BandungBergerak.id - Gagagasan untuk mendirikan Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) muncul dari keinginan Sukarno untuk mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Dalam kongres Partai Sarekat Islam di Pekalongan, Sukarno turut hadir dan membahas kembali pentingnya gagasan yang ingin dicapainya itu. Ditetapkanlah sebuah Comite untuk mengajak berbagai organisasi. Hingga komite tersebut mengundang para pengurus besar pergerakan politik kaum pribumi dan membicarakan mekanisme selanjutnya (Riwajat Ir. Soekarno Djilid Ka I).

Sejak bulan April 1927, Sukarno dan Sukirman telah mempersiapkan landasan untuk federasi partai-partai politik. Dalam kongres yang digelar di Pekalongan, Sukarno dan Sukirman menyiapkan dan membagi para perserta kongres terkait rencana Anggaran Dasar (AD) Sarekat Partij-partij Politiek Indonesia sebagai topik yang akan dibahas.

Nama Sarekat Partij-partij Politiek Indonesia adalah nama yang diusulkan untuk gabungan antarorganisasi itu. Sedangkan beberapa pasal pokok dalam Anggaran Dasar yang tercantum yaitu bahwa organisasi tersebut ialah suatu federasi yang tidak menaungi partai-partai politik yang ada, akan terus bergerak dengan bebas dan akan melakukan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang yang disepakati bersama berdasarkan keputusan yang diambil secara aklamasi (Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934).

Sementara itu, kesadaran untuk membangun kerja sama antarorganisasi pribumi memang telah terbangun di tahun-tahun sebelumnya. Di Bandung didirikan Indonesisch eenheidscomite (Comite Persatoean Indonesia) dan di Surabaya lahir Comite Persatuan Kebangsaan (Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia). Terbentuknya Comite Persatoean Indonesia merupakan langkah pertama untuk mewujudkan suatu partai nasional. Para pengurus komite ini berasal dari Algemeene Studieclub yang berada di Bandung dengan Sartono sebagai ketua, Soeprodjo sebagai wakil ketua, Sukarno sebagai sekretaris, Sjahbudin Latif sebagai wakil sekretaris, sedangkan bendahara dipegang oleh Mas Oesman (Menjadi Indonesia Buku I).

Pada bulan Agustus 1926, digelar pertemuan terbuka yang dihadiri oleh berbagai perhimpunan. Acara yang berlangsung di Gedung Societeit Ons Genoegen (kini PPK/YPK) Bandung itu berjumlah sekitar 1.000 orang dari kalangan laki-laki dan perempuan dari berbagai utusan organisasi. Organisasi-organisasi yang hadir tersebut yakni, Algemeene Studieclub, Pengurus Besar Pasundan, Perserikatan Minahasa, Perdata Budi Utomo, Persatuan Islam, Pasundan Cabang Bandung, Partai Sarekat Islam, Persatuan Pemimpin Islam, Comite Oemat Islam Bandung, Permoefakatan Islam, Comite Chilafat Bandung, Indonesia Studieclub Surabaya, dan perwakilan dari kelompok komunis. Pertemuan itu menghasilkan keputusan, dengan menimbang: “Persatoean itoe amat dirasakan dan dipandang perloe oleh seloeroeh rakjat Indonesia menimbang poela, jang persatoean itoe dapat ditjapai”. Dan memutuskan: “mengasi koeasa pada perhimpoenan-perhimpoenan terseboet di atas tadi, oentoek mengadjak segala perhimpoenan-perhimpoenan dan orang-orang lain diseloeroeh Indonesia berdaja oepaja boeat mentjapai persatoean itoe” (Riwajat Ir. Soekarno Djilid Ka I).

Menurut catatan A.K. Pringgodigdo, perkumpulan yang diberi nama Comite Persatoean Indonesia itu mengadakan kembali pertemuan penting pada bulan September 1926. Adapun beberapa organisasi yang ikut dalam pertemuan itu antara lain, seluruh Studieclub yang ada di Indonesia, Partai Sarekat Islam, Muhammadiyah, Jong Islamiten Bond, Pasundan, Persatuan Minahasa, Sarekat Ambon dan Sarekat Madura. Di samping itu Comite Persatoean Indonesia juga mengadakan beberapa cabang komite di Jakarta, Yogyakarta dan Bandung. Masing-masing cabang diketuai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo untuk daerah Jakarta, Soejoedi untuk Yogyakarta dan Mr. Sartono untuk cabang Bandung (Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia).

Dengan lahirnya Comite Persatoean Indonesia sebelumhya, rencana untuk membangun kembali federasi dari berbagai organisasi Pribumi tidak terlalu menunjukkan hambatan yang signifikan di kemudian hari. Peran Sukarno dan Sukirman dalam merancang landasan federasi pada saat kongres di Pekalongan nampaknya disambut baik oleh beberapa perkumpulan. Pada tanggal 17-18 Desember 1927, di sebuah gedung sekolah Taman Siswa di Bandung, hadir utusan-utusan dari berbagai organisasi untuk suatu pertemuan. Dalam pertemuan ini organisasi seperti Partai Sarekat Islam, PNI, Budi Utomo, Pasundan, Soematrenen Bond, Kaoem Betawi dan Kelompok Studi Indonesia, sepakat untuk membentuk suatu federasi dengan nama Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).

Baca Juga: JEJAK KAUM NASIONALIS DI BANDUNG (14): Para Pemimpin PNI Ditangkap
JEJAK KAUM NASIONALIS DI BANDUNG (13): Pertemuan Terbuka PNI Membahas tentang Poliklinik, Pendidikan, dan Kaum Intelektual
JEJAK KAUM NASIONALIS DI BANDUNG (12): Rangkaian Kursus PNI Membahas Nasionalisme dan Imperialisme

Kongres PPPKI

Namun dengan berdirinya PPPKI di Bandung ini konon belum dapat dianggap resmi. Baru pada bulan Juli tahun 1928, diadakanlah kongres khusus Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Kebangsaan Indonesia dan mengumumkan secara resmi adanya federasi tersebut. Adapun panitia kongres ini dipimpin oleh Sabiran sebagai ketua, Soenarjo sebagai sekretaris sedangkan Dr. Samsi sebagai anggota (Menjadi Indonesia Buku I). Meski tahun 1928 PPPKI baru dianggap secara resmi, tetapi tahun berdiri federasi ini tetaplah di tahun 1927. Dengan dukungan antarorganisasi yang terlibat, PPPKI mempunyai tujuan membawa persatuan dalam mengejar politik nasional (De Nationalistische Beweging in Nederlandsche-Indie).

Lahirnya PPPKI yang ditopang oleh gagasan nasionalis memperkuat federasi ini hingga berpengaruh ke wilayah timur. Pada kongres tanggal 30 Agustus - 2 September 1928 yang diselenggarakan di Surabaya menghasilkan keputusan bahwa Soetomo terpilih menjadi ketua Majelis Pertimbangan yang didampingi oleh Anwari sebagai sekretaris dan bendahara. Dalam kongres itu hadir Tjokroaminoto dari Partai Sarekat Islam, Sukarno mewakili PNI, Otto Subrata dari Pasundan, M. Thamrin dari Kaum Betawi dan para utusan lainnya. Terpilihnya Soetomo sebagai ketua Majelis Pertimbangan dapat menggeser Bandung sebagai posisi sentral pergerakan yang beralih ke Surabaya sebagai tempat bergeraknya Soetomo (Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme jilid 2).

Sampai pada tahun 1930-an, seluruh organisasi dalam wadah PPPKI terus berupaya untuk menumbuhkan persatuan antarperkumpulan. Meski terdapat banyak hambatan di dalamnya, PPPKI merupakan bukti bahwa dengan latar belakang yang berbeda berbagai organisasi yang muncul dari kaum pribumi dapat menunjukkan satu ikatan yang kuat sebagai bagian untuk menggapai kemerdekaan. Hal ini seperti diungkapkan oleh Parakitri T. Simbolon bahwa, “Betapa longgar pun ikatannya sebagai organisasi, terbentuknya PPPKI berarti semua organisasi pergerakan telah menerima cita-cita kebangsaan, yang mengatasi paham kedaerahan, pelapisan sosial, dan agama sebagai dasar persatuan”.