelaku UMKM supaya mereka bisa melakukan langkah nyata dan membangkitkan kembali perekonomian Jabar, karena pelaku UMKM menjadi ‘sabuk pengaman’ ekonomi Jabar,” tutur dia.

Selain dukungan teknologi yang memadai, menurutnya Jabar mampu lebih kuat dengan daya dukung dari 27 kabupaten/kota. Seluruhnya harus bergerak secara simultan agar sistem ketahanan pangan berkelanjutan dan sistem pertumbuhan ekonomi menghadirkan pemerataan.

Editor: Redaksi

COMMENTS

//