• Berita
  • Bandung Bertahun-tahun Menghadapi Masalah Kemiskinan

Bandung Bertahun-tahun Menghadapi Masalah Kemiskinan

Langkah Pemkot melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung, ditunggu warga miskin yang jumlahnya tersebar di seluruh kecamatan.

Sungai Cikapundung membelah permukiman padat di kawasan Tamansari, Bandung, Jawa Barat, 16 Februari 2022. (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak.id)

Penulis Iman Herdiana22 Agustus 2022


BandungBergerak.idPemkot Bandung merilis data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kota Bandung. Pada tahun 2021, angka kemiskinan sebanyak 112,5 ribu orang (4,37 persen), dengan angka kemiskinan ekstrem kota Bandung sebesar 1.920-an jiwa.

Sebaran kemiskinan terbanyak ada di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung Kulon, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, dan Batununggal. Angka tersebut tiap tahunnya fluktuatif namun tidak pernah hilang.

Berbagai kebijakan dan program telah digulirkan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mengurangi kemiskinan. Namun angka kemiskinan ini tak kunjung nol. Begitu juga di Kota Bandung.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab dan solusi kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem. Namun hasil penelitian ini seakan tak menemukan titik temu dengan program pemerintah.

Padahal Bandung memiliki banyak lembaga penelitian, empat perguruan tinggi negeri berada di kota ini. Belum lagi dengan kampus-kampus swasta.

Salah satu penelitian tentang kemiskinan dilakukan Budiono dan Ulfa Yudhistiara tentang “Studi Deskriptif Kemiskinan di Kota Bandung: Studi Kasus Kemiskinan Ekonomi dan Spiritual Kecamatan Kiaracondong dan Bandung Kulon”, Universitas Pendidikan Indonesia (2016).

Penelitian Budiono dan Ulfa Yudhistiara bukan baru, tetapi melalui penelitian ini bisa dilihat panjangnya kasus kemiskinan di Kota Bandung. Kedua peneliti berpegangan pada data kemiskinan tahun 2009 dan terakhir tahun 2013 dengan jumlah kasus kemiskinan sebanyak 7.700 jiwa.

Pada kurun tersebut, kecamatan yang memiliki penduduk miskin terbanyak ditempati Kiaracondong, yakni 2.031 kepala keluarga prasejahtera, dan Bandung Kulon sebanyak 2.014 kepala keluarga prasejahtera. Selebihnya tersebar di 30 kecamatan yang ada di Bandung.

Dibandingkan dengan data kemiskinan terkini yang disampaikan Pemkot Bandung di atas, Bandung Kulon masih tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Artinya, rantai kemiskinan di kecamatan ini belum putus dengan penyebab yang beragam, mulai dari ketidakberhasilan program yang dijalankan pemerintah pusat maupun daerah.

“Jumlah penduduk miskin di Kota Bandung berfluktuatif setiap tahunnya. Ini menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut, baik yang dilaksanakan baik oleh masyarakat, dunia usaha maupun oleh pemerintah sebagai lembaga pelindung dan pengayom masyarakat belum membuahkan hasil karena kenyataannya angka kemiskinan yang ada relatif masih tinggi,” urai Budiono dan Ulfa Yudhistiara, dikutip dari penelitiannya yang diakses Senin (22/8/2022).

Angka kemiskinan di Bandung Kulon paling tinggi meskipun kecamatan ini berlokasi di tengah Kota Bandung. Selain karna lokasinya di pusat kota, akses transportasi di kecamatan ini cukup baik dan ditunjang dengan sarana dan prasarana pendukung lain yang cukup baik.

“Kiaracondong dan Bandung kulon juga merupakan salah satu kecamatan yang padat penduduknya, mungkin alasan inilah mengapa kecamatan tersebut merupakan kecamatan terbanyak keluarga prasejahteranya,” paparnya.

Kedua peneliti kemudian melakukan survei terhadap 10 responden keluarga miskin yang belum tercukupi beberapa kebutuhan dasarnya. Mulai dari makanan, idealnya kebutuhan makan manusia dalam sehari yaitu sebanyak tiga kali. Namun sebagian besar keluarga miskin Kota Bandung hanya dapat memenuhi dua kali makan saja (6 orang).

Bahkan ada tiga keluarga yang hanya dapat memenuhi kebutuhan makan hanya sekali sehari saja. Kebutuhan dasar selanjutnya yaitu sandang yang dilihat kelayakpakaiannya. Dari 10 orang keluarga yang hanya memiliki pakaian layak atau sangat terpenuhi, hanya 3 keluarga. Sebanyak 6 keluarga memiliki pakaian yang kurang layak, 1 orang tidak memiliki pakaian layak.

Baca Juga: Pemberdayaan Masyarakat Menjadi Kata Kunci untuk Mengurangi Kemiskinan karena Pandemi
Ratusan Ribu Warga Jabar Mengalami Kemiskinan Ekstrem
Kemiskinan tidak Berbanding Lurus dengan Kemalasan

Kebutuhan selanjutnya yaitu perumahan, yang dinilai dari kondisi permanen dilihat dari dinding tembok, lantai berubin, dan atap genteng. Kondisi semi permanen (dinding setengah tembok/kayu, lantai plester, dan atap seng), dan kondisi nonpermanen dilihat dari (dinding kayu/bilik, lantai plester dan atap seng).

Keluarga miskin di Kota Bandung khusunya kecamatan Kiaracondong dan Bandung Kulon memilik 5 keluarga yang dapat memenuhi rumahnya, sedangkan 4 keluarga memiliki kondisi rumah yang kurang terpenuhi, dan 1 keluarga memiliki rumah yang tidak layak huni.

Kebutuhan dasar terakhir yaitu pendidikan, seseorang dikatakan kebutuhan pendidikannya terpenuhi jika sudah mengikuti wajib sekolah sembilan tahun atau SMP. Dari hasil penelitian ini hanya ada 1 responden yang menamatkan pendidikannya hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan mayoritas menamatkan pendidikannya hanya sampai Seklah Dasar(SD) sebanyak 7 responden.

“Maka dari itu dapat disimpulkan dari data pra penelitian ini bahwa masih banyak penduduk miskin di Kota Bandung yang belum memenuhi kebutuhan dasarnya baik makanan, sandang, perumahan dan pendidikan,” katanya.

Selanjutnya kepemelikan modal. Dalam hal ini, kepemilikan modal untuk kegiatan uasaha, produksi, pengembangan, dan keberlangsungannya yang dapat menghasilkan uang atau pendapatan yang dimiliki dan digunakan oleh individu untuk bekerja.

Dari 10 responden, 6 di antaranya memiliki pekerjaan serabutan atau sifatnya tak menentu atau dengan kata lain dia tidak memiliki pekerjaan tetap setiap harinya, sedangkan sisanya mereka memiliki profesi seperti (pedagang, jasa service elektronik, pemulung, dan lain-lain).

Gambaran kepemilikan modal pada masyarakat miskin Kota Bandung tentu berbeda-beda. Dari 10 responden, 5 di antaranya tidak memiliki modal dan 5 responden lainnya memiliki modal. Hal ini disebabkan banyak responden yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau serabutan, sedangkan modal yang dimiliki responden terdiri dari uang, barang-barang yang mendukung pekerjaan, dan lain sebagainya.

Ditunggu Langkah Nyata TKPK Kota Bandung

Untuk mengurangi kemiskinan di Kota Bandung, Pemkot menugaskan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung yang melakukan rapat di Hotel Grandia, Senin (22/8/2022).

Program mengurangi atau mengentaskan kemiskinan Kota Bandung kini berada di pundak TKPK Kota Bandung. Tim diharapkan bisa mengurangi kemiskinan dengan invovasi, terkoordinasi, terintegrasi, dan tepat sasaran, seperti disampaikan Wali Kota Bandung Yana Mulyana. 

"Kita terus berinovasi mengentaskan kemiskinan. Pandemi Covid-19 membuat angka kemiskinan meningkat, gini rasio membesar. Mari kita menginovasi mengentaskan kemiskinan," kata Yana Mulyana, saat menutup Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK Kota Bandung di Hotel Grandia, dalam siaran persnya.

Editor: Redaksi

COMMENTS

//