BandungBergerak.id - Sejumlah sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, di Indonesia mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka. Praktik ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan karena dilaksanakan di tengah kondisi penularan Covid-19 yang belum benar-benar terkendali dan capaian vaksinasi yang relatif masih rendah.

Mengutip siaran pers hasil kajian Laboratorium Intervensi Sosial dan Krisis Universitas Indonesia dan LaporCovid-19 yang diakses Rabu (1/9/2021), teridentifikasi sejumlah persoalan yang berpotensi terjadi di kalangan mahasiswa jika pembelajaran tatap muka dilaksanakan.

LaporCovid-19 dan Laboratorium Intervensi Sosial dan Krisis Universitas Indonesia telah melakukan kajian kognisi sosial mahasiswa terhadap penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Kajian diikuti oleh 859 mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Hasilnya, sebanyak 39 persen responden ternyata memiliki keluarga yang pernah terinfeksi Covid-19 dan 74,19 persen responden memiliki teman dekat yang terinfeksi Covid-19. Kondisi ini menunjukkan, para mahasiswa memiliki risiko cukup tinggi untuk terinfeksi Covid-19 jika dilihat dari lingkaran keluarga dan pertemanannya.

Di tengah risiko infeksi yang tinggi itu, ternyata lebih dari separuh responden atau 51,3 persen belum menjalani vaksinasi Covid-19. Bahkan, jumlah responden yang sudah menerima vaksin dosis lengkap sangat sedikit, yakni 10,2 persen.

Jawa Tengah menjadi wilayah dengan persentase tertinggi responden yang belum divaksinasi, yakni 62,78 persendisusul Jawa Barat dengan 44,93 persen, serta DKI Jakarta dengan 44,89 persen.

Tingkat vaksinasi yang rendah di kalangan mahasiswa ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah sebelum memutuskan menggelar pembelajaran tatap muka.

Kajian itu juga menemukan, sebanyak 23,17 persen mahasiswa belum mendapatkan bantuan kuota internet untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan responden terbanyak yang belum menerima bantuan kuota, yakni 31,36 persen.

Persoalan ini mesti segera diselesaikan karena bantuan kuota internet sangat penting agar para mahasiswa bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh secara efektif.

Sementara itu, terkait persepsi mahasiswa mengenai penyelesaian pandemi, para responden beranggapan bahwa pencegahan yang dilakukan oleh individu melalui protokol kesehatan 5M adalah cara terbaik untuk penyelesaian pandemi. Oleh para responden, penerapan protokol kesehatan itu mendapat skor 4,59 dari skala 1-5. Sementara itu, percepatan vaksinasi mendapat skor 4,53, dan penguatan testing, tracing, dan treatment mendapat skor 4,28.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Bandung Raya: Kasus Aktif lebih dari 4.000 Orang, Kasus Kematian Bertambah 5 Orang
Covid-19 Kota Bandung: Kelengahan hanya akan Memicu Gelombang Ledakan Kasus Berikutnya
DATA BICARA: Kesenjangan Pendidikan Mengawetkan Jerat Kemiskinan di Kota Bandung
LaporCovid-19 Desak Pemerintah Penuhi Hak Kesehatan Warga di Masa Pandemi

Klaster Penularan Covid-19 Sekolah Tatap Muka

LaporCovid-19 juga mendapatkan 34 laporan pada Agustus 2021 mengenai pembelajaran dan aktivitas tatap muka di sekolah. Sebanyak 16 persen laporan berkait dengan aktivitas di tingkat pendidikan anak usia dini (TK), 32 persen dari tingkat Sekolah Dasar (SD), 11 persen dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), 30 persen dari tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), 8 persen dari tingkat Pendidikan Tinggi, dan 3 persen dari Taman Pendidikan Al-Quran (TPA).

Berdasarkan wilayah, terdapat 17 laporan dari Jawa Barat, 4 laporan dari Jawa Tengah, 3 laporan dari Jawa Timur, 7 laporan dari Banten, 2 laporan dari Sumatera Selatan, dan 1 laporan dari Papua Barat.

Dalam 34 laporan tersebut, para pelapor menyampaikan sejumlah hal, semisal munculnya klaster penularan Covid-19 di sekolah, pelanggaran protokol kesehatan di sekolah yang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka, kekhawatiran orang tua mengenai penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di sekolah;

Ada pula laporan bahwa pihak sekolah memaksa pelaksanaan pembelajaran tatap muka kepada orang tua dan murid; serta pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tatap muka oleh salah satu perguruan tinggi.

Berkaitan dengan berbagai persoalan tersebut, relawan LaporCovid-19, Diah Dwi Putri, mendesak pemerintah untuk menunda pembelajaran tatap muka hingga positivity rate di bawah 5 persen sesuai rekomendasi WHO.

Diah meminta pemerintah mempercepat vaksinasi Covid-19 karena laporan warga menunjukan adanya pembelajaran tatap muka di sekolah di mana murid dan guru belum divaksin.

Hanif Syuhada, Ketua KM ITB, juga mengatakan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kebijakan penanganan pandemi harus ditingkatkan. Pengarusutamaan pendekatan saintifik juga sangat penting dalam penanganan pandemi.

“Oleh karena itu, penyiapan dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka pun harus dilakukan dengan mengacu pada indikator yang bersifat ilmiah,” kata Hanif Syuhada.