BandungBergerak.id - Gelombang unjuk rasa terjadi di Bandung sepanjang Agustus sampai September 2022. Peserta aksi beragam, mulai dari mahasiswa, tenaga medis, guru, buruh, warga masyarakat umum, sampai pengemudi ojek online. Sasaran mereka pusat-pusat pemerintahan. Tuntan yang mereka suarakan terdiri dari penolakan terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law), menolak komersialisasi pendidikan, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan mengutuk efek dominonya.

Sering kali unjuk rasa berakhir ricuh seperti saat aksi unjuk rasa mahasiswa Kamis, 22 September 2022, ketika polisi membubarkan aksi unjuk rasa dengan cara represif. Aksi ini diakhiri penangkapan 16 orang mahasiswa oleh polisi. Mereka baru dibebaskan keesokan harinya, tanpa pendampingan hukum.

Cara represif dalam membungkam hak warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Bandung Bergerak mencoba merunut kejadian tersebut dengan pendekatan visual antara tahun 2019 sampai 2022 di Bandung.

Mengapa 2019? Karena di tahun 2019, bertepatan dengan aksi May Day, unjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa dan pelajar yang berakhir rusuh. Polisi saat itu menggiring massa dalam jumlah cukup besar, para demonstran mayoritas berpakaian hitam. Mereka digiring ke arah Jalan Singaperbangsa. Di jalan sempit itu massa dijepit dari dua arah oleh aparat bersenjata dan polisi intel berpakaian preman.

Ratusan orang lari tunggang langgang saat polisi menembakan tembakan peringatan. Akhirnya bisa ditebak, puluhan orang digebuk dan ditangkap, termasuk 2 orang jurnalis foto yang ikut menjadi korban kekerasan, diancam, dihajar, dan dihapus paksa file-file fotonya.

Sejak itu, aksi-aksi unjuk rasa mulai dari menentang Omnibus Law, RKUHP, pelemahan UU KPK (Reformasi Dikorupsi), sampai aksi tolak kenaikan BBM, sering kali berakhir ricuh. Apalagi kalau demonstrannya berbaju hitam-hitam, mereka distigma sebagai anarkis sehingga akan langsung mendapat represi. Tahun 2020 dan 2021 jadi momen paling intens dari aksi-aksi unjuk rasa yang berbuntut kerusuhan antara mahasiswa dan aparat kepolisian.

Bahkan salah seorang rekan jurnalis, hanya karena waktu itu berpakaian hitam-hitam dengan rambut berwarna blonde, sampai dibuntuti intel selama beberapa hari. Mungkin disangkanya dia demonstran anarko—istilah yang dipakai polisi untuk menyebut massa berpakaian hitam-hitam di Bandung.

Berikutnya, unjuk rasa terjadi antara tahun 2020 sampai 2021 bersamaan dengan melandanya pandemi Covid-19. Selain isu Omnibus Law dan UU KPK, para pengunjuk rasa juga mengkritik penerapan pola pembatasan sosial skala besar yang membuat ekonomi masyarakat sangat terpuruk.

Mereda di akhir tahun 2021, aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya kembali dinamis setelah dipicu oleh kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah. Dan kejadian aksi kekerasan oleh aparat kembali terulang 22 September lalu: polisi membubarkan paksa aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Sejumlah mahasiswa luka-luka dihajar aparat, belasan lainnya ditangkap, dan ada beberapa orang yang dimasukkan ke Daftar Pencarian Orang (DPO).

Teks dan Foto: Prima Mulia